Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, Mampukah Mengatasi Kemiskinan?

Baiq Lidia Astuti S.Pd
Pemerhati Masalah Perempuan dan Anak

Pandemi Corona yang sejak awal Januari 2020 lalu melanda dunia, memberikan imbas di berbagai sektor kehidupan. Indonesia yang kini juga tengah berjuang dalam menangani pandemi ini juga tidak lepas dari imbas yang disebabkan oleh Corona, terutama dalam bidang ekonomi.

Di tengah pandemi seperti saat ini, banyak sekali masyarakat yang sedang mengalami masa-masa sulit. Pandemi ini perlahan-lahan membuat banyak orang harus berusaha keras agar bisa tetap bertahan. Tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatannya. Dan tentu saja, kesulitan ekonomi ini juga sangat berdampak pada perempuan dan anak.

Sebagaimana yang di nyatakan oleh PBB bidang Perempuan dan Program Pembangunan (UNDP), memperkirakan pandemi akan membuat 96 juta orang hidup dalam kemiskinan ekstrim pada tahun depan, di mana hampir setengahnya merupakan perempuan dewasa dan anak-anak.

Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam situasi yang sangat berat, akan terjadi peningkatan jumlah angka kemiskinan hingga 3,78 juta orang.

Dengan kondisi demikian, banyak di adakan pelatihan pembuatan berbagai kerajinan tangan pada kaum perempuan di pedesaan masih terus dilakukan oleh berbagai LSM. Tujuannya agar kaum perempuan desa berdaya di sektor ekonomi guna membantu perekonomian keluarga. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 yang menyebakan krisis ekonomi. Bahkan berujung resesi.

Perempuan juga dinilai paling potensial untuk ikut menambah pemasukan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Selain lebih teliti, tenaga kaum perempuan juga bisa dibayar dengan upah lebih murah. Sehingga, jika direkrut oleh perusahaan besar akan memberikan keuntungan ganda.

Sungguh, sistem kapitalis ini benar benar mengeksploitasi kaum perempuan untuk menghasilkan uang dan dipermudah oleh kerja kaum feminis yang menyuarakan kesetaraan gender. Dengan dalih ekonomi, perempuan dipaksa untuk keluar rumah atau bekerja di rumah. Sehingga tugas utamanya sebagi ibu menjadi tersisihkan.

Berita Lainnya
1 dari 177

Pada dasarnya, perempuan memang memiliki peran penting dalam kehidupan suatu bangsa. Namun, dalam bingkai ideologi kapitalisme, peningkatan peran perempuan justru fokus pada peran publik dan peran ekonominya. Arus pemberdayaan yang dikembangkan secara menyeluruh pemerintah dan pegiat gender justru menarik para ibu untuk ikut mencari nafkah, baik karena keterpaksaan akibat kemiskinan maupun terpikat dengan isu pemberdayaan perempuan.

Kemiskinan pun telah mendorong puluhan juta kaum perempuan Indonesia terjebak dalam dunia kerja yang tak ramah dan tak memihak perempuan. Sebagian diantara mereka hidup di kawasan-kawasan industri yang kumuh untuk menjadi roda pemutar mesin-mesin pabrik milik para kapitalis asing dengan upah yang dihargai murah. Sebagiannya lagi bekerja di sektor-sektor informal yang tak menjanjikan kemudahan. Jutaan lainnya lagi berbondong-bondong menjadi buruh migran sekedar untuk menjual tenaga sebagai pembantu rumah tangga, bahkan di antaranya menjadi korban sindikat perdagangan perempuan.

Para kaum feminis berdalih bahwa pemberdayaan perempuan akan membuat posisi perempuan mandiri dan tak terdiskriminasi. Perempuan diposisikan sebagai pejuang keluarga karena menggunakan pendapatannya demi mensejahterakan keluarganya. Bahkan, perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama. Karenanya perempuan dianggap penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara. Demi tujuan itu mereka menciptakan definisi ‘kekerasan ekonomi ringan’. Seseorang terkena delik itu bila sengaja menjadikan perempuan bergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Perjuangan pembebasan perempuan dari himpitan ekonomi dan diskriminasi hanyalah argumen palsu. Sejarawan Bernard Lewis dalam bukunya, The Middle East, menyingkap faktor utama dalam program emansipasi perempuan adalah kebutuhan ekonomi, yakni kebutuhan akan tenaga kerja perempuan. Melalui parameter pencapaian MDGS, khususnya tujuan pencapaian pendidikan dasar serta mendorong keseteraan gender dan pemberdayaan perempuan, negara diarahkan untuk menyediakan tenaga kerja perempuan sesuai tuntutan pasar.

Islam telah memberikan aturan yang khusus kepada kaum perempuan untuk mengemban tanggung jawab sebagai ibu sekaligus sebagai pengelola dalam rumah suaminya. Dijelaskan dalam sebuah kaidah, bahwa Al-ashlu fil mar’ati annahaa ummun wa rabbatul bayti. Wa hiya ‘irdhun an yushona (hukum asal seorang perempuan adalah ibu dan pengatur rumah tangga. Perempuan merupakan kehormatan yang wajib dijaga).

Tugas utama seorang perempuan adalah mendidik, merawat, mengasuh dan memelihara anak-anaknya agar kelak menjadi orang yang mulia dihadapan Allah. Disamping itu, ia pun berperan membina, mengatur dan menyelesaikan urusan rumahtangga, agar memberikan ketenteraman dan kenyamanan bagi anggota keluarganya. Dengan perannya ini seorang perempuan telah memberikan sumbangan besar bagi negara dan masyarakatnya. Sebab dengan begitu berarti dia telah mendidik dan memelihara generasi umat agar tumbuh menjadi individu yang shalih dan muslih di tengah-tangah masyarakatnya. Tentu saja ini akan terwujud dalam negara yang menerapkan islam.

Jika ideologi Islam ini tegak, dipastikan hegemoni kapitalisme yang memiskinkan dan menghinakan perempuan akan bisa ditumbangkan, dan kemuliaan umat termasuk kaum perempuan akan kembali diwujudkan.

Wallahu A’lam

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya