Prioritas Keselamatan Rakyat atau Ibukota Baru?

Oleh : Fathul Jannah S.S.T
Pemerhati Ekonomi dan Sosial

Jakarta, CNBC Indonesia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). (CNBC.com/01/04/2020)

Pertanyaan mengenai berani tidaknya pemerintah pusat menentukan lockdown (karantina wilayah) secara total terjawab sudah. Opsi lockdown ternyata bukan pilihan yang diambil untuk menghentikan prevalensi wabah Korona yang terus mengalami peningkatan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akhirnya jadi pilihan. Meski banyak menuai kritik, pemerintah tetap dengan keputusannya. Pertimbangan ekonomi jelas menjadi point penting mengapa PSBB ditetapkan. Tak sedikit pihak sejak awal memprediksi bahwa pemerintah tak akan memilih lockdown karena alasan ekonomi.

Disisi lain, pemerintah tetap berdalih lewat Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, menyampaikan pesan Presiden bahwa pemerintah terus bekerja keras dengan berbagai pihak dalam menghadapi wabah Covid-19 yang semakin mengganas di Indonesia.

Salah satu wacana tersebut, adalah program memfokuskan dan menggerakkan semua sumber daya negara untuk mengendalikan, mencegah, dan mengobati masyarakat yang terpapar Covid-19

Namun, fakta di lapangan justru menujukkan realita yang sebaliknya. Para tenaga medis sampai kekurangan APD. Padahal profesi mereka cukup rentan karena berinteraksi langsung dengan pasien covid 19. Sedangkan bala bantuan APD gratis untuk para medis justru datang dari inisiatif rakyat sendiri. Tak hanya kekurangan APD, para medis pun tidak mendapat perhatian. Mereka sampai mengalami kelelahan yang luar biasa akibat minimnya ketersediaan sumber daya, baik dari sisi tenaga maupun sarana dan prasarana untuk pengobatan pasien.

Penangan wabah Covid-19 oleh pemimpin negeri ini bukan hanya saja lamban, namun mereka hanya beretorika soal prioritas keselamatan rakyat. Seolah mereka berkerja keras, padahal kebijakan nyata mereka tidak memberi jaminan.

Berita Lainnya
1 dari 164

Sejatinya kondisi yang sangat menyusahkan dan menyulitkan rakyat saat ini akibat Ideologi Kapitalisme radikal yang diambil oleh pemimpin negeri ini dalam mengurusi rakyatnya. Cara pandang dari ideologi ini akan mengarahkan manusia dalam setiap amal perbuatannya hanyalah untuk mendapat profit materi semata.

Maka wajar jika pemerintah lebih memilih Rapid test yang di klaim lebih ekonomis dari pada RT-PCR untuk pemeriksaan virus corona. Padahal jika dilihat hasil RT-PCR memiliki akurasi 95-97%, karena langsung mengambil SWAB lendir dari hidung atau tenggorokan tempat virus corona bereplikasi.

Mereka sangat perhitungan jika dana yang mereka keluarkan untuk kebutuhan rakyat, sebaliknya tanpa berpikir panjang mereka sangat tanggap mengeluarkan biaya untuk membangun Ibu kota baru, ataupun menekan kontrak dengan pihak luar yang justru hal itu akan menguntungkan pihak asing dan aseng. Inilah penyimpangan cara pandang dari idiologi Kapitalisme dalam mengurusi urusan rakyat.

Memilih dan menetapkan PSBB sebagai solusi rasional versi pemerintah setidaknya mengkonfirmasi beberapa hal yakni : Pertama, lepas tangannya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya. Hal ini membuktikan watak asli penguasa sekuler kapital yang tak pernah hadir saat rakyat membutuhkan mereka.

Kedua, rapuhnya tatanan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di negeri ini telah berdampak pada tergadainya aset strategis negara kepada korporasi yang berakibat pada kemiskinan struktural dan langgengnya penjajahan di bidang ekonomi. Negara yang harusnya menjadi supremacy state malah menjadi profit entity seperti sebuah perusahaan. Alhasil, ekonomi negeri ini rapuh dan tak mampu bertahan saat kondisi bencana.

Ketiga, status negara maju hanyalah status palsu yang tidak tampak dalam upaya penguasa memberikan penanganan wabah, memastikan kebutuhan dasar serta menopang pemenuhan darurat pelayanan kesehatan masyarakat di tengah wabah Covid-19.

Padahal, rakyat membutuhkan sistem yang memanusiakan mereka. Rakyat butuh pemimpin yang berfungsi sebagai pelayan sekaligus perisai yang melindungi mereka. Dalam kondisi seperti saat ini, selayaknya karantina wilayah harus menjadi opsi, mengisolasi penderita, melindungi mereka yang sehat agar tak tertular, seraya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Rasulullah SAW telah mengajarkan bahwa peran sebuah negara adalah pengurus dan pelayan rakyat, merekalah yang melayani dan melindungi dengan segenap upaya dan sumber daya yang ada. Maka ketika terjadi wabah penguasa tidak berpikir panjang untuk melakukan lockdown didaerah wabah, dan masyarakatpun tidak khawatir. Sebab meskipun tidak ada wabah, negara bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan umum rakyat, seperti membangun fasilitas kesehatan yang memadai, menggaji para tenaga kesehatan secara layak, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan rumah sakit dengan ditopang sistem ekonomi Islam. Apalagi ketika ada wabah, keselamatan rakyat akan menjadi prioritas utama. Karena satu nyawa dalam Islam sangatlah berharga, maka negara akan memberikan jaminan didaerah wabah, memasuk kebutuhan logistik dan obat-obatan kepada mereka. Mereka di lockdown agar daerah yang tidak terkena wabah dapat menjalankan aktifitas perekonomian mereka sebagaimana biasanya.

Oleh karena itu, kesusahan rakyat dari wabah ini sebenarnya akan mudah diselesaikan, ketika Islam diambil sebagai sistem kehidupan yang diterapkan secara praktis oleh Institusi Negara yaitu Khilafah. Wallahu’alam

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya