BANJARMASIN Kalimantan Post com – Memantau langsung kinerja serta hambatan yang dihadapi di lapangan hingga memperkuat sinergi, Anggota Komisi III DPR RI, H. Endang Agustina, SE, MH sambangi Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (5/5/2026) sore
Semua komitmen Komisi III DPR RI terus mendukung langkah strategis BNNP dalam menekan angka peredaran gelap narkotika
“Bertujuan untuk memantau langsung kinerja serta hambatan yang dihadapi BNNP di lapangan. Kami ingin memastikan bahwa fungsi pengawasan, perlindungan dan pencegahan berjalan maksimal.
Terutama dalam memutus rantai peredaran narkoba yang kian mengkhawatirkan,” ujar Endang Agustina, legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Pertemuan juga dibarengi diskusi mengenai rencana pengembangan fasilitas rehabilitasi dan penguatan personil di tingkat kabupaten/kota (BNNK) se-Kalsel. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan akselerasi program “War on Drugs” yang lebih efektif di Kalsel.
Di ruang kerja, Kepala BNNP Kalsel, Brigjen Pol Asep Taufik juga dihadiri jajaran pejabat utama BNNP Kalsel, yang di antaranya Kombes Pol. Andri Koko Prabowo (Kabid Pemberantasan dan Intelijen). Mahyuni (Kabag Umum), Rahmadiansyah (Ketua Tim Bidang P2M), Akhyadi (Bagian Perencanaan)
Kepala BNNP Kalsel, Brigjen Pol Asep Taufik pertemuan ini sangat positif dalam mendukung kinerja BNN Provinsi. dan pula menyambut baik dukungan diberikan anggota legislatif pusat.
Brigjen Pol Asep Taufik memaparkan sejumlah capaian serta tantangan terkait keterbatasan sarana prasarana dan kebutuhan penguatan intelijen di wilayah perbatasan maupun jalur masuk pelabuhan
Lainnya ada poin utama yang dibahas meliputi optimalisasi Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat).
Ini salah satu komponen vital di dalam Badan Narkotika Nasional (BNN), baik di tingkat Provinsi (BNNP) maupun Kabupaten/Kota (BNNK) di Indonesia.
Kemudian, penguatan edukasi ke masyarakat agar imun terhadap pengaruh narkoba. Strategi pemberantasan, sinergi intelijen untuk mengungkap jaringan lintas provinsi.
Lainnya perencanaan strategis serta penyesuaian anggaran untuk mendukung program kerja tahun 2026. (KPO-2)
