Wagub Kalteng Sebut Isu Stunting Masih Menjadi Persoalan Serius Bagi Pemerintah

PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H Edy Pratowo mengatakan isu stunting saat ini masih menjadi persoalan serius bagi pemerintah di semua jenjang, di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali di Kalteng.

Dikemukakan, stunting merupakan ancaman utama bagi kualitas manusia Indonesia, juga ancaman serius terhadap kemampuan daya saing bangsa.

“Kolaborasi kerja berbagai pihak menjadi kunci untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan untuk menurunkan stunting” papar Wagub saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemetaan (Mapping) Rencana Kerja dan Penandaan (Tagging) Anggaran Stunting Tahun 2024, yang diselenggarakan di Aula Bappedalitbang Kalteng, Selasa (6/2/2024).

Menurut Edy, di tahun 2024 ini, target nasional dalam menurunkan prevalensi stunting adalah sebesar 14 persen.

“Target penurunan ini sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030, kita berharap prevalensi stunting sudah nol di negara kita,” tandas Edy yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalteng ini.

Wagub mengungkapkan, berdasarkan hasil studi kasus gizi Indonesia tahun 2022, prevalensi stunting Kalteng berada di angka 26,9 persen, turun 0,5 persen dari tahun 2021 yaitu 27,4 persen dengan target pencapaian tahun 2024 sebesar 15,38 persen.

“Untuk mencapai target yang telah ditentukan, dibutuhkan kolaborasi dan sinergisitas lintas sektor dengan berbagai program yang dapat menyentuh secara langsung pada kelompok sasaran,” ucapnya.

Berita Lainnya
1 dari 38

Wagub menjelaskan, pada rakor ini dibahas mengenai penguatan sinergi dan kepedulian TPPS, dalam rangka koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, baik secara internal, terprogram, maupun lintas sektor.

Ia menegaskan, melalui pertemuan strategis ini diharapkan data aksi matrik dan indikator kinerja dari Perangkat Daerah/Instansi dan Kabupaten/Kota akan dipertajam dengan mengakomodir indikator yang sudah diusulkan.

“Sehingga dapat difinalisasikan sebagai implementasi Data Rencana Aksi Matrik Daerah,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kalteng Leonard S Ampung mengatakan output dari rakor ini adalah berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait terhadap stunting di Kalteng.

Hadir Ketua TP PKK Kalteng Ivo Sugianto Sabran, Kepala Perwakilan BKKBN Kalteng Jeanny Yola Winokan, Kepala Perangkat Daerah Kalteng terkait, serta Pj Bupati/Wali Kota se-Kalteng.

Secara virtual hadir pula Koordinator Substansi Kesehatan Ditjen Bina Bangda Kemendagri Arifin Efendy Hutagalung dan TPPS Kabupaten/Kota se-Kalteng. (drt/KPO-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya