Bau Amis Money Politic

Olek : M. Rezky Habibi R
Mahasiswa Magister Hukum ULM dan Peneliti, Pusat Studi Hukum dan Demokrasi (PuSdiKraSi)

Rancang-bangun hasil amendemen UUD NRI 1945tahun 2000 dalam Pasal 18 ayat (4) menormakan kepada daerah “dipilih secara demokratis”. Konsekuensi logis dari frase dipilih secara demokratis paling tidak dapat dilacak dalam ratio decidendi putusan Mahkamah KonstitusiNo. 97/PUU-XI/2013, dimana makna frase dipilih secara demokratis melahirkan 2 (dua) konsep sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pertama, dapat dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat dan kedua, dapat dilakukan pemilihan tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Apabila ditelusuri dengan menggunakan interpretasi original intent, lahirnya kata “demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 karena adanya dua barisan kelompok besar dengan pendapat yang berbeda mengenai format pilkada paska reformasi yang akan dijalankan. Pendapat pertama, menghendaki Pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun DPRD sedangkan pendapat kedua, menghendaki tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Edisi Revisi, Buku V Pemilihan Umum, 2010).

Karena menguatnya dua kelompok besar dengan pendapat berbeda tersebut sehingga menimbulkanbargaining positionuntuk menghindari deadlock amendemen UUD NRI 1945 dalam suasana reformasi,melalui kesepakatan menggunakan kata demokratis. Dalam aspek ketatanegaraan,implikasi yuridis penggunaan kata “demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menjadikan ketentuan aturan Pilkada opened legal policy dari pembentuk Undang-Undang (UU)yang sewaktu-waktu dapat berubah tergantung pada rezim yang berkuasa, akan tetapi yang perlu digarisbawahi adalah baik dipilih langsung oleh rakyat maupun dipilih tidak langsung melalui DPRD pada prinsipnya memiliki dasar konstitusional yang sama-sama masuk kategori sistemdemokratis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945.

Apabila ditarik kebelakang sebelum implementasi Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, pada saat transisi demokrasi dari rezim orde baru awal reformasidibawah kepemimpinan BJ. Habibie dalam kerangka guna melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila melahirkan Pasal 18 ayat (1) UU 22 Tahun 1999 yang memberikan kewenangankepada DPRD sebagai representasi dan kepanjangan tangan rakyat daerah untuk memilih kepala daerahdengan bentuk pemilihan tidak langsung. Tentu saja kewenangan besar yang diberikan kepada DPRD tersebut harus dibaca dalam semangat untuk memutus mata rantainew order syndrome yang bersifat sentralistik dalam rezim UU 5 Tahun 1947 dengan kekuasaan besar Presiden untuk mengangkat kepala daerah.

Upaya untuk melahirkan Pilkada yang demokratis substansial pada faktanya masih jauh antara das sollen dan das sein. Pilkada tidak langsung melalui DPRD yang diadopsi dalam UU 22 Tahun 1999memunculkan praktik subur money politic, paling tidakkasuspemilihan Bupati Karanganyer dan Brebes Jawa Tengah menjadi catatan penting (Bambang Purwoko,2003). Harapan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah melalui otonomi daerah dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri sebagai wujud kemandirian daerah berasaskan desentralisasi secara empirik justru melahirkan fenomenapraktik money politic dan desentralisasi korupsi kedaerahaan yang sebelum reformasi tersentralisasi pada pemerintah pusat.

Lebih dari itu, sistem tertutup yang dijalankan UU 22 Tahun 1999 melalui model pemilihan oleh DPRD menimbulkan kecurigaanyang akan membatasi pelaksanaan demokrasi ditingkat lokal itu sendiri. Kewenangan besar yang dimiliki DPRD dalam semua tahapan Pilkada jauh dari akses keterbukaan terhadap masyarakat dalam menentukan siapa yang pantas menjadi pemimpin daerah melalui elected officials menjadikan Pilkada tak ubahnya catur monopoli DPRD.

Berita Lainnya
1 dari 155
Loading...

Semangat untuk melahirkan pilkada yang demokratis dibawah payung hukum UU 22 Tahun 1999 hanya bertahan kurang lebih empat tahun, arus kencang serta political willuntuk mengakhiri gejala money politic ditingkat DPRD dan tinjauan kritis atas pelaksanaan pilkada tidak langsung melahirkan UU 32 Tahun 2004 sebagai pengejewantahan kata “demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memilih langsung kepala daerah sebagai wujud dari otonomi daerah yang dimaknai tidak hanya mandiri dalam mengatur dan mengurus daerah, akan tetapi juga berotonomi dalam menentukan kepala daerah sebagaimana semangat reformasi yang melahirkan otonomi politik kedaerahan.

Secara efektif, otonomi politik kedaerahaan ini pertama kali dilaksanakan untuk memilih kepala daerah Kutai Kartanegara pada tahun 2005.Lahirnya Pasal 24 ayat (5) UU 32 Tahun 2004 menjadi tonggak awal sejarah pertama kali pilkada secara langsung oleh rakyat daerah paska amandemen UUD NRI 1945. Dalam konteks demokrasi lokal, perubahan sistem pilkada tidak langsung menjadi Pilkada langsung diyakini dapat menghentikan praktik money politic dengan memberikan akses langsung kepada rakyat daerah.

Akan tetapi faktanya dalam perjalanan Pilkada langsung itu sendiri dari tahun 2005-2018, perubahan hingga penggantian payung hukum Pilkada dari UU 32 Tahun 2004 sampai dengan UU 10 Tahun 2016 yang menjadi dasar hukum pilkada langsung tidak menjadikan secara mutatis mutandis persoalan money politic itu sendiri terhenti.

Fakta empirik di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, atas tangkap tangan empat anggota tim sukses pasangan calon (paslon) yang diduga membagi-bagikan uang ke sejumlah warga di 16 (enam belas) desa, uang yang telah disebarkan berjumlah Rp372,8 juta. Kondisi serupa juga terjadi di Pati, Jawa Tengah. Ribuan amplop berisi uang Rp15 ribu telah disita. Amplop berisi uang itu beredar di 12 kecamatan. Di Pangkalpinang, Bangka Belitung, modus money politic berupa pembagian beras. Di Kabupaten Kulonprogo, DIY, money politic dilakukan dengan modus pemberian kalender, biscuit dan uang (Sindikasi Pemilu dan Demokrasi,04/14/2017).

Bahkan kasus yang paling mutakhir adalah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bowo, dimana KPK menemukan 400 ribu amplop dengan total Rp8 miliar yang siap digunakan Bowo untuk “serangan fajar” Pemilu (Detik.com,29/03/2019) dan kasus Wakil Bupati Padanglawas Utara Hariro Harahap atas dugaan praktik money politic (Kompas,16/04/2019). Sejumlah kasus di atas paling tidak merupakan gambaran secuil pertunjukan praktik money politic dipanggung Pilkada.

Dalam pada itu, money politic menjadi penyakit bawaan penghambat bangunan peradaban demokrasi lokal di Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan. Oleh karenanya maka, upaya untuk menghentikan lajupraktik money politic disetiap hajatan Pilkada tidak tepat benar jika hanya mengandalkan substansi hukum melalui norma-norma hukum berupa larangan dan sanksi terhadap pelakunya, baik dengan menggunakan UU 10 Tahun 2016 sebagai aturan hukum lex spesialis maupun KUHP sebagai aturan hukum lex generalis.

Mengingat jika meminjam istilah dalam kajian ilmu kriminologi bahwa “seseorang yang dilarang untuk melakukan sesuatu maka semakin kreatif pula seseorang tersebut untuk mencari celah atas norma larangan yang berlaku”.Beberapa kasus yang penulis uraikan diatas paling tidak menjadi bukti tentang kreatifitas pelaku money politic dalam mencari celah setiap aturan substansi hukum.

Oleh sebab itu, menegakkansubstansi hukum tanpa diimbangi dengan struktur hukum berupa aparat penegak hukumdari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) melalui amanatoleh UU untuk memproses tindak pidana dalam konteks penegakkan hukum kepemiluan dan hakim sebagai ujung tumbak dalam penegakkan hukum tersebut maka, sedetial apapun substansi hukum yang mengatur larangan dan sanksi praktik money politic tidak lebih hanya tulisan hitamputih diatas kertastanpa implementasi jika tidak dibarengi dengan integritas personal dan keberanian penegak hukum dalam menegakkan hukum kepemiluan tanpa pandang bulu.

Lebih dari itu dalam konteks efektifitas penegakkan hukum, jika hanya mengandalkan substansi hukum dan struktur hukum saja tanpa dipadukan dengan menumbuhkembangkan budaya hukum dimasyarakat juga akan menjadikan penegekkan hukum kepemiluan tersebut tidak efektif atau dengan kata lain tidak tepat sasaran. Untuk menumbuhkan budaya hukum tentu tidak seperti membalikan telapak tangan, dibutuhkan proses waktu dankomitmen yang gigih serta upaya nyata dari KPU dan Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik terhadap rakyat daerah sebagai subjek penentu demokrasi lokal itu sendirijuga peran partai politik,agar tumbuh kesadaran dan kepedulian tentang politik khususnya diakar rumput (masyarakat kelas menengah kebawah)untuk tidak terlibat aktif maupun pasif dalam praktik money politic.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya