Empat Bakal Calon Walikota Banjarmasin, Haris Terkaya

Setiap bakal calon yang maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 wajib melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

BANJARMASIN, KP – KPU Banjarmasin telah menerima pendaftaran empat bakal pasangan calon (Bapaslon) Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Minggu (06/09/2020).

Dari berkas syarat pendaftaran yang disampaikan para bakal calon ke KPU, salah satunya yakni laporan harta kekayaan pribadi.

KPU Banjarmasin mengklaim, semua laporan kekayaan bakal calon sudah disampaikan kepada mereka. “Laporan kekayaan LHKPN ada semua,” ujar Komisioner KPU Banjarmasin, M Syafrudin Akbar.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang telah mengeluarkan Surat Edaran KPK No.07.1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda Terima dalam Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Setiap bakal calon yang maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 wajib melaporkan harta kekayaannya. Lantas berapa harta kekayaan, khususnya bagi empat bakal calon Walikota Banjarmasin yang bakal bertarung di Pemilihan Walikota Banjarmasin 9 Desember 2020 mendatang?

Dari data yang dipinjam Kalimantan Post dari KPK, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) paling terbanyak dari empat bakal calon tersebut dimiliki oleh Abdul Haris Makkei, dengan total Rp5.865.617.405.

Data ini merupakan hasil laporan yang disampaikan Haris ke KPK tertanggal 30 April 2020/periodik 2019, yang kemudian dinyatakan telah terverifikasi pada 19 Mei 2020.

Adapun rincian kekayaan Haris meliputi; Tanah dan bangunan senilai Rp.4.855.000.000. Alat transportasi dan mesin Rp.383.000.000. Harta bergerak lainnya Rp.31.550.000. Serta kas dan setara kas senilai Rp.596.067.405.

Kemudian harta kekayaan terbanyak di posisi kedua dimiliki oleh Ibnu Sina, dengan total Rp3.779.129.078. Data ini diambil dari hasil laporan yang disampaikan Ibnu tertanggal 7 Agustus 2020/periodik 2019, yang kemudian telah dinyatakan terverifikasi pada 1 September 2020.

Berita Lainnya
1 dari 1.421
Loading...

Adapun rincian harta kekayaan Ibnu meliputi; tanah dan bangunan senilai Rp1.660.000.000. Alat transportasi dan mesin Rp446.500.000. Harta bergerak lainnya Rp150.000.000. Serta kas dan setara kas senilai Rp1.522.629.078.

Kemudian di posisi ketiga dimiliki Khairul Saleh, dengan total harta kekayaan senilai Rp.3.148.000.000. Data ini diambil dari laporan yang disampaikan Khairul ke KPK tertanggal 14 April 2020/periodik 2019, yang kemudian terverifikasi pada 30 April 2020.

Rincian harta kekayaan yang dimiliki Khairul meliputi; Tanah dan bangunan Rp.2.350.000.000. Alat transportasi dan mesin Rp.207.000.000. Harta bergerak lainnya Rp.466.000.000, Serta kas dan setara kas senilai Rp.125.000.000.

Dan yang terakhir dimiliki Ananda, dengan total harta kekayaan Rp Rp.2.750.049.983. Data ini diambil dari laporan yang disampaikan Ananda tertanggal 14 Maret 2020/periodik 2019. Dan telah terverifikasi pada 13 April 2020.

Adapun rincian harta kekayaan Ananda meliputi; Tanah dan bangunan senilai Rp.1.700.000.000. Alat transportasi dan mesin Rp.300.000.000. Serta kas dan setara kas senilai Rp.750.049.983.

Sementara itu, dari penelusuran, untuk harta kekayaan bakal calon wakil walikota hanya Mushaffa Zakir yang sudah terverifikasi di KPK. Sedang untuk Ilham Noor, Arifin Noor, dan Habib Ali Al Habsyi tak bisa ditemukan.

Adapun untuk harta kekayaan Mushaffa yang merupakan wakil daripada Ananda, hanya Rp.636.928.904. Laporan ini disampaikan Mushaffa pada 23 Januari 2020/periodik 2019. Dan sudah terverifikasi 31 Januari 2020.

Adapun rinciannya meliputi; Tanah dan banguan Rp.402.000.000. Alat transportasi dan mesin Rp.130.000.000. Harta bergerak lainnya Rp.3.500.000. Serta kas dan setara kas Rp.101.428.904. 

Hingga saat ini KPU Banjarmasin memang belum mau membeberkan harta kekayaan para bakal calon baik walikota maupun wakil walikota yang mendaftar ke publik. Alasannya KPU masih menunggu aturan apakah itu boleh dibuka atau tidak.

“Jadi untuk harta kekayaan karena harta kekayaan tanahnya KPK, jadi langsung masuk di KPK itu ada. Untuk ekpose menunggu Juknis (petunjuk teknis) aturannya seperti apa,” Ujar Ketua KPU Banjarmasin, Rahmiati Wahdah. (sah/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya