BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kalimantan Selatan melaksanakan audiensi bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) bertempat di Mapolda Kalsel, Selasa (3/6/26). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat hubungan kelembagaan serta membahas beberapa isu penting, termasuk pemanfaatan aset negara bersama dan penguatan koordinasi lintas sektor.
Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut dihadiri oleh Plt. Kepala Kanwil Kemenkum Kalsel, Nuryanti Widyastuti, beserta jajaran pejabat Kanwil, antara lain Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Anton Edward Wardhana serta Kepala Bagian TU dan Umum Rustam Sakka. Dari jajaran Polda Kalsel, hadir langsung Kapolda Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, didampingi Karo Ops Kombes Pol. Nurhandono, Dirreskrimum Kombes Pol. Frido Situmorang, dan Kabid Hukum Kombes Pol. Arif Hidayat Ritonga.
Dalam audiensi tersebut, Plt. Kakanwil menegaskan pentingnya sinergi antara Kemenkum dan Polda, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
“Kami sangat mengapresiasi keterbukaan dan kerja sama Polda Kalsel selama ini. Audiensi ini menjadi bentuk nyata sinergitas dan komitmen bersama dalam mendukung tugas-tugas kelembagaan masing-masing,” ujar Nuryanti Widyastuti.
Salah satu poin yang dibahas adalah perubahan nomenklatur instansi. Nuryanti menjelaskan bahwa nomenklatur “Kementerian Hukum (Kemenkum)” kini secara resmi digunakan menggantikan sebutan sebelumnya sebagai bagian dari penyederhanaan birokrasi dan penguatan kelembagaan.
“Perubahan nama ini bukan sekadar administratif, tapi merupakan bagian dari langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan mempertegas peran institusi dalam sistem pemerintahan,” tambahnya.
Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan menyambut baik audiensi ini dan menyampaikan pentingnya koordinasi lintas lembaga.
“Kolaborasi antara Polda dan Kemenkum harus terus dijaga. Terutama dalam pengelolaan fasilitas bersama yang mendukung operasional masing-masing instansi,” ungkapnya.
Dalam forum ini juga dibahas kelanjutan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan di lokasi perkantoran Banjarbaru. Dengan lokasi yang berdampingan, dibahas pula pemanfaatan akses jalan dan saluran air dari Gedung Kanwil Kemenkum yang bersinggungan langsung dengan area Mapolda.
Audiensi ini juga menjadi wahana konsolidasi guna memastikan arah kebijakan dan rencana tindak lanjut berjalan sinergis.
“Kami siap menindaklanjuti hasil pertemuan ini agar kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan ke depannya,” pungkas Nuryanti.
Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Hasil audiensi ini akan menjadi dasar untuk langkah-langkah koordinatif selanjutnya, baik dalam hal penyusunan kebijakan teknis maupun pelaksanaan kerja sama operasional di lapangan. (KPO-1)
