Akreditasi dan Upaya Membangun Mutu Pendidikan

Oleh : Alipir Budiman, S.Pd, M.Pd
Guru MTsN 1 Banjar Kalsel

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Isinya kriteria standar minimum penilaian terkait pelaksanaan sistem pendidikan sekolah/madrasah. SNP juga menjadi acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

SNP tersebut memuat delapan standar nasional, yakni: standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.

Akreditasi Sekolah

Mengimplementasikan delapan standar di atas, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana akreditasi atau penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan pendidikan. Variabel utama yang dinilai dalam akreditasi sejak 2020 adalah mutu lulusan, proses pembelajaran, kinerja guru, dan manajemen sekolah.

Akreditasi bertujuan memberikan informasi tentang kelayakan sekolah, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, memetakan mutu pendidikan, dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Selain itu, akreditasi menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan sekolah. Juga menjadi umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah. Yang tidak kalah penting juga menjadi motivasi agar sekolah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif.

Idealnya, hasil akreditasi ini bermanfaat bagi insan sekolah, terutama kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan peserta didik di sekolah tersebut. Kepala sekolah memanfaatkan hasilnya sebagai bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan sekolah, kinerja warga sekolah, termasuk kinerja kepala sekolah selama periode kepemimpinannya, juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Guru juga terdorong untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik guna mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah. Bagi siswa, mampu menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang bermutu.

Permasalahan

Namun pada kenyataannya, muncul banyak permasalahan terkait dengan pemanfaatan hasil akreditasi untuk peningkatan mutu sekolah, khususnya sekolah yang memiliki nilai akreditasi B atau C.

Pertama, hasil akreditasi yang diumumkan dan disosialisasikan ternyata tidak banyak berdampak pada peningkatan mutu dan pengembangan rencana sekolah. Sekolah berbenah dan memperbaiki administrasi pada saat menjelang akreditasi, dan setelah akreditasi kembali seperti semula. Terkadang, banyak yang harus dimanipulasi dan diadakan pada saat penilaian.

Berita Lainnya

PKKM dan Implementasinya

Alasan di Balik Kebijakan Larangan Mudik

1 dari 231

Kedua, sertifikat akreditasi dan nilainya hanya sekedar menjadi catatan di sekolah. Hasilnya hanya disampaikan di ruang rapat dan tidak ada upaya tindak lanjut dari sekolah dalam pelaksanaan program sesudah penilaian akreditasi. Sekolah tidak termotivasi untuk meningkatkan mutu pendidikan secara kontinyu. Hal ini erat kaitannya dengan kepemimpinan kepala sekolah. Masih banyak kepala sekolah, yang secara managerial, belum memenuhi syarat untuk menjabat sebagai kepala sekolah.

Ketiga, Tim Akreditasi Sekolah tidak dilibatkan dalam penyusunan RAPBS. Penyusunan RAPBS hanya melibatkan kepala sekolah dan tata usaha. Akibatnya, hasil akreditasi tidak dijadikan dasar untuk menginventarisir, menyusun rencana, ataupun menentukan program kerja (kegiatan pembelajaran, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan, buku, meja, dan kursi). Idealnya, penyusunan RAPBS harus melibatkan Tim Akreditasi Sekolah, sehingga permasalahan yang menjadi kelemahan dalam penilaian akreditasi bisa ditindaklanjuti dalam dituangkan dalam program pengembangan sekolah.

Keempat, tidak ada umpan balik ataupun pemantauan dari hasil akreditasi oleh pihak BAN-S/M, pemerintah daerah, atau LPMP ke sekolah. Perbaikan mutu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan dari hasil akreditasi kurang mendapat respon.

Kelima, rotasi atau mutasi kepala sekolah yang sering tidak tepat dengan saat pelaksanaan akreditasi. Seringkali, program kepala sekolah yang lama berbeda dengan program kepala sekolah yang baru. Apalagi kepala sekolah yang baru tidak mengetahui kekurangan dalam penilaian akreditasi, sehingga program kerja berjalan tidak sejalan dengan program terdahulu.

Upaya Pemanfaatan Hasil Akreditasi

Sebagai solusi, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan agar hasil akreditasi dimanfaatkan secara baik. Pertama, sosialisasi secara lebih rinci bagian dari akreditasi yang menjadi kelemahan sekolah, baik itu oleh asesor maupun pihak yang berkompeten. Sosialisasi ini disampaikan tidak hanya kepada kepala sekolah, tetapi juga kepada tim akreditasi di sekolah, para wakil kepala, ataupun guru-guru di sekolah tersebut. Kenapa harus disampaikan ke seluruh warga, karena kepala sekolah secara berkala akan dirotasi ke sekolah lain, dan akan lepas tanggung jawabnya terhadap sekolah yang diakreditasi semasa kepemimpinannya.

Kedua, umpan balik dari pihak pelaksana untuk memberitahu sekolah dimana “posisi mereka” dan harus “kemana berikutnya” dalam hal mewujudkan atau menindaklanjuti hasil akreditasi. Umpan balik bertujuan mendorong terjadinya perilaku positif yang dapat meningkatkan kinerja warga sekolah. Kalau perlu dibantu merancang program yang akan dilakukan, dan warga sekolah melaksanakannya.

Ketiga, pemantauan atau evaluasi berkala terhadap program yang dibuat sekolah., agar program yang dibuat benar-benar serius dijalankan, juga dijadikan sarana mengetahui keberhasilan program yang dilaksanakan.

Keempat, BAN-S/M Provinsi, Kemendikbud atau Pendidikan Madrasah Kementerian Agama, bersama-sama menindaklanjuti dan memiliki kesepakatan dengan sekolah untuk berkomitmen meningkatkan nilai akreditasi dari sebelumnya. Sekolah, melalui peran kepala sekolah di periode kepemimpinannya, berkomitmen membangun meningkatkan budaya mutu bagi semua guru, tenaga kependidikan, dan stakeholder lain di sekolah tersebut. Komitmen merupakan hal yang mendasar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, berisi kesetiaan partisipan untuk menjalankan visi, misi dan tujuan sekolah.

Kelima, memberi penghargaan (rewards) kepada sekolah yang mendapatkan hasil akreditasi terbaik, juga terhadap upaya-upaya pihak sekolah yang telah berusaha memperbaiki kekurangan atas hasil akreditasi yang mereka terima.

Membangun Budaya Mutu Sekolah

Berdasarkan permasalahan dan upaya pemanfaatan hasil akreditasi secara lebih baik, diharapkan akan terbangun budaya mutu di sekolah, sehingga perubahan akan disikapi secara positif dan menjadi peluang bagi warga sekolah untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas. Sekolah akhirnya akan memiliki akuntabilitas yang baik di mata masyarakat. Jika semua sekolah melakukan hal yang sama, maka akan tercipta peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya