BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Kota Banjarmasin mulai memperketat pengawasan terhadap realisasi anggaran dan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta mempercepat pelaksanaan program yang telah direncanakan agar target pembangunan dan penerimaan daerah dapat tercapai sesuai jadwal.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar, saat memimpin apel jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), Kamis (30/7/2026).
Dalam arahannya, Sekda meminta seluruh pimpinan SKPD memastikan setiap kegiatan yang telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) segera direalisasikan secara optimal.
Menurut Ichrom, arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Banjarmasin agar pelaksanaan program pemerintah tidak mengalami keterlambatan. Selain mengejar target serapan anggaran, setiap SKPD juga diharapkan mampu menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kawan-kawan SKPD peserta apel, sebagaimana yang diarahkan oleh Pak Wali Kota, masing-masing SKPD diminta untuk merealisasikan kegiatan yang sudah dianggarkan pada DPA masing-masing,” ujar Ichrom.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan ragu memberikan evaluasi maupun sanksi kepada SKPD yang dinilai gagal mencapai target kinerja hingga akhir tahun. Salah satu langkah yang disiapkan ialah rasionalisasi anggaran belanja operasional bagi perangkat daerah yang realisasinya berada di bawah ketentuan.
“Bagi SKPD yang capaiannya tidak sampai 90 persen di akhir tahun ini, kemungkinan untuk biaya perjalanan dinasnya akan kami potong 20 persen dan tidak diperkenankan untuk menambah anggaran di tahun berikutnya,” tegasnya.
Meski memberikan peringatan yang cukup keras, Ichrom mengaku tetap optimistis seluruh SKPD mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan perkembangan realisasi hingga saat ini, ia menilai capaian kinerja organisasi maupun keuangan masih berada pada jalur yang positif.
“Kalau melihat trennya sampai saat ini, Insya Allah kami masih optimis kawan-kawan SKPD bisa mencapai 90 persen untuk capaian organisasi keuangan, insya Allah capai targetnya,” tambahnya.
Di sisi lain, upaya memperkuat kondisi keuangan daerah juga terus dilakukan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin mendapat tugas untuk memaksimalkan potensi penerimaan dari berbagai sektor yang dinilai masih dapat dikembangkan.
Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, mengatakan strategi yang ditempuh bukan dengan menaikkan tarif pajak, melainkan melalui intensifikasi dan penataan objek pajak. Sejumlah sektor seperti restoran, rumah makan, kafe, hingga perhotelan menjadi perhatian karena memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PAD.
Selain itu, BPKPAD juga melakukan pemetaan ulang objek pajak, pendataan bangunan, serta pemutakhiran data wajib pajak agar seluruh potensi penerimaan daerah dapat tergali secara maksimal. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan tanpa menambah beban bagi masyarakat.
“Kami memilih memetakan lokasi-lokasi objek pajak serta memaksimalkan potensi yang sudah ada, langkah intensifikasi diarahkan pada penertiban objek pajak baru, pendataan bangunan, hingga pemutakhiran data wajib pajak, kami optimis seluruh SKPD penghasil dapat bekerja maksimal memenuhi target penerimaan daerah,” jelas Edy.
Melalui sinergi antara percepatan realisasi belanja di seluruh SKPD dan optimalisasi pendapatan yang dilakukan BPKPAD, Pemerintah Kota Banjarmasin optimistis target keuangan daerah hingga akhir tahun anggaran 2026 dapat tercapai.
Pemerintah berharap seluruh perangkat daerah menjaga komitmen, disiplin, dan akuntabilitas agar setiap program berjalan tepat waktu sekaligus memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. (nug/KPO-3)
