Penghapusan Red-List Demi Kepentingan Siapa?

Oleh : Muhandisa Al-Mustanir
Pemerhati Kebijakan Publik

Data penularan Pandemi Covid-19 di Indonesia, sejak beberapa waktu terakhir, nampaknya mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah kasus aktif per 27 September 2021 sebanyak 40.270 kasus, menurun 92,98 persen dari puncak kasus aktif data per 24 Juli 2021 sebanyak 574.135 kasus. Tentu ini adalah sebuah kabar baik bagi seluruh warga Indonesia yang terdampak, yang mana juga bisa membuat kita sedikit bernafas lega, Namun meski begitu, bukan berarti pandemi ini hilang. Tak hanya warga saja yang merasakan adanya angin segar dari fakta ini, tapi lebih dari itu, tentu ada beberaa pihak lain yang merasa fakta penurunan Covid-19 adalah sebuah prestasi yang luar biasa dan merasa bahwa keadaan bisa segera kembali normal sebagaimana sebelum pandemi ada.

Sebut saja Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang meminta petinggi-petinggi dari negara lain untuk menghapus Indonesia dari daftar Negara Red-List. Sebagaimana yang dikutip pada CNBC INDONESIA, Jakarta (26/09/2021) – Retno mengatakan dalam pertemuan tinggi di Sidang Majelis Umum PBB ke 76 di New York, Jumat (24/9/2021) malam waktu AS, Ia sudah melakukan pembahasan isu dengan 18 negara membahas beberapa isu. Salah satunya terkait penanganan Covid-19. Dia mengatakan situasi Covid-19 di Indonesia sudah semakin membaik karena berbagai upaya yang dilakukan pemerintah. Baik berupa vaksinasi maupun aturan terkait protokol kesehatan. Sehingga positivity rate di Indonesia jauh lebih baik yang berada di bawah rata-rata 2 persen. Ini di bawah standar WHO sebesar 5 persen, dimana sebelumnya sempat mencapai titik 31 persen. Untuk itu secara khusus, Retno mengatakan terhadap beberapa negara yang masih menerapkan red list atau daftar merah larangan masuk bagi WNI, untuk segera dicabut. Dia mencontohkan seperti Perancis yang
sudah mengeluarkan Indonesia dari red list.

Selain memperjuangkan penghapusan Negara Indonesia dari Daftar Negara Red-List bagi negara-negara asing, pemerintah juga mulai terang-terangan dan secara terbuka mendukung agar sektor pariwisata bisa bangkit kembali, salah satunya wisata di Bali yang sudah sejak dulu menjadi tempat wisata favorite bagi turis asing. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif (Menparekraf). Dikutip dari Bisnis.com, Denpasar (24/09/2021)-Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum dapat memastikan negara-negara mana saja yang diizinkan mengunjungi Bali pada pembukaan pariwisata Oktober 2021 nanti. Akhir bulan ini, pihaknya baru akan membahas negara-negara mana saja yang potensial untuk mengunjungi Bali. Menurut Sandiaga, penentuan negara yang potensial tersebut harus menyesuaikan dari sisi penanganan Covid-19 dan adanya varian baru Covid-19.

Hal serupa juga disuarakan oleh Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang mengharapkan para Duta Besar Republik Indonesia yang bertugas di negara-negara anggota ASEAN dapat turut mempromosikan Pulau Dewata karena daerah setempat sudah sangat siap menerima kunjungan wisatawan mancanegara. Lanjut dia, sudah tidak ada lagi zona merah di Bali. Lima kabupaten berada di zona kuning dan empat lainnya zona oranye. Menurut guru besar ISI Denpasar ini, Pemprov Bali telah menyiapkan grand design penerimaan wisatawan mancanegara mulai dari kedatangan, karantina, perjalanan selama di Bali hingga keberangkatan kembali ke negara asal.

Melihat dari adanya keseriusan pemerintah untuk mencoba membangkitkan kembali sektor parwisata, entah itu dari dalam atau luar negeri, bisa dikatakan harus kembali membuat kita mengelus dada. Bagaimana tidak, meski memang pada faktanya kasus aktif Covid-19 menurun, tentu ini tak bisa serta merta dijadikan alasan untuk tidak mawas diri. Mungkin pemerintah kita lupa dengan lonjakan kasus Covid-19 beberapa bulan lalu dengan varian barunya, yang mana lonjakan kasus tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah buah dari adanya pelonggaran tingkat kewaspadaan. Dimana pemerintah tidak lagi ketat dalam penerapan protokol-protokol pencegahan penularan, dan malah sibuk dengan aturan New Normal yang ternyata tak membuahkan apa-apa selain lonjakan kasus dan ribuah nyawa orang melayang tanpa mendapat perawatan yang semestinya. Adalah satu hal yang sangat miris melihat bagaimana pemerintah begitu bersemangat menggenjot pariwisata disaat keadaan rakyatnya masih harus terseok-seok untuk pulih dari keadaan mencekam kemarin.

Berita Lainnya
1 dari 350

Hal ini sebenarnya tak lagi mengejutkan, kalau kita melihat posisi sektor pariwisata yang menjadi salah satu pemasok terbesar pendapatan negara. Maka tentu, pemerintah pasti akan mengedepankan alasan ini. Ditamba dengan dalih, Pariwisata itu membuka pundi-pundi rezeki bagi rakyat di sekitar daerah wisata tersebut. Kemudian hal ini seolah-olah diwajarkan, bahkan diwajibkan. Namun, benarkah Pariwisata digenjot demi kesejahteraan rakyat?

Kalaupun iya, rakyat mana yang kini makin sejahtera? Mungkin bisa dapat lapangan pekerjaan, namun cukup kah hanya seperti itu? Coba saja bandingkan dengan keuntungan pihak korporasi yang mengelola dan ikut campur tangan dibalik sektor pariwisata tersebut, tentu sangat tidak ada apa-apanya. Ibarat, penguasa dan korporasi mendapat keuntungan milyaran, dan rakyat hanya kebagian recehannya saja. Dan untuk recehan itu, rakyat dipaksa untuk rela jika nyawa dan keselamatan mereka jadi taruhannya. Sungguh ironi yang menyesakkan.

Entah kenapa pemerintah seolah tak pernah belajar dan paham dari mana pandemi ini berasal. Sebuah virus yang nun jauh disana, akhirnya bisa sampai disini dan menjadi pandemi, semua diakibatkan dari lalainya peran Negara dan penguasa melindungi rakyatnya. Disaat negara-negara lain menjadi waspada, kita malah menjadikannya sekedar bercanda, seolah tak akan menyerang kita.

Maka jangan heran jika banyak kemudian yang beranggapan pemerintah hari ini hanya mencari untung, dan berfokus untuk mengenyangkan perut sendiri, tanpa perduli rakyatnya yang kini tersiksa dengan pandemi, dan tanpa bertanggung jawab sama sekali. Sebagai sebuah negara yang masuk daftar list teratas sebagai Negara Kapitalisme kroni, memang tidak heran jika kondisi seperti ini selalu ditemui di negara tercinta ini.

Lalu, bagaimanakah seharusnya solusi yang hakiki itu? Tentu tak bisa dengan penyelesaian yang pragmatis, instan, dan tak berfokus pada akar masalah. Oleh karenanya, harus tahu akar masalahnya dimana. Akar masalahnya tentu bukan terletak pada figur atau orang yang terlibat, namun lebih dari itu kesalahan utamanya adalah pada sistem kehidupan yang diterapkan, yang mana sistem kehidupan inilah yang mengatur segala lini penghidupan kita hari ini. Sebuah negara dengan sistem kapitalisme contohnya, hanya akan memandang semuanya berdasarkan capaian materi, maka wajar individu yang dihasilkan adalah mereka-mereka yang materialistis, orientasinya hanya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dan tak wajar akhirnya membunuh nurani mereka sendiri. Lalu, Sistem kehidupan manakah yang benar itu? Dengan melihat fitrahnya manusia sebagai makhluk yang lemah, serba kurang, dan tak sempurna. Maka, tentu sistem hidup yang benar, bukanlah yang berasal dari hasil pikir manusia, namun adalah sebuah sistem yang diturunkan dan diajar
kan kepada manusia dari penciptanya, Allah SWT.

Islam, bukan hanya diturunkan sebagai agama ritual, namun juga adalah sebuah mabda/Ideologi atau sebuah paradigma kehidupan. Oleh karenanya, Islam mempunyai seperangkat aturan yang mengatur tentang kehidupan manusia yang disebut dengan Syariat, dari perkara ibadah sampai mengurusi Negara. Di dalam Islam contohnya, tak menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara, namun negara dengan seperangkat aturannya bisa mendapat banyak pemasukan seperti dari Ghanimah perang, Fa’i, Kharaj, Zakat, Jizyah, dsb. Karenanya, meski ada di kondisi pandemi sekalipun, negara tak perlu menggenjot sektor yang malah menjadi peluang memperparah pandemi.

Syariat Islam, begitu sempurna mengatur segala problematika kehidupan manusia, oleh karena sebab itulah Allah turunkan. Hanya saja sayangnya, hari ini banyak dari syariat ini diabaikan bahkan ditentang dengan berbagai macam dalih yang menyesatkan. Padahal, adai kita mau belajar dan berpikir, tentu hanya dengan penerapan Syariat Islam saja masalah kita akan tersolusikan. Namun sayangnya, tak bisa juga dengan penerapan yang sebagian-sebagian saja, karena malah akan berdampak sebaliknya, menjadikan Syariat Islam seolah seram dan tidak manusiawi. Maka, haruslah dengan penerapan yang Kaffah/Menyeluruh pada semua syariat dan semua aspek penerapannya. Hanya dengan begitulah, tak hanya bisa menjadi solusi, namun juga mendatangkan berkah dan ridho Allah SWT.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya