RANCANGAN APBD Kalimantan Selatan 2027 membawa pesan yang cukup jelas. Pemerintah daerah harus bekerja dengan ruang fiskal yang lebih sempit. Dengan nilai yang disepakati sekitar Rp8,2 triliun, turun signifikan dibandingkan APBD 2026 yang mencapai Rp9,9 triliun, seluruh organisasi perangkat daerah (SKPD) dipastikan harus melakukan penyesuaian anggaran.
Tidak ada SKPD yang benar-benar kebal dari efisiensi. Bappeda Kalsel, misalnya, mengalami penurunan anggaran dari sekitar Rp56 miliar pada 2026 menjadi Rp47 miliar dalam RAPBD 2027. Dinas PUPR bahkan menghadapi pengurangan yang jauh lebih besar. Dari usulan Rp2,4 triliun, anggaran yang dialokasikan sementara hanya sekitar Rp1,6 triliun, atau berkurang Rp800 miliar.
Kondisi ini tentu tidak ideal, tetapi harus dihadapi dengan perencanaan yang lebih cermat. Menurunnya transfer pemerintah pusat ke daerah menjadi tantangan yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan memangkas belanja.
Pemerintah daerah harus memastikan bahwa efisiensi tidak berubah menjadi pengurangan kualitas pelayanan publik dan terhambatnya pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Dalam situasi fiskal seperti ini, kata kuncinya adalah prioritas. Pemerintah tidak mungkin menjalankan semua program dengan skala yang sama seperti ketika anggaran melimpah.
Program yang berdampak langsung terhadap masyarakat harus mendapatkan tempat utama. Belanja wajib harus dipenuhi, pelayanan dasar tidak boleh terganggu, dan visi-misi kepala daerah yang sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan harus diterjemahkan secara realistis.
Sektor infrastruktur menjadi salah satu bidang yang paling merasakan dampak penyusutan anggaran. Dengan pemotongan hingga Rp800 miliar, Dinas PUPR harus memilih program mana yang benar-benar mendesak dan mana yang masih bisa ditunda.
Proyek multiyears dan pembangunan yang memiliki tingkat urgensi tinggi tentu harus dipertimbangkan secara matang. Sebaliknya, proyek yang belum memiliki kesiapan lahan, perencanaan, maupun dasar kebutuhan yang kuat sebaiknya tidak dipaksakan.
Di sinilah pentingnya keberanian pemerintah untuk mengatakan bahwa tidak semua program harus dikerjakan sekaligus.
Pembangunan bukan sekadar soal banyaknya proyek yang tercantum dalam APBD. Ukuran keberhasilan justru terletak pada seberapa besar manfaat anggaran tersebut dirasakan masyarakat. Jalan yang dibutuhkan masyarakat harus didahulukan daripada proyek yang sekadar terlihat megah. Infrastruktur dasar, konektivitas wilayah, layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan minimal harus menjadi prioritas yang tidak boleh dikorbankan.
Pada saat yang sama, DPRD Kalsel memiliki peran penting dalam mengawal proses penyusunan APBD 2027. Pokok-pokok pikiran dewan memang harus diperjuangkan, tetapi semuanya harus ditempatkan dalam kerangka kemampuan fiskal daerah. Aspirasi masyarakat tetap penting, namun harus diselaraskan dengan kewenangan pemerintah daerah, urgensi kebutuhan, serta ketersediaan anggaran.
Yang tidak kalah penting, pemerintah daerah perlu memperkuat komunikasi dengan seluruh SKPD dan DPRD. Jangan sampai setiap perangkat daerah berjalan dengan perencanaan masing-masing tanpa melihat gambaran besar kemampuan keuangan daerah. Penyesuaian anggaran harus dilakukan secara transparan, terukur, dan berdasarkan indikator yang jelas.
Kondisi anggaran yang menurun juga semestinya menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal Kalsel. Ketergantungan pada transfer pusat harus perlahan dikurangi dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah, memperbaiki tata kelola pajak dan retribusi, serta menggali potensi ekonomi baru tanpa membebani masyarakat.
APBD 2027 memang lebih kecil. Namun, anggaran yang lebih kecil bukan alasan untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih lemah. Justru sebaliknya, keterbatasan fiskal harus mendorong pemerintah bekerja lebih selektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Masyarakat tidak membutuhkan daftar program yang panjang jika sebagian besar tidak mampu memberikan dampak nyata. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang tepat sasaran, pelayanan publik yang tetap berjalan, dan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan.
Karena itu, ketika anggaran menyusut, APBD 2027 harus menjadi bukti bahwa keterbatasan fiskal dapat dikelola dengan kecermatan, keberanian menentukan pilihan, dan keberpihakan yang nyata kepada kepentingan masyarakat Kalimantan Selatan.
