Amuntai, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) kembali meraih penghargaan kinerja pengelolaan dana desa dan kinerja rekon pajak pusat.
Untuk penghargaan rekon pajak pusat mendapatkan juara satu dan penghargaan kinerja pengelolaan dana desa meraih Juara kedua.
Penghargaan tersebut diserahkan bersamaan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2025 yang dihadiri oleh Bupati HSU Drs. h. Zakly Asswan. MM di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Rabu (18/12/2024).
Dalam kesempatan itu Pj Bupati HSU menyampaikan Pemkab HSU kembali memperoleh penghargaan dalam hal ini terkait pengelolaan dana desa yang pada tahun sebelumnya juga meraih penghargaan
“Hari ini kami mendapatkan penghargaan Kinerja rekon pajak pusat dan kinerja pengelolaan dana desa tahun 2024 Ini merupakan prestasi lagi, karena pada tahun 2023 yang lalu HSU juga meraih penghargaan yang sama,” ungkapnya.
Menurutnya dengan penghargaan tersebut, diharapkan akan mendorong kinerja Pemkab HSU agar dipertahankan atau ditingkatkan pada tahun 2025.
Terkait keuangan desa, Pj. Bupati menyampaikan akan berkoordinasi terus dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta seluruh Kepala Desa melalui aplikasi Siskeudes yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga pengelolaan dana desa dapat optimal, maksimal, dan terarah.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin yang membuka kegiatan tersebut dalam sambutannya mengatakan penyerahan DIPA dan TKD merupakan amanah yang harus kita jalankan dengan penuh tanggungjawab, profesionalisme, dan komitmen yang tinggi.
Dokumen ini akan menjadi acuan utama bagi kita untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam melaksanakan berbagai program pembangunan di tahun 2025.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Kita memiliki tanggungjawab bersama untuk melanjutkan upaya pembangunan menuju Indonesia Maju, Indonesia Makmur, Indonesia Emas Tahun 2025.
Bahwa Presiden menegaskan APBN tahun 2025 telah dirancang untuk memperhatikan aspek keadilan dan berkelanjutan program – program pembangunan. (nov/K-6)
