Space Iklan
Space Iklan
Space Iklan
OPINI PUBLIK

HUT Bhayangkara :Polisi Presisi, Mungkinkah ?

×

HUT Bhayangkara :Polisi Presisi, Mungkinkah ?

Sebarkan artikel ini

Oleh : Ade Hermawan
Pemerhati Kepolisian

Tema Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Bhayangkara tahun 2024 adalah “Polri Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Mewujudkan Indonesia Maju”. Presisi adalah singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan. Makna prediktif adalah petugas bhayangkara diharapkan mampu menakar tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menggunakan hasil analisis berbasis pengetahuan, data, dan metode yang tepat. Jadi, pencegahan masalah tidak hanya cepat tanggap, tetapi juga tepat sasaran. Responsibilitas dimaknai sebagai rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan dan tingkah laku polisi selama bertugas. Dan Transparansi berkeadilan mencerminkan pembuktian dari prinsip sistem yang terbuka dan siap untuk diawasi.

Tugas pokok Polri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam situasi dan kondisi sekarang ini dimana Polri banyak mendapat sorotan negatif dari masyarakat, akankah Polisi presisi dalam melaksanakan tugas pokoknya?

Tanggapan masyarakat mengenai hal ini beragam, dalam hal ini penulis mengelompokannya dalah dua bagian. Sebagian masyarakat merasa pesimis jika polisi mampu presisi dalam melaksanakan tugas pokoknya, dan sebagian masyarakat lainnya tetap optimis bahwa polisi akan tetap presisi dalam menjalankan tugas pokoknya. Tentu kedua bagian masyarakat tersebut mempunyai argumentasinya masing-masing dalam menyatakan pendapatnya.

Pesimis

Sikap pesimis sebagian masyarakat terhadap polisi presisi ditandai dengan adanya tagar #PercumaLaporPolisi dan #NoViralNoJuctice di media sosial. Isu di media sosial memiliki pengaruh yang sangat kuat apabila isu tersebut dekat dengan persoalan masyarakat. Dan #PercumaLaporPolisi ini merupakan ekspresi jujur kekecewaan masyarakat terhadap banyaknya oknum kepolisian yang bertindak tidak profesional dalam menangani pengaduan masyarakat sehingga banyak mendapat dukungan.

Jika polisi tidak segera merespon hal ini dengan melakukan upaya perbaikan sebagaimana yang dikritik oleh masyarakat, maka opini dan persepsi masyarakat terhadap polisi akan semakin negatif. Hal itu juga dapat memicu munculnya “pengadilan jalanan”. Jika tekanan dari publik tidak juga digubris, maka berpotensi terjadi instabilitas terhadap penegakan hukum, masyarakat akan mendelegitimasi polisi yang dapat memunculkan perilaku main hakim sendiri.

Untuk mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap polisi sebagai penegak hukum, polisi harus mampu membenahi kinerjanya. Polisi harus mampu melayani masyarakat dengan maksimal tanpa memandang strata sosial secara transparan. Sehingga, keberadaan polisi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kemudian Pimpinan Polri dan Bagian Propam harus tegas dalam menangani anggota kepolisian yang bekerja tidak sesuai dengan kode etik polri. Selain itu, kepolisian juga harus mau terbuka dalam menanggapi kritik yang disampaikan.

Baca Juga:  Memerdekakan Listrik di Kalimantan Selatan

Ungkapan no viral no justice, yang dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah tidak viral tidak ada keadilan, tak hanya sekadar jargon semata, tetapi juga strategi untuk mendapatkan keadilan. No viral no justice adalah sindiran masyarakat agar Polri lebih profesional dan sigap dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, terutama dalam menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat. Jika Polri lambat dalam mengusut laporan masyarakat, maka Polri akan mendapat stempel tak profesional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Masyarakat sebagai pelapor kemudian memilih untuk menyebarluaskan kasus yang dilaporkan tersebut pada media social sehingga menjadi viral. Polri bertugas untuk melayani, mengayomi, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga selalu bersentuhan dengan masyarakat. Bahkan, bisa sampai 24 jam. Oleh karena itu, pelayanan Polri harus benar-benar bisa memuaskan hati masyarakat. Di era teknologi digital yang semakin berkembang pesat ini, pengawasan terhadap Polri tak hanya di internal dan eksternal saja, Melainkan juga di publik dan media. Dengan pengawasan itu, Polri harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melukai hati masyarakat.

Seperti misalnya melakukan kekerasan berlebihan, arogansi, pungli, bekerja tidak profesional, dan sebagainya. Pimpinan dan seluruh anggota Polri juga harus responsif, jika ada laporan atau pengaduan harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai pengadu tidak puas karena merasa dicueki, lalu memviralkan. No viral no justice adalah ekspresi kekecewaan masyarakat kepada Polri.

Kekecewaan itu timbul dari kinerja Polri yang tidak profesional dalam menghadapi sebuah kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. No viral no justice itu sebetulnya merupakan bentuk ekspresi dari kekecewaan masyarakat terhadap kepolisian. Karena kepolisian saat ini memang masih dihadapkan dengan situasi yang tidak professional.

Seharusnya Polri bisa menindaklanjuti kasus yang ada sebelum viral lantaran sudah memiliki tugas dan kewenangan untuk mengusut sebuah perkara.

Dengan adanya ungkapan no viral no justice, Polri bisa memperbaiki diri dan merespons ekspresi masyarakat tersebut. Sebab, masyarakat punya hak untuk dilayani saat melaporkan sesuatu. Yang harus diperkuat adalah profesionalisme Polri agar menindaklanjuti laporan saat masyarakat mengadu.

Baca Juga:  Suporter dan Prilaku Bangsa

Kinerja Polri yang lamban dalam menangani sebuah kasus membuat masyarakat melakukan tindakan impulsif dengan memviralkan sebuah kasus. Ketika korban mengajukan laporan dan diterima, biasanya dari kepolisian sendiri sangat lama dalam menindaklanjuti sehingga tidak efektif. Pihak kepolisian acap kali setengah hati dalam melayani masyarakat. Selain itu, dia juga mengatakan Polri tak proaktif dalam menindaklanjuti segala laporan yang ada. Kepolisian setengah hati, bahkan tidak berniat menyelesaikan laporan kasus sebelum viral. Bahkan, orang-orang harus merogoh koceknya untuk membuat polisi bekerja atau menindaklanjuti kasusnya. Kita menyayangkan sikap Polri yang terkesan acuh dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan justru berfokus kepada citra lembaga semata. Dalam tiap kesempatan, polisi selalu memaparkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada mereka. Padahal, seharusnya mereka meningkatkan kinerja di lapangan, bukan berfokus kepada citra dan angka survey saja. Dari berbagai kasus yang terjadi di masyarakat, terlihat kecenderungan masyarakat lebih percaya pada medsos daripada fungsi-fungsi pengawasan di Polri, Misalnya Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan). Penindakan anggota yang melanggar atau upaya hukum internal, justru terjadi setelah medsos meributkan. Pengaduan masyarakat terhadap perkaranya yang sedang berjalan, kesewenangan anggota Polri, dan berbagai laporan masyarakat, kalau tidak lambat berjalannya, ya entah ke mana laporan tersebut juntrungannya.

Divisi Propam Polri bukannya tidak ada upaya memperbaiki dan meningkatkan fungsi pengawasannya. Upaya yang dilakukan di antaranya, dengan dibuatnya aplikasi Propam Presisi di mana masyarakat bisa mendownload aplikasi tersebut diberbagai platform dan mengadukan secara langsung berbagai pelanggaran anggota Polri yang dialami masyarakat. Ketidakjelasan perlakuan seperti ini sebaiknya tidak dilanjutkan, karena ini juga memicu sikap apatis dan akhirnya depresi bagi anggota. Berbagai kasus anggota polisi tentunya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Masyarakat lebih percaya media sosial daripada polisi.

Optimis

Sebagian masyarakat tetap optimis bahwa Polisi akan tetap presisi dalam menjalankan tugas pokoknya. Alasan mereka adalah bahwa kehadiran polisi di masyarakat masih diperlukan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terkendali. Kemudian mereka percaya bahwa di republik ini masih banyak anggota-anggota polisi yang baik. Menurut mereka keterpurukan citra Polri karena ulah oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab.

Baca Juga:  Pengesahan UU IKN untuk Kepentingan Siapa?

Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dari pengalaman yang mereka rasakan dalam menerima pelayanan dari polisi mereka menganggap bahwa pelayanan yang mereka dari polisi adalah masih dalam kategori baik-baik saja.

Masyarakat menganggap bahwa ada upaya-upaya serius yang dilakukan oleh pimpinan Polri untuk melakukan pembenahan internal bagi lembaga dan anggota polisi untuk lebih prefesional dalam menjalankan tugas pokoknya.

Masyarakat juga percaya bahwa polri sudah berupaya untuk melakukan pembinaan moral dan akhlak kepada anggota polisi dan melakukan tindakan hukuman bagi oknum anggota Polisi yang melakukan tindakan pelanggaran etika dan pelanggaran hukum. Mulai dari pemberian teguran, pemberian sanksi, bahkan sampai pada pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran tersebut.

Masyarakat juga optimis, polisi dengan kompetensi yang dimilikinya mampu melakukan tindakan penegakan hukum guna membongkar dan menyelesaikan kasus-kasus kriminalitas yang merugikan masyarakat seperti hal kasus terorisme, penipuan, narkoba, perjudian, tipikor, premanisme dan kasus-kasus lainnya.

Secara faktual banyak dijumpai anggota polisi yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai bentuk kegiatan pengabdiannya. Entah itu di bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, keterampilan, olah raga dan lain sebagainya. Yang tentunya kegiatan pengabdian mereka ini akan membangun image positip bagi Polri.

Polisi Presisi

Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa agar polisi dapat presisi dalam menjalan tugas pokoknya ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh Polri. Pertama, Pimpinan Polri dari tingkat Mabes sampai Polsek harus memberikan keteladanan yang baik bagi seluruh anggotanya. Kedua, Seluruh anggota Polri harus dibekali dengan kompetensi yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokoknya yang bisa dikuasai melalui kegiatan diklat dan bintek. Ketiga, adanya mekanisme yang tegas dan jelas berkaitan dengan sistem reward dan punisment terhadap anggota polisi yang berprestasi dan yang melanggar hukum dan etika. Keempat, adanya dukungan dana dan sarana prasarana yang memadai, lengkap dan canggih bagi anggota polisi dalam mendukung penyelesaian tugas pokoknya. Kelima, adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai kode etik anggota polisi yang dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh anggota polisi. Insya Allah dengan upaya tersebut akan membuat Polisi Presisi. Semoga.

Iklan
Iklan