Tidak Tahu Ruko Milik Pemkab, Saksi Bayar Sewa Kepada Terdakwa

Banjarmasin, KP – Tiga saksi yang diajukan JPU pada sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Wakil Bupati Barito Kuala (Batola) Makmun Kaderi, mengakui pada awalnya tidak mengetahui kepemilikan ruko yang disewanya itu adalah milik Pemkab Batola.

Ketiga saksi tersebut sebagai penyewa adalah Anggan, Eko Purwanto dan Ayunin, yang menyebutkan kalau untuk membayar sewa tersebut mereka langsung kepada terdakwa.

Setelah perkara ini muncul barulah ketiga mendapatkan surat ijin menempati (SIM) dari Pemkab Batola melalui dinas terkait, ternyata menurut pengakuan mereka sewa yang harus dibayar hanya Rp900.000/bulan serta membayar retribusi Rp1000/hari.

Sementara sewa yang saksikan bayar bervariasi untuk Anggan setahun Rp28.000.000, Ayunin setahun Rp24.000.000 dan Eko setahun Rp17.000.000.

Ketga saksi menyebtukan kalau membayar sewa ruko tersebut mereka langsung kepada terdakwa.

Keterangan saksi ini disampaikan pada sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Senin (22/11), dengan majelis hakim yang dipimpin hakim Yusriansyah.

Masih menurut saksi, saat dipenyidikan dia diberi tahu kalau ruko adalah milik Pemkab Batola dengan sewa perbulan sebesar Rp900 ribu dan retribusi Rp1.000 perhari.

Berita Lainnya
1 dari 1.614

Anggan juga mengatakan, tidak tahu kalau ruko adalah milik Pemkab. Sebab saat pertama kali melakukan sewa-menyewa, terdakwa mengaku ruko adalah milik terdakwa.

“Memang saya tahu ruko itu dibangun Pemkab Batola. Namun saat terdakwa mengaku ruko itu miliknya, ya saya percaya saja, apalagi waktu itu terdakwa menjabat sebagai wakil bupati,” papar saksi.

Anggan mengaku menyewa ruko di no 5 dengan biaya Rp28 juta setahun selama 4 tahun.

Saksi lainnya Eko Purwanto juga mengaku hal yang sama. Tidak tahu kalau ruko No 6 yang ditempatinya adalah milik Pemkab Batola. “Saya menyewa Rp17 juta pertahun kepada terdakwa,” ujarnya.

Sementara Ayunin mengaku menyewa pada terdakwa sebesar Rp24 juta pertahun. Ayunin juga mengaku tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan ruko.

Kendati baru mengetahui ruko yang mereka sewa milik Pemkab Batola dan kini bermasalah dimeja hijau, namun ketiga saksi mengaku tidak ada masalah selama menempati ruko tersebut.

Dalam perkara ini, Jaksa mendakwa H Makmun Kaderi telah merugikan negara karena menguasai aset milik Pemerintah Kabupaten Batola sebesar Rp175.500.000.

Terdakwa disebut melakukan sewa tebus ruko milik Pemkab di 2009 namun justru menyewakan kembali aset tersebut ke pihak lain dan mengambil keuntungan dari praktik curang tersebut.(hid/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya