RANTAU, Kalimantanpost.com – Bupati Tapin H Yamani menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tapin, Rabu (11/3/2026) malam. Laporan tersebut memuat capaian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sepanjang tahun 2025.
Bupati Tapin H Yamani dalam pidatonya mengatakan LKPJ merupakan bentuk transparansi pemerintah daerah sekaligus bahan evaluasi bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut dia, arah pembangunan Kabupaten Tapin pada 2025 diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional serta program prioritas pemerintah pusat. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor ekonomi berbasis pertanian, serta percepatan pengentasan kemiskinan.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi perhatian utama, termasuk melalui penguatan layanan gizi, program makan bergizi bagi anak sekolah dan balita, serta upaya percepatan penurunan stunting,” kata Yamani.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga menjalankan sejumlah prioritas pembangunan lain seperti pengembangan agribisnis dan industri pertanian, transformasi pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Hatiwin, serta penguatan program pengentasan kemiskinan berbasis keluarga.
Selain prioritas pembangunan, Yamani memaparkan sejumlah program strategis pemerintah daerah. Program tersebut antara lain bedah rumah tidak layak huni yang ditargetkan mencapai 1.000 unit, layanan kesehatan gratis di puskesmas dan RSUD Datu Sanggul dengan cukup menunjukkan KTP, serta pemberian santunan kematian bagi masyarakat kurang mampu.
Pemerintah Kabupaten Tapin juga meluncurkan program beasiswa bagi santri berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah serta program satu sarjana untuk setiap desa.
Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan sistem drainase di kawasan perkotaan maupun pedesaan.
“Pembangunan juga diarahkan pada penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta pengembangan pariwisata daerah,” ujar Yamani.
Ketua DPRD Tapin Achmad Riduan Syah mengatakan penyampaian LKPJ merupakan bagian penting dari mekanisme akuntabilitas pemerintahan daerah. DPRD akan mempelajari laporan tersebut secara menyeluruh sebelum memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.
“LKPJ ini akan dibahas oleh DPRD untuk menilai capaian kinerja pemerintah daerah sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan,” kata Riduan.
Ia menegaskan, rekomendasi DPRD nantinya diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tapin.
Turut hadir Wakil Bupati Tapin H Juanda, Pj Sekda Tapin Unda Absori, dan Sejumlah Kepala SOPD Lingkup Tapin dan Staf khusus Bupati serta Tenaga Ahli Bupati Tapin.(abd/KPO-3)
