Pembebasan Napi di Tengah Covid-19, Solusi yang Tak Solutif

Oleh : Norsanah, S.Sos          
Pemerhati Sosial,

Beberapa hari belakangan, ramai himbauan beredar di grup-grup wa dan sosmed lainnya yang menghimbau dan saling mengingatkan akan keamanan dan keselamatan masyarakat. Ini terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentang pembebasan napi ditengah wabah corona. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan 30.432 narapidana dan Anak melalui program asimilasi dan integrasi berkenaan dengan virus corona. Data tersebut dirilis per Sabtu (4/4) pukul 14.00 WIB. (CNN lndonesia).

Kebijakan tersebut didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19; Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19; dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No.: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang hal yang sama. (Tirto.id).

Angka yang fantastis, tentu saja kebijakan tersebut menuai banyak kritikan di tengah masyarakat. Bukankah dengan adanya wabah lebih efektif orang berdiam diri dirumah. Apalagi penjara adalah sarana yang tepat untuk lockdown. Namun yang terjadi malah memberi kebebasan dengan alasan penanggulangan wabah.

Dengan pembebasan 30 ribu lebih napi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI diklaim telah menghemat anggaran negara untuk kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) hingga Rp260 miliar.Padahal negara harusnya menggelontorkan dana lebih banyak lagi untuk penanganan wabah agar masyarakat tak gelisah walau harus di lockdown tanpa kejelasan sampai kapan. Kalau pun harus berhemat kenapa tidak menghentikan dulu  megaproyek yang masih berjalan seperti pemindahan ibukota dan infrastruktur yang lain. Karena megaproyek itu bukan sesuatu yang sangat penting untuk diteruskan.

Setelah dibebaskan, apa yang dilakukan para napi setelah keluar nanti. Pekerjaan tidak terbayang tapi kebutuhan hidup semakin tinggi, ditambah lagi dengan kebijakan karantina wilayah yang dihadapi. Masyarakat yang dari kalangan menengah kebawah saja kesulitan mendapatkan biaya hidup di masa pandemi ini, apalagi para napi yang baru dibebaskan. Terbukti, Mabes Polri mencatat terdapat 13 narapidana yang kembali melakukan tindak kejahatan (residivis), usai dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia saat ini. (CNN Indonesia, 17/04/2020).

Bukannya menjadi solusi untuk wabah, justru kebijakan ini menambah resah masyarakat. Sudahlah resah terhadap virus yang selalu membayangi, ditambah rasa was-was terhadap keamanan yang semakin terancam. Tentu ini berdampak buruk bagi psikis masyarakat yang bisa berimbas pada menurunnya sistem imunitas.

Parahnya lagi dengan adanya wacana pemberian remisi atau pembebasan bersyarat bagi para napi koruptor di tengah pandemi Covid-19 yang tak kalah  menuai polemik. Karena sikap pemerintah tersebut terkesan mencari kesempatan untuk meringankan hukuman para koruptor melalui wacana revisi Peraturan Pemerintah ( PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Namun, karena terkendala aturan sehingga wacana berubah memberikan asimilasi kepada koruptor berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang melalui revisi PP. Karenanya, wajar kebijakan tersebut dinilai tidak didasari oleh alasan kemanusiaan, melainkan untuk meringankan hukuman para koruptor. Alih-alih memberantas korupsi agar tidak kian merajalela merugikan negara, para koruptor malah diberikan angin segar agar leluasa merampas hak rakyat yang dipimpinnya.

Berita Lainnya
1 dari 151
Loading...

Kebijakan Tak Solutif

Beginilah akibat dari merapkan sistem Kapitalis. Alih-alih mengurus rakyat yang sedang kesulitan hidupnya. Sejak pemberlakuan karantina mandiri untuk mencegah penyebaran covid-19. Hidup segan mati tak mau, kalau tidak keluar rumah bagaimana bisa makan? Karena tidak ada jaminan sama sekali. Meski sudah ada Jaringan Pengaman Sosial, tetapi syarat dan ketentuannya begitu rumit.

Sekarang, napi koruptor malah mau dikeluarkan dari bui. Para aktifis Islam justru dijebloskan ke penjara. Ini menjadi bukti tiadanya keseriusan pemerintah atasi masalah kriminalitas khususnya korupsi. Juga terjadi kriminalisasi, kepada pihak-pihak yang (terlihat) kontra rezim. Tak sadarkah mereka bahwa kebijakan ini justru bisa memunculkan masalah baru berupa peluang kriminalitas yang bisa dilakukan mantan napi di tengah kondisi ekonomi yang buruk. Di sisi lain, para kritikus dan aktifis dilarang bersuara untuk mencoba memperbaiki kebobrokan rezim. Bagaimana kondisi tak kan semakin parah dan bisa-bisa berujung chaos?

Berbeda dengan Sistem Islam, kriminalitas adalah perkara yang harus dituntaskan dengan penerapan syariah, yang mampu menyelesaikan masalah hingga ke akarnya. Bagi korupsi maka penerapan hukum penjara memang tidak akan menuntaskan masalah. Karena tidak menyebabkan efek jera. Buktinya kasus terus bertambah setiap waktu.  

Harusnya koruptor dikenai hukuman ta’zir berupa tasyhir atau pemberitahuan ke publik, penyitaan harta dan hukuman kurungan, bahkan sampai hukuman mati. Ini hukuman tegas yang bisa menimbulkan efek jera (kuratif) dan mencegah aparat negara lain untuk melakukan yang sama (preventif). Belum lagi bagaimana syariah mengatur sistem penglolaan harta negara  yang sangat hati-hati. Juga mewajibkan adanya kontrol yang penuh kepada aparat atau penguasa. Sehingga mampu menghilangkan korupsi dari akarnya. 

Bahkan tak cuma korupsi, terhadap berbagai bentuk kriminalitas Islam mampu menuntaskannya. Karena penerapan hukum yang adil dan fungsi sanksi sebagai pencegah dan penebus dosa bagi pelakunya. Hukuman bagi pelaku kriminal bukanlah melulu penjara. Sanksi dalam Islam dibagi menjadi empat. Yakni Hudud, Jinayat, Ta’zir dan Mukhalafat. Hal ini sama sekali berbeda dengan sanksi pidana dalam sistem kekinian yang jauh dari mampu menanggulangi tindak kriminal, karena tidak menimbulkan efek jera. Ujung-ujungnya lapas mengalami over kapasitas. 

Covid-19 justru semakin membuka bobrok sistem sekarang. Padahal penguasa dan siapapun yang diamanahi mengurus masyarakat, jika dia zalim atau berbuat curang maka neraka tempatnya.

Rasulullah Saw telah bersabda : “Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya surga”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Atau dalam hadits lain : “Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka”. (HR. Ahmad)

Sungguh kita sangat membutuhkan sistem yang adil, yaitu sistem Islam. Juga pemimpin yang bertakwa, dialah amirul mukminin yang mengurus rakyat lillah. Apalagi di tengah pandemik covid 19 yang terus memakan korban banyak jiwa. Terasa sekali rakyat tak diurusi, rezim cuma sibuk berhitung untung dan rugi. Sudah saatnya uninstall sistem bobrok ini. Tidak cukupkah semua bukti? Wallahu a’lam bis shawab.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya