Banjarmasin, KP – Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LPKJ) kepala daerah provinsi Kalsel akhir tahun anggaran tahun 2022.
“LKPJ ini untuk memberikan gambaran terhadap penyelenggaraan Pemprov Kalsel tahun 2022,” kata Sahbirin Noor dalam sambutan yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar pada paripurna dewan, Rabu (29/3/2023), di Banjarmasin.
Selain itu, penyampaian LKPJ juga sebagai bahan evaluasi dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik di Kalsel.
Secara umum, pembangunan pada 2022, baik itu pendapatan daerah, dana transfer pusat dan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami kenaikan, bahkan melebihi target yang ditetapkan.
“Pendapatan daerah Kalsel pada anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp7,9 triliun, namun mampu terealisasi Rp9,09 triliun atau tercapai 115,67 persen,” tambahnya.
Gubernur mengungkapkan, pada 2022 telah ditetapkan Perda Nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2021-2026, yaitu membangun Kalsel Maju (Kalsel makmur, sejahtera dan berkelanjutan).
Sedangkan fokus rencana kerja pembangunan daerah tahun 2022, diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia, hilirisasi industri, penguatan sarana prasarana perekonomian melalui peningkatan infrastruktur dasar, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Selain itu, fokus pembangunan daerah juga diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan penguatan reformasi birokrasi, serta pengembangan kalimantan selatan, sebagai pintu gerbang ibu kota negara.
Sekdprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, LKPJ sudah disampaikan ke DPRD Kalsel untuk dibahas, dan diharapkan mendapatkan masukan yang kontruktif agar dapat memperbaiki hal-hal yang kurang.
“Ini akan menjadi evaluasi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan daerah,” kata Roy Rizali Anwar.
Ditambahkan, Pemprov Kalsel terus melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan banua agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya disampaikan, dari total pendapatan daerah, unsur pendapatan asli daerah juga melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp4,83 triliun, namun dapat terealisasi Rp4,56 triliun.
Dirincikan, pendapatan transfer dianggarkan Rp3,51 triliun, teralisasi sebesar Rp4,46 triliun, lain-lain pendapatan daerah yang sah dari target sebesar Rp57,15 miliar, terealisasi mencapai Rp71,14 miliar.
Sedangkan realisasi pelaksanaan APBD Kalsel, dimana alokasi belanja daerah dari Rp8,12 triliun, hanya terealisir Rp7,34 triliun, atau sebesar 90,37 persen.
Beberapa capaian indikator makro pembangunan Kalsel selama 2022, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2022 mencapai angka 71,84 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 71,28 persen. Laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022, terlihat cukup baik dan berada di angka 5,11 persen. Angka ini melampaui target yang ditetapkan, yakni di kisaran 4,0 hingga 4,5 persen.
Sementara tingkat kemiskinan di Kalsel tercatat di angka 4,61 persen, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka capaian 4,56 persen. Meskipun naik, Kalsel masih menjadi provinsi, dengan persentase kemiskinan paling rendah di regional kalimantan dan terendah kedua se-Indonesia setelah Provinsi Bali, berdasarkan data per September 2022, yang dirilis badan pusat statistik (BPS) Kalsel. Angka ini berada jauh di bawah rata-rata nasional yaitu 9,57 persen.
Sedangkan dari segi pemerataan kesejahteraan, capaian Kalsel cukup baik, yang ditunjukkan indeks gini pada angka 0,309, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 0,325.
Sektor ketenagakerjaan juga dapat dilihat, tingkat pengangguran terbuka pada 2022 sebesar 4,74 persen, mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya 4,95 persen.
Meskipun beberapa sektor pembangunan terdampak situasi perekonomian global, khususnya terkait kenaikan inflasi. Namun Pemprov Kalsel terus berupaya mengejar target-target pembangunan yang telah ditetapkan. (lyn/KPO-1)
