Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan Utama
Balangan

Cegah KKN di PPDB, Inspektorat Balangan Gelar Sosialisasi

×

Cegah KKN di PPDB, Inspektorat Balangan Gelar Sosialisasi

Sebarkan artikel ini
Hal 2 Bal 3 klm 7
NARA SUMBER - Penyuluh Antikorupsi Kalimantan Selatan, saat menyampaikan materi tentang anti korupsi bagi penyelenggara PPDB tahun ajaran 2024/2025. (KP/Ist)

Balangan, KP – Inspektorat Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi cegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sosialisasi yang melibatkan para panitia penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) se-Kabupaten Balangan dari Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dilaksanakan di Aula Temenggung Jalil Inspektorat Balangan, Paringin Selatan, Senin (8/7/2024).

Inspektur Balangan, Urai Nur Iskandar, mengatakan sosialisasi cegah KKN ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai potensi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan PPDB.

Baca Koran

“Jadi sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman para panitia penyelenggara PPDB dan sebagai upaya pencegahan serta deteksi dini perilaku KKN di lingkungan sekolah,” katanya.

Urai juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan PPDB sehingga hal itu dapat memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

“Diharapkan tidak ada jalur belakang atau jalur manapun yang menjadi rentan untuk masyarakat dirugikan,” tegasnya.

Sementara itu, Muhammad Mujiburrahman selaku narasumber dari Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mujiburrahman menjelaskan mengenai berbagai bentuk praktik KKN yang mungkin terjadi dalam proses penerimaan siswa baru.

Pemahaman yang lebih baik tentang KKN dan jenis-jenis tindak pidana korupsi, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam PPDB dapat menjalankan tugasnya dengan jujur dan transparan, sehingga praktik kecurangan dapat dihindari.

“Ketidaktahuan para sekolah dan guru mengenai praktik koruptif dalam PPDB seringkali menjadi penyebab utama terjadinya penyimpangan,” imbuhnya.

Minimnya sosialisasi anti korupsi atau KKN hingga ke lapisan bawah, termasuk sekolah, menyebabkan tindakan koruptif tak terelakkan. (srd/K-6)

Baca Juga :  Ketua DPRD Balangan sebut MTQ Ajang Kenalkan Al-Quran ke Generasi Muda
Iklan
Iklan