Banjarbaru, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota Banjarbaru mulai menata ulang jaringan utilitas, khususnya internet, guna mengurangi kesemrawutan infrastruktur di wilayah kota. Langkah ini ditindaklanjuti melalui Perda Nomor 2 Tahun 2022 dan Perwali Nomor 5 Tahun 2025.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Banjarbaru, Asep Saputra, menyebut keberadaan banyak tiang dari berbagai penyedia layanan internet membuat wajah kota terlihat semrawut.
Dalam satu lokasi bisa berdiri hingga sembilan tiang dari provider berbeda.
“Kalau dibiarkan, tiang-tiang ini jadi seperti rumpun bambu. Kabel pun makin banyak yang menjuntai,” ungkap Asep usai sosialisasi regulasi di Aula Dinas PUPR, Kamis (22/5).
Sebagai solusi, Pemko Banjarbaru telah menyiapkan sistem tiang bersama. Setiap vendor internet yang ingin beroperasi di Banjarbaru wajib menggunakan tiang ini dan dilarang membangun tiang baru.
Asep juga menambahkan, Pemko akan menggandeng pihak swasta dalam penyediaan tiang bersama di segmen yang belum terjangkau. Dengan begitu, tidak diperlukan anggaran dari APBD.
“Pola kerja sama ini memungkinkan vendor memasang tiang yang nantinya menjadi milik pemerintah dan dipakai bersama,” jelasnya. (Dev/K-3)
