Paringin, KP – Sejumlah honorer guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Disdikbud Pemkab Balangan mendatangi kantor DPRD Balangan, Selasa kemarin. Mereka mewakili para guru honorer dan tenaga kependidikan meminta wakil rakyat untuk ikut memperjuangkan aspirasi kenaikan gaji honorer, ketersediaan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga pendidik yaitu tata usaha, penjaga sekolah, pustakawan hingga operator.
Kedatangan perwakilan guru honorer diterima Wakil Ketua I DPRD M Ifdali dan beberapa anggota DPRD di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat.
Perwakilan guru honorer dalam pertemuan atau rapat dengar pendapat (RDP) menyampaikan, masih adanya sejumlah guru dan tenaga kependidikan yang berstatus honorer belum termasuk dalam data kenaikan gaji, sesuai dengan Surat Edaran Bupati Balangan yang ditetapkan pada maret 2023 dan diberlakukan pada Januari 2023.
Kemudian ketersediaan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
bagi tenaga pendidik yaitu tata usaha, penjaga sekolah, pustakawan hingga operator.
“Saya sudah 12 tahun jadi guru honor di salah satu sekolah dasar, tetapi hingga sampai saat ini masih digaji Rp1 juta perbulan,” ujarnya.
Disebutkannya, tuntutan yang disampaikan bukan tanpa alasan tapi sesuai dengan surat edaran Bupati Balangan, dimana mengatur besaran gaji THL, yaitu untuk pengalaman kerja kurang dari 4 tahun gajinya Rp 1,4 juta, pengalaman kerja 4 hingga 8 tahun Rp 1,5 juta, pengalaman kerja 8 sampai 12 tahun Rp 1,7 juta dan pengalaman kerja diatas 12 tahun Rp 1,9 juta.
“Sesuai data yang kami miliki dan kami bawa dipertemuan ini ada 52 orang guru honorer yang masih belum masuk daftar kenaikan gaji, ditambah dengan 39 orang tata usaha, 14 orang pustakawan dan 76 orang penjaga sekolah,” imbuhnya.
Semoga para anggota dewan dapat memperjuangkan aspirasi (tuntutan, red) kami para honorer guru dan tenaga kependidikan.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Balangan Syahbuddin menyampaikan. “Kami harap para guru honorer dan dinas terkait bisa melakukan pencocokan data, jika masih perlu syarat yang perlu dipenuhi oleh tenaga honorer ini, maka dikomunikasikan dengan baik,” ungkap Syahbuddin.
Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balangan H Abiji mengatakan secepatnya akan dilakukan pencocokan data antara para guru honorer dengan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan. Kalau ada kendala administrasi maka akan dibantu, namun jika persyaratan yang tidak sesuai mungkin perlu waktu untuk bisa ikut masuk dalam database.
“Sesuai surat edaran Bupati Balangan yang mendapatkan kenaikan gaji adalah honorer dengan pengangkatan dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (srd/K-6)
