PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah lebih aktif menjaga stabilitas harga pangan di pasar.
Pesan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 yang diikuti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng secara virtual, Selasa (5/5/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, yang menekankan pentingnya peran daerah dalam mengendalikan harga pangan melalui pengawasan pasar, operasi pasar, dan distribusi barang.
“Ketersediaan stok pangan saat ini lebih dari cukup. Karena itu, daerah harus aktif menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi lonjakan di pasar,” kata Tomsi.
Ditegaskannya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya memantau data, tetapi harus dibarengi langkah nyata di lapangan agar harga tetap terkendali.
Menyikapi hal itu, Staf Ahli Gubernur Kalteng, Yuas Elko mengatakan, Pemprov Kalteng akan memperkuat langkah pengendalian bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Menurut Yuas, pengendalian inflasi harus dilakukan bersama, karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama pada kebutuhan pokok sehari-hari.
“Stabilitas harga sangat berpengaruh terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu pengendalian inflasi harus jadi perhatian bersama,” jelasnya.
Pemprov Kalteng, sebutnya, akan mengoptimalkan pasar murah, pemantauan harga bahan pokok, dan penguatan distribusi logistik antar daerah sebagai langkah utama.
Selain itu, koordinasi dengan Bulog dan instansi terkait juga akan diperkuat, agar stok pangan tetap tersedia dan distribusi berjalan lancar.
Upaya dimaksud dinilai penting agar gejolak harga bisa ditekan lebih cepat dan masyarakat tidak terbebani lonjakan harga di pasar. (drt/ist/KPO-4).
