Tak Ada Shift Kerja untuk Pegawai Pemko

Pembagian jam kerja itu terpaksa dihentikan lantaran banyak masukan dari instansi yang merasa kerepotan melaksanakannya

BANJARMASIN, KP – Meski Banjarmasin masih berstatus zona merah CoVID-19, dan mulai merebaknya kluster perkantoran, Pemko memutuskan untuk tak melaksanakan sistem shift jam kerja bagi pegawainya.

Walikota Banjarmasin Ibnu Sina mengungkapkan bahwa, Pemko sebenarnya pernah melaksanakan pembagian jam kerja bagi pegawai tersebut sewaktu work from home (WFH) dilaksanakan sebelumnya.

“Tidak ada shift untuk kerja ASN Pemko. Kita sudah tidak lagi WFH,” beber Ibnu, Rabu (05/08/2020).

Pembagian jam kerja itu terpaksa dihentikan lantaran banyak masukan dari instansi yang merasa kerepotan melaksanakannya. Khusus seperti di kelurahan. 

Alasannya sumber daya manusia (SDM) di sana sangat terbatas, sehingga kesulitan untuk membagi waktu. 

“Seperti ASN dan honorer di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Di situ kan sedikit pegawainya. Bahkan ada yang hanya tiga orang saja. Ini menjadi pertimbangan kita,” katanya.

Kendati demikian, Pemko memberikan kelonggaran bagi pegawai yang kurang fit, atau sakit dipersilakan untuk WFH. Tujuannya agar pegawai itu bisa memulihkan kondisi, dan beristirahat cukup. Serta menghindari hal yang tak diinginkan.

“Memang kalau kurang fit, atau sakit kami minta di rumah saja. Tak mesti gejala CoVID-19. Yang kondisi fisiknya mungkin sakit itu kita minta untuk tak masuk dulu,” imbuh Ibnu.

Berita Lainnya

DPRD Kalsel Ikuti Bimtek

Dibalik Kabar Baik Ada Ancaman

1 dari 1.434
Loading...

Sebelumnya, Ibnu juga menegaskan bahwa tak ada kluster perkantoran di Balai Kota Banjarmasin. Orang nomor satu di Banjarmasin itu mengakui memang ada beberapa pegawai yang terpapar CoVID-19. Namun tak sampai menularkan ke pegawai yang lain.

“Karena yang positif itu cuma dia saja. Tak menularkan ke yang lain. Kemudian untuk staf juga kantornya tak di balai kota,” jelasnya.

Selain itu, upaya pencegahan dengan meminta pimpinan SKPD memberikan laporan terkait dengan kondisi karyawannya di lingkup SKPD masing-masing secara berkala juga dilakukan.

“Rutin dilaporkan sekali dalam sepekan. Apakah ada yang sakit. Apakah ada yang bergejala dan sebagainya,” ungkapnya.

Lebih lanjut. Ibnu juga menegaskan bahwa pihaknya masih membatasi perjalanan dinas ke luar daerah. Dirinya hanya memberikan izin untuk dua orang saja. Yakni, pimpinan SKPD dan satu orang Kepala Bidang.

“Namun, kalau pun harus menambah satu orang staf, maka harus yang memang berkaitan langsung,” tambahnya.

Hal itu tidak hanya berlaku di kalangan Pemko. Tapi juga perjalanan Dinas Anggota Dewan. Setiap komisi yang berangkat, atau alat kelengkapan dewan (AKD) atau pun panitia khusus (Pansus) hanya didampingi oleh satu orang staf Sekwan.

“Kemarin memang ada permintaan dari pimpinan dewan ditambah satu orang lagi. Baik untuk pimpinan dewan atau pun juga untuk di AKD. Dan itu kami izinkan. Karena memang kalau cuma sendiri mengurus administrasi seringkali kerepotan juga kalau tidak dibantu,” ucapnya.

Dia juga menambahkan, dengan begitu pihaknya saat ini sudah sedapat mungkin meminimalisir penularan CoVID-19 di lingkungan SKPD serta di lingkup lainnya. (sah/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya