Banjarmasin, KP – Pengamat Perkotaan Muhammad Syahreza mengapresiasi kinerja pemerintah yang menurutnya semakin mendekatkan Banjarmasin menjadi kota Inklusi.
Menurut pemuda dengan sapaan Reza itu, bentuk nyata pemenuhan hak disabilitas di Kota Banjarmasin sudah dilakukan dengan adanya fasilitas umum penyandang disabilitas. Sederet pencapaian turut menambah lekat predikat Banjarmasin sebagai kota ramah Disabilitas.
“Banjarmasin merupakan kota pertama di Indonesia yang punya roadmap kota inklusi sehingga Banjarmasin bisa didukung langsung oleh UNESCO untuk mengembangkan program kota ramah inklusi,” ungkap Ketua Kaki Kota tersebut.
Selain UNESCO, Kota Banjarmasin juga bekerja sama dengan Kota Kita Surakarta, Kaki Kota Banjarmasin, Global Disability Inovation Hub, University College London dan GIZ Germany untuk mewujudkan Kota Banjarmasin yang Inklusif.
Kota Seribu Sungai ini juga didapuk sebagai tuan rumah Pertemuan Tingkat Tinggi Wali Kota untuk Kota Inklusif ke-8 Apeksi.
Di samping itu, Kota Banjarmasin menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memenangkan Global Urban Mobillity Challenge 2019 di Leipzig City, Jerman. Atas raihan penghargaan tersebut, Banjarmasin juga mendapatkan bantuan Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI) sebesar Rp2 miliar untuk pembangunan infrastruktur kota Inklusi bersama 9 Kota lain dari seluruh Dunia.
“Sebagai kerja nyatanya saat ini, Banjarmasin telah membangun infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Seperti dibangunnya trotoar ramah difabel hingga di perkantoran pemerintah juga dibangun sarana dan pra sarana khusus ramah difabel,”
“Hal ini terlihat pada pembangunan pedestrian di sepanjang jalan Belitung, sepanjang jalan A. Yani kilometer 2 sampai 6 Banjarmasin serta pembuatan toilet untuk kaum difabel,” tambahnya.
Ada pula kampung inklusi yang dibangun di tingkat Kelurahan. Sedangkan untuk pendidikan sudah ada puluhan SD dan SMP yang berbasis inklusi dan dilengkapi angkutan umum gratis untuk para difabel
“Pemerintah sudah punya komitmen dengan roadmap, pembentukan SKPD peduli. perjanjian internasional, ACT. Tinggal bagaimana kita mengawal dan turut berperan serta dalam menjaga keamanan disabilitas baik dari segi kebijakan sosial maupun kebijakan pembangunan,” pungkasnya. (zak/K-11)
