Martapura, KalimantanPost.com – Pemkab Banjar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) mengikuti Rapat Evaluasi Tahap II Implementasi Program Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2023, yang digelar Kementerian Kominfo secara virtual, di Command Center Manis, Senin (14/11/2023).
Dalam evaluasi tersebut, Kemenkominfo menghadirkan 4 evaluator, yakni Dana I Sensose, Rini Rahmawati, Rudy Hartanto dan Puji Astuti. Sementara dari Pemkab Banjar hadir Asisten Administrasi Umum Rakhmad Dhani, Kadis Kominfostandi HM Aidil Basith serta beberapa kepala dan perwakilan SKPD.
Rakhmad Dhani mengatakan, ada 6 hal yang dikembangkan dalam Smart City tersebut, yakni Smart Government, Smart Environment, Smart Living, Smart Society, Smart Branding dan Economy. Smart Living yakni sistem pendaftaran on line rumah sakit, yang saat ini dikembangkan dengan pengantaran obat ke rumah pasien.
“Smart Government dengan melaksanakan Mal Pelayanan Publik (MPP), Smart Environment, inovasi Gebraks yakni penghapusan jamban apung. Smart Branding inovasi Gebrak yakni pengembangan pariwisata, Smart Society mengembangkan bank sampah dan Smart Economy yakni mengembangkan kampung sasirangan,” ungkapnya.
Salah satu evaluator, Dana I Sensose memberikan masukannya agar data yang diupload jangan satu folder, tetapi lebih banyak foldernya sesuai kategori
data. Hal ini bertujuan memudahkan para evaluator melakukan pencarian data diinginkan serta melengkapi data bukti dukung kegiatan yang dilakukan.
“Satu folder berlaku semua item, ini sulit bagi kami melihat mencari dokumen-dokumen, jadi pekerjaannya menjadi lebih panjang untuk memilah ujarnya.
Kabid Penyelenggaraan E-Government Cornelius Kristiyanto sampaikan terima kasih atas evaluasi diberikan dan menyatakan kesiapannya menindaklanjuti dan memperbaiki apa yang disampaikan serta data dukung yang diperlukan guna kemudahan pencarian data diperlukan.
Evaluator lainnya juga meminta penyampaian beberapa SKPD yang inovasinya terintegrasi dengan DKISP. Seperti dari BPBD tentang mitigasi bencana. Dinas Kesehatan terkait baduta stunting, vaksin, penanganan ibu bersalin dan sanitasi air bersih.
Dinas PUPRP terkait jalan dengan kondisi mantap. Dinas PTMPTSP terkait Mal Pelayanan Publik serta Bank Sampah Sekumpul tentang pengelolaan sampah. (Wan/K-3)
