Kandangan, KP – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) mengikuti rapat Koordinasi program pencegahan korupsi pemerintah daerah se Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (19/4/2021) di Gedung Ideham Chalid, Banjarbaru.
Kegiatan itu dirangkai penandatanganan komitmen kepala daerah se Kalsel, termasuk Bupati HSS terkait program pencegahan korupsi terintegrasi.
Turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah HSS Muhammad Noor, Inspektur Kabupaten HSS Rusmajaya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Nanang FMN.
Penandatangan komitmen yang dituangkan dalam bentuk MoU antara Pj Gubernur Kalsel, Safrizal dengan Bupati HSS bersama para Kepala Daerah se Kalsel, dengan beberapa komitmen yang tertuang dalam MoU tersebut meliputi implementasi program monitoring center for prevention (MCP) secara konsisten substansial dan akuntabel, perencanaan, penganggaran, realisasi keuangan dalam tata kelola Pemerintah Daerah yang mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan publik.
Selanjutnya, proses pengadaan barang dan jasa yang bersih, profesional, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan penertiban, pemulihan, penyelesaian dan pengamanan seluruh aset milik Pemerintah Daerah, serta penguatan pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola Pemerintah Daerah.
Adapun rakor dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tindak lanjut program pemberantasan korupsi terintegrasi pada pemerintah daerah di wilayah Kalsel.
Pj Gubernur Kalsel Safrizal berujar, tindakan korupsi dapat dihindari melalui kemampuan literasi dan pengetahuan yang baik seseorang terhadap proses sebuah kegiatan.Sehingga dapat diketahui yang boleh dilaksanakan, dan yang tidak boleh dilaksanakan, bahkan dengan memiliki pengetahuan tersebut, bisa ditularkan kepada orang lain.
“Maka melalui rapat koordinasi ini kita bulatkan tekad kesadaran dan kemauan yang kuat, untuk melangkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah Kalsel bisa kita laksanakan dengan lebih baik lagi,” pesannya.
Safrizal menjelaskan, usaha itu akan dilakukan terus-menerus bersama-sama, sehingga pemerintah provinsi bersama kabupaten atau kota terus melakukan upaya untuk mencegah dampak buruk, terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, akibat dari korupsi. (tor/K-6)
