Iklan
Iklan
Iklan
OPINI PUBLIK

Polemik KUA Nikah Semua Agama

×

Polemik KUA Nikah Semua Agama

Sebarkan artikel ini

Oleh: Nor Faizah Rahmi, S.Pd.I
Praktisi Pendidikan & Pemerhati Remaja

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mangatakan, Kantor Urusan Agama (KUA) selain menjadi tempat pencatatan pernikahan bagi umat muslim, juga direncanakan akan dijadikan tempat pencatatan pernikahan bagi umat non-muslim. Kepala Kanwil Kemenag Kalsel Dr H Muhammad Tambrin, M.M.Pd menilai gagasan Gusmen Yaqut Cholil Qoumas tersebut merupakan implementasi dari program Kemenag, yakni revitalisasi KUA dimana layanan KUA bukan hanya melayani umat Islam tetapi melayani urusan semua agama.

“KUA adalah garda terdepan melayani umat, program Gusmen ini adalah hal luar biasa, sangat inovatif dalam memberikan layanan yang lebih dekat kepada semua umat beragama agama di Indonesia,” kata Tambrin di Banjarmasin, Selasa (28/2/2024). Oleh karenanya Tambrin mengajak kepada jajarannya untuk medukung semangat dan gagasan Menag tersebut dalam upaya mendekatkan layanan kepada umat.

Sebelumnya, gagasan tersebut disampaikan Menag dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam bertajuk `Transformasi Layanan dan Bimbingan Keagamaan Islam sebagai Fondasi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan pada Jumat 23 Februari 2024 yang lalu. 

Terkait peran dan aktivitas KUA selama ini, Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menyatakan, KUA bukan hanya melayani pernikahan. KUA adalah pusat layanan keagamaan yang harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kamaruddin menjelaskan bahwa KUA setidaknya memiliki sepuluh layanan utama, yaitu : 1). Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah rujuk; 2). Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; 3). Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA; 4). Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah; 5). Pelayanan bimbingan kemasjidan; 6). Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariat; 7).Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; 8). Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; 9). Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA; dan 10). Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler.

Jika dicermati, kesepuluh layanan keagamaan yang diselenggarakan oleh KUA ternyata hampir seluruhnya menyangkut urusan umat Islam, baik ibadah maupun muamalah. Sementara itu, umat agama lain pun tidak mempermasalahkan peran KUA tersebut. Mereka juga merasa urusan perkawinan selesai di lembaga keagamaannya atau di tempat peribadatan mereka. Tidak ayal, lontaran Menag tersebut mendapatkan berbagai respons, di antaranya dari Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Beliau meminta Kemenag mengkaji ulang ide tersebut agar tidak mengundang kegaduhan di tengah masyarakat.

Baca Juga:  APBN Makin Berat, Utang Bikin Negara Sekarat

Dari respons Anwar Abbas, bisa disimpulkan bahwa KUA selama ini identik dengan urusan umat Islam. Paling tidak ada dua hal alasan. Pertama, KUA saat ini berada di bawah Dirjen Bimas Islam, direktorat yang mengurus bagian perislaman. Beliau berargumen, yang namanya KUA, bukan di bawah Dirjen Agama Katolik, Kristen, atau Hindu, Buddha. Kedua, banyak kantor KUA memakai tanah wakaf yang peruntukannya sudah jelas untuk masalah-masalah terkait umat Islam.

Senada dengan Anwar, Wakil Ketua MPR RI sekaligus politikus senior PKS Hidayat Nur Wahid menilai rencana itu tidak sesuai dengan filosofi sejarah KUA di Indonesia, aturan yang berlaku (termasuk amanat UUD NRI 1945), dan justru bisa menimbulkan masalah sosial dan psikologis di kalangan nonmuslim. “Pengaturan pembagian pencatatan nikah yang berlaku sejak Indonesia merdeka, yakni muslim di KUA dan nonmuslim di Pencatatan Sipil, selain mempertimbangkan toleransi, juga sudah berjalan baik tanpa masalah dan penolakan yang berarti,” ujarnya. (TVOne News, 27-2-2024).

Pengakuan bahwa KUA selama ini ‘milik umat Islam’ bukan hanya berasal dari tokoh muslim. Salah satunya disampaikan oleh Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian di Persatuan Gereja-Gereja Indonesia Pdt. Henrek Lokra, misalnya. Ia meminta agar gagasan itu dipertimbangkan matang-matang dan menjelaskan bahwa ajaran Kristen menyebutkan perkawinan dianggap sah jika pemberkatannya dilakukan di gereja dan diberkati oleh pendeta.

Adapun legalitasnya dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Kalau pada kemudian hari pemberkatan dan pencatatan pernikahan dilakukan di KUA, katanya, maka itu menyalahi dua peraturan sekaligus, yakni UU Perkawinan dan UU Adminduk. Untuk diketahui, Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.” Kemudian ayat 2 berbunyi, “Perkawinan sah apabila dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.”

Perundang-undangan yang dimaksudkan merujuk pada Pasal 3 angka (17) UU Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan perkawinan kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Artinya, perkawinan bagi umat muslim wajib dicatatkan di KUA dan untuk pasangan nonmuslim di Kantor Catatan Sipil. (BBC Indonesia).

Bakal seperti apa fungsi KUA setelah mengalami transformasi untuk melayani semua agama seperti yang digagas Menag? Salah satu yang bisa menggambarkannya adalah penjelasan Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Zainal Mustamin bahwa Kemenag telah memetakan 40 layanan keagamaan yang potensial disediakan di KUA.

Baca Juga:  Aman–Halal Vaksin vs Mitos

Diantaranya : (1). Layanan pendaftaran perkawinan; (2). Layanan pencatatan perkawinan; (3). Layanan penerbitan surat rekomendasi perkawinan; (4). Layanan penerimaan data perkawinan; (5). Perbaikan dan perubahan data perkawinan; (6). Penerbitan surat Keterangan status belum menikah/janda/duda; (7). Pencatatan laporan nikah di luar negeri; (8). Pencatatan penetapan perkawinan; (9). Pencatatan perjanjian perkawinan; (10). Bimbingan perkawinan pranikah (calon pengantin); (11). Bimbingan perkawinan masa nikah (relasi sehat pasutri); (12). Bimbingan pengelolaan keuangan keluarga; (13). Bimbingan remaja usia nikah (BRUN); (14). Bimbingan remaja usia sekolah (BRUS); (15). Bimbingan konseling dan mediasi keluarga; (16). Pendampingan dan advokasi keluarga; (17). Konsultasi keluarga hitasukhaya, keluarga sakinah, keluarga kristiani, keluarga bahagia Katolik; (18). Layanan pemanfaatan data keagamaan; (19). Penerbitan ID rumah ibadah; (20). Penerbitan surat rekomendasi bantuan rumah ibadah; (21). Bimbingan tata kelola rumah ibadah; (22). Layanan konsultasi keagamaan; (23) layanan penerbitan Surat Rekomendasi Penerima Bantuan Lembaga Keagamaan; (24). Layanan penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kajian Keagamaan; (25) layanan penerbitan Surat Rekomendasi Penerima Bantuan Kajian Keagamaan.

Dari poin-poin yang dipetakan tersebut, tampak jelas rangkaian implementasi tujuh program prioritas Kemenag, yaitu penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, kemandirian pesantren, cyber islamic university, religiosity index, dan tahun kerukunan umat beragama. Semangat untuk menyukseskan moderasi beragama betul-betul didorong dan dideraskan. Moderasi beragama dianggap solusi segala masalah di negeri ini. Apa pun masalahnya, jalan keluarnya selalu moderasi beragama.

Fakta ini tidaklah mengherankan karena moderasi beragama adalah proyek besar yang sudah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024 yang disusun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Jalan hidup muslim sudah jelas, yakni harus terikat syariat kafah yang dicontohkan oleh Baginda Rasulullah saw. dan dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau. Ajaran Islam yang sudah sempurna yang berasal dari wahyu Allah SWT, diutak-atik supaya sesuai dengan format yang dibuat ala moderat yang hakikatnya merupakan format buatan Barat untuk melanggengkan hegemoni mereka.

Semua rencana ini terbaca sangat nyata dalam dokumen yang dikeluarkan oleh RAND Corporation pada 2007 berjudul Building Moderate Muslim Network. Di situ dijelaskan bahwa karakteristik muslim moderat adalah muslim yang menyebarluaskan dimensi-dimensi kunci peradaban demokrasi, termasuk gagasan tentang HAM, kesetaraan gender, pluralisme, serta menerima sumber-sumber hukum nonsektarian.

Baca Juga:  Akhiri Polemik Migor dengan Cegah Liberalisasi Perdagangan

Dalam layanan KUA yang dipetakan Kemenag, tergambar pula bahwa pemahaman keagamaan umat harus dalam kontrol dan pengawasan Kemenag. Bahkan, kajian keagamaan dan penyelenggaraan hari besar perayaan mesti mendapatkan izin dari Kemenag. Bagaimana dengan acara keagamaan yang tidak sejalan dengan paham moderat? Boleh jadi akan dihambat pelaksanaannya, tidak akan diberi izin, atau dilarang dan dituduh berbahaya karena dianggap membawa “paham radikal”.

Jika Kemenag konsisten ingin memberikan kemudahan kepada warga negara dalam menjalankan ajaran agamanya, mestinya bukan hanya memperhatikan nonmuslim. Umat Islam pun harus mendapatkan hak-haknya dengan baik. Terkait transformasi KUA, ada pernyataan HNW yang juga menarik untuk dicermati,

“Di tengah fenomena banyaknya perzinaan dan kasus penyimpangan seksual lainnya, pemerintah harusnya memudahkan pernikahan sesuai UU Pernikahan, baik melalui peningkatan layanan, perampingan syarat administratif, pemenuhan hak KUA, dan sebagainya.” HNW pun mendesak agar Menag lebih fokus memaksimalkan peran dari Bimas Islam, khususnya KUA, sebab masih banyak masalah yang belum selesai, seperti kekurangan penghulu, kepemilikan kantor, hingga revitalisasi bangunan dan layanan.

Narasi yang disampaikan Menag ketika menyampaikan gagasan revitalisasi KUA patut dikritisi, yakni perlunya KUA untuk dicitrakan sebagai tempat pelayanan semua agama, bukan hanya satu agama. “KUA saat ini masih terkesan hanya milik umat Islam saja, padahal KUA itu adalah etalasenya kementerian agama di daerah. Saya harapkan revitalisasi KUA ini dapat berjalan lebih baik,” ujar Menag.

Pernyataan ini ternyata mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, “Pak Menteri Agama kan sudah beri penjelasan, dan saya dukung penuh itu. Namanya saja KUA, Kantor Urusan Agama, bukan Kantor Urusan Agama tertentu. KUA bukan KUI, karena itu kalau semua agama mendapatkan pelayanan yang sama di satu kantor, itu saya kira bagus.”

Jelas narasi-narasi seperti itu berbahaya dan akan meracuni pemikiran umat. Umat akan dipalingkan kepada pemikiran yang bertentangan dengan ketentuan Islam. Padahal terikat pada syariat kafah adalah wujud ketaatan kepada perintah Allah SWT, “Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam (kedamaian) secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan! Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu.” (QS Al-Baqarah: 208).

Iklan
Iklan