Banjarmasin, KP – Massa suarakan tiga isu utama ke depan DPRD Kalsel, Senin (20/2).
Mereka yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel.
Tiga isu utama, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa, hingga tuntutan untuk segera perbaikan jalan di KM 171 Satui Tanah Bumbu.
Yogi menyebut wakil rakyat di Kalsel tak boleh tinggal diam ketika ada isu yang mulai meresahkan.
Terlebih soal KUHP terbaru dan wacana perpanjangan jabatan kepala desa hingga sembilan tahun.
Dua isu tersebut beberapa waktu terakhir jadi perbincangan hampir di seluruh Tanah Air.
Namun dengan waktu cukup lama, aksi unjuk rasa, tak ada satupun perwakilan anggota DPRD Kalsel menemui.
“Kami kecewa,” ucap Yogi Ilmawan, Koordinator Wilayah (Korwil) BEM se-Kalsel
Lainnya disampaikan masalah lingkungan di Kalsel.
Menurut BEM, masih marak kegiatan pertambangan.
“Paling utama, kami meminta agar izin pertambangan yang baru supaya disetop,” ucapnya.
Sementara Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini, mengatakan, seluruh anggota DPRD Kalsel sedang tidak ada karena kegiatan kunjungan kerja yang sudah terjadwal.
“Sesuai SOP dan jadwal kegiatan yang ditetapkan oleh Banmus DPRD Kalsel, kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Hari ini, mereka semua sedang melakukan kunker ke luar daerah,” ujarnya ditanya wartawan.
Jadwal anggota DPRD kunker untuk memperkuat dan melakukan studi komparasi terhadap bidang-bidang yang ditangani.
Anggota dewan berangkat sejak Minggu (19/2) dan Senin (20/2) baru pertemuan. Pada Selasa (21/2), baru kembali.
Meski lanjutnya sudah menjalin komunikasi kedatangan aktivis BEM se Kalsel kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD. (*/K-2)
