BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Seluruh satuan kerja perangkat daerah di Pemprov Kalsel merasakan ‘pemangkasan’ anggaran pada 2027 mendatang, menyusul menurunnya penerimaan daerah dari transfer dana pusat ke daerah.
“Pemangkasan anggaran ini dirasakan semua SKPD, mengingat Rancangan APBD Kalsel disepakati Rp8,2 triliun,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalsel, Dr Suprapti Tri Astuti kepada wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi III DPRD Kalsel, Selasa (21/7/2026), di Banjarmasin.
Misalnya, Bappeda Kalsel yang pada 2026 ini mendapatkan anggran Rp56 miliar, turun menjadi Rp47 miliar pada RAPBD 2027.
“Kita tetap mengerjakan semua, walaupun anggaran terbatas,” ujarnya, yang juga tidak meminta tambahan anggaran.
Astuti mengakui, penurunan ini dikarenakan Rancangan APBD 2027 hanya Rp8,2 triliun, padahal APBD 2026 mencapai Rp9,9 triliun, sehingga penurunannya cukup signifikan.
“Anggaran ini kemudian dibagikan ke 119 SKPD sesuai prioritasnya, jadi semuanya memang harus melakukan pengurangan belanja,” jelas Astuti.
Astuti menjelaskan, anggaran ini diprioritaskan pada belanja wajib dan merealisasikan janji kepala daerah yang dituangkan dalam visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Kalsel.
“Jadi anggaran dialokasikan pada program prioritas,” ungkapnya.
Kendati demikian, Astuti mengakui tidak terlalu berani melakukan perencanaan, karena belum mengetahui pasti berapa alokasi anggaran untuk belanja daerah.
“Karena dikhawatirkan kalau banyak merencanakan program, ternyata anggarannya tidak tersedia, maka itu akan menjadi defisit, sehingga kita terus melakukan evaluasi dalam penyusunan program,” tambah Astuti. (lyn/KPO-4)
