PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan suatu upaya terobosan yang dilakukan Pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan sanitasi dan perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan.
Berkenaan dengan PPSP tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan coaching clinic 1 implementasi SSK Program PPSP Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara, yang dilaksanakan secara hybrid di Palangka Raya, Senin (10/6/2026).
Kepala Bappedalitbang Kalteng Leonard S Ampung mengemukakan pembangunan sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
“Pada tahun 2020-2024 program PPSP fokus pada peningkatan akses dan layanan sanitasi berkelanjutan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),” ungkap Leonard.
Dikemukakannya, untuk tahun 2020-2024 arah kebijakan dan strategi Program PPSP sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yaitu peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi.
Selanjutnya peningkatan komitmen Kepala Daerah untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi; serta pengembangan kerja sama dan pola pendanaan.
Kepala Bappedalitbang Kalteng mengungkapkan kegiatan coaching clinic 1 ini merupakan tahapan kegiatan Milestone satu implementasi SSK Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara.
Disebutkannya, pertemuan dimaksudkan untuk mendapatkan input maupun masukan dan saran dari Pokja PPAS provinsi dan pusat (Pokja PPAS Nasional) terhadap data profil sanitasi wilayah dan usulan paket kebijakan pembangunan sanitasi yang telah disusun Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara.
“Untuk itu, saya harapkan peran aktif Pokja provinsi dan pusat untuk memberikan input/masukan dan saran,” harapnya.
Leonard menambahkan Pokja provinsi agar secara aktif melakukan pemantauan terhadap penjaminan kualitas dokumen SSK dan pengawalan perencanaan program kegiatan pembangunan sanitasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta pemantauan proses implementasi terkait program pembangunan sanitasi dan penyehatan lingkungan yang dilakukan oleh kabupaten/kota.
Perlunya meningkatkan komitmen dan peran serta Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara dalam penganggaran bidang sanitasi dan penyehatan lingkungan pada APBD kabupaten/kota.
“Pokja Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara agar menindaklanjuti dengan penyiapan materi advokasi ke kepala daerah, yang didahului dengan advokasi ke Sekda dan kepala Perangkat Daerah sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
“Melakukan penginputan dalam aplikasi Nawasis berdasarkan tahapan milestone, dengan cara menggunggah output kegiatan milestone sesuai dengan tahapan proses pendampingan implementasi SSK,” pungkas Leonard.
Secara online dalam acara tersebut dihadiri TA Kesehatan Masyarakat, Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas Bayu Erlangga, Konsultan Supervisi Implementasi PIU KemenPUPR Dyah Ernawati, Direktorat Penyehatan Lingkungan Kemenkes Sukarmi, Konsultan Bantuan Teknis PIU KP, Direktorat SUPD II Kemendagri Arief Budiman.
Secara offline hadir Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappedalitbang Kalteng Yohanna Endang, Pokja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi (Pokja PPAS) Provinsi, serta Perangkat Daerah terkait lingkup Kab. Gunung Mas dan Barito Utara.(drt/KPO-3)
