Pelaihari, KP – Peningkatan pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Tanah Laut (Tala) terus didorong agar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan evaluasi dan penilaian rutin di tingkat kabupaten bahkan sampai tingkat provinsi.
Hal tersebut disampaikan Bupati Tala yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Tala H Dahnial Kifli saat meninjau pelaksanaan Penilaian Kinerja Puskesmas Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Puskesmas Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Rabu (25/8/2021).
“Kalau tidak dinilai dan tidak dievaluasi, kita tidak tahu apa kekurangan kita. Mewakili pemerintah daerah, saya sangat menyambut baik adanya Penilaian Kinerja Puskesmas Tingkat Provinsi Kalsel ini. Semoga Puskesmas Bati-Bati bisa mendapat hasil penilaian yang memuaskan dan menjadi yang terbaik di Kalsel”, ungkap Dahnial.
Sebelumnya, Puskesmas Bati-Bati meraih prestasi sebagai Puskesmas terbaik pertama di Tala pada Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-56 Tahun 2020. Prestasi tersebut berlanjut dengan ikut sertanya Puskesmas Bati-Bati mewakili Tala dalam Penilaian Kinerja Puskesmas Tingkat Provinsi Kalsel. Menyikapi hal tersebut, Dahnial berharap Puskesmas lainnya di Tala juga dapat terus berbenah, terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan agar dapat mengikuti penilaian serupa.
“Tujuan kita yang penting bagaimana masyarakat tetap sehat, yang sakit terlayani dengan baik, dan tenaga kesehatannya juga semakin profesional. Dengan penilaian ini bisa kita ketahui nantinya, yang sudah baik kita tingkatkan, yang kurang akan diperbaiki. Semoga apa yang dicapai Puskesmas Bati-Bati kali ini menjadi motivasi bagi Puskesmas lainnya di Tala,’’ pungkas Dahnial.
Usai meninjau Puskesmas Bati-Bati, Dahnial melanjutkan peninjauan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2021 yang dilaksanakan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tala dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tala. Evaluasi serupa dari pihak provinsi tersebut dilaksanakan dalam rangka memastikan unit kerja penyedia publik sudah mematuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (rzk/K-6)
