Rezim Neolib Pelit dan Berbelit Berikan Hak Rakyat

Oleh : Saadah, S.Pd
Pengajar dan Pemerhati Sosial

Dalam kondisi wabah yang menimpa negeri ini, banyak berita yang sangat menarik perhatian, diantaranya viralnya kondisi ketika penanganan wabah. Seperti sebuah video Bupati Bolang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara. Terkait keritik keras pemerintah soal BLT, geram atas mekanisme pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah pusat dianggap sulit. (m.detik.com, 26/04/2020)

Bahkan bansos dampak Corona dianggap tak tepat sasaran. Implementasi penyaluran bansos yang tidak terarah dan tumpang tindih dianggap menjadi penyebab masyarakat tidak lagi memandang program bansos secara positif. Dikhawatirkan, jika tidak ada perbaikan maka akan berujung pada konflik sosial di lingkup masyarakat. (katada.co.id, 26/04/2020)

Selain itu kondisi memprihatinkan, juga terjadi pada dua anak yatim piatu di Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan kondisi tubuh kurus kering akibat kelaparan, juga viral di media sosial. (www.vivanews.com, 23/04/2020)

Pandemi saat ini benar-benar telah membongkar cacat sistem sekuler dengan begitu sempurna. Mulai dari aspek politik dan kekuasaan, ekonomi dan keuangan, sosial dan hankam, serta hukum yang lainnya.

Di saat yang sama, pandemi Corona telah menguji loyalitas penguasa sistem sekuler ada pada siapa. Yangarahnya, terbukti bahwa sistem ini hanya menjadi alat pemenuhan kerakusan segelintir orang saja. Bukan hadir untuk menebar rahmat bagi seluruh umat manusia.

Wajar jika rakyat mulai banyak yang kecewa dan terbuka mata. Bahwa sistem ini hanya pandai menjanjikan angan-angan soal hidup bahagia dan sejahtera.

Menangani pandemi wabah Corona Penguasa mengeluarkan beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut, memang benar terkesan sangat pro rakyat. Namun, selepas meneken peraturan tersebut, pemerintah harus memikirkan mekanisme dan prosedur penerapannya? Bagaimana penyeluran bantuan dan sebagainya bisa tepat sasaran? Agar pelaksanaan tidak amburadul, rakyat tidak gigit jari, dan tidak berakhir dengan kekecewaan lagi. Sebab apabila belum jelas dari hulu dan hilir benar-benardipastikan, bahwa rakyat akan mendapat hak tersebut, maka dipastikan rakyat akan kembali menerima pil pahit harapan.

Islam sebagai sebuah agama dan sistem hidup, memiliki mekanisme bagaimana seharusnya negara melakukan pengurusan terhadap rakyat, yang mampu mengatasi semua persoalan ditengah rakyat, termasuk dalam kondisi wabah. Sebagaimana di dalam Alquran, Allah SWT mewajibkan umat Islam mengatur hidupnyadengan syariah Islam. Allah SWT berfirman : “Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu”. (QS. Al Maidah : 48)

Berita Lainnya

Penggunaan Anggaran dalam Bayangan Covid-19

Haul Pahlawan Pangeran Antasari ke-158

1 dari 152
Loading...

Islam dengan sistem ekonominya, akan mampu menyelesaikan masalah kemiskinan baik dalam kondisi wabah ataupun tidak, yaitu melalui distribusi yang adil. Karena masalah kemiskinan sesungguhnya bukan hanya berfokus pada peningkatan produksi semata, tetapi berpangkal pada buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Karena itu, masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan tuntas dengan cara menciptakan distribusi yang adil. Dimana setiap warga negara dijamin pemenuhan kebutuhan pokoknya dan diberi kesempatan yang luas untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Dengan ini masalah kemiskinan bisa terselesaikan.

Islam juga memberikan penyelesaian masalahkemiskinan ini dengan cara yang unik. Intinya, harus adapola distribusi yang adil. Soal keadilan distribusi ini disinggung dalam Alqur’an. Allah SWT berfirman : “… Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allahkepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal daripenduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul,kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin danorang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itujangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, makaterimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. SesungguhnyaAllah amat keras syariatannya”. (QS. Al-Hasyr [59]: 7)

Secara ekonomi, negara harus memastikan bahwakegiatan ekonomi baik yang menyangkut produksi, distribusi maupun konsumsi dari barang dan jasa, berlangsung sesuai dengan ketentuan syariah. Seperti ketetapan hukum yang berkaitan dengan kegiatanekonomi (produksi, industri, pertanian, distribusi dan perdagangan), investasi, mata uang, perpajakan, dll, yang memungkinkan setiap orang mempunyai akses untuk mendapatkan kekayaan tanpa merugikan atau dirugikan oleh orang lain.

Selain itu, negara juga mendistribusikan kekayaan non ekonomi kepada pihak-pihak yang secara ekonomi tetap belum mendapatkan kekayaan, melalui instrumen seperti zakat, shadaqah, hibah dan pemberian negara. Dengan cara ini, pihak yang secara ekonomi tertinggal tidak semakin tersisihkan.

Islam juga menetapkan sumberdaya alam, khususnya energi sebagai salah satu kekayaan milik umum. Rasulullah SAW bersabda : “Umat Islam berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api”. (HR. Ahmad)

Sebagai pemilik, maka seluruh rakyat harus bisa menikmati hasil dari sumberdaya alam tersebut. Karena itu, negara wajib mengelola sumberdaya alam itu dengan sebaik-baiknya, untuk kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh sama sekali menyerahkan aset sumberdaya alam kepada pihak swasta. Karena tentu akan merugikan sang pemilik, yaitu rakyat.

Kemudian Islam memiliki cara tersendiri untuk mengatur pendapatan negara. Diantaranya diperoleh dari hasil kepemilikan umum seperti minyak dan gas, dari sektor pertanian seperti kharaj, dari sektor industri seperti zakat atas barang dagangan dan lain-lain. Dengan demikian, negara Islam yaitu Khilafah mampu memperoleh pemasukan yang besar. Pada saat yang sama mampu mendorong aktivitas ekonomi yang luar biasa. Sehingga tentu saja mampu menyelesaikan permasalahan wabah, dengan kekayaan yang berlimpah tersebut.

Mengenai pajak, Islam membebaskan manusia dari beban pajak yang dzalim. Kalaupun ada pajak, itu hanya dipungut dari orang muslim yang masuk kategori kaya dan sifatnya hanya sementara hingga kebutuhan dana tercukupi. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak akan masuk surga para pemungut pajak (cukai)”. (HR. Ahmad)

Demikianlah hal yang seharusnya dilakukan penguasa dalam pengurusan rakyat terutama dalam kondisi wabah saat ini, tidak perlu berbelit untuk memenuhi hak rakyat sebagai tanggung jawabnya. Tidak bingung kemana mencari pemasukan dan bagaimana pengelolaannya. Sehingga dalam kondisi wabah saat ini negara akan mampu mengurusi rakyat tanpa menelantarkannya, dikarenakan alasan ketiadaan dana.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya