Banjarmasin PSBB Tahap II, Akankah Begitu Saja?

Oleh : Hamdia Maulida
Pengamat Sosial

Sesuai keputusan rapat gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Banjarmasin, masa pelaksanaan PSBB akan diperpanjang selama 14 hari terhitung sejak 8 – 21 Mei 2020. Ini merupakan pelaksanaan PSBB Jilid II yang dilakukan Kota Banjarmasin. PSBB Jilid I telah dilaksanakan sejak tanggal 24 April sampai dengan 7 Mei 2020.

Pielaksanaan PSBB Jilid I menyisakan banyak cerita, mulai dari kriteria pendataan warga yang tidak jelas sehingga pemberian bantuan sembako kurang tepat sasaran, hingga ada ketua RT yang jadi sasaran kemarahan warga yang tidak mendapat bantuan, pelaksanaan pembagian sembako yang berjubel padahal salah satu poin PSBB adalah social distancing, petugas penjaga pintu perbatasan yang berselisih karena miskomunikasi dengan pihak kepolisian, masih bebasnya warga keluar masuk kota Banjarmasin, masih banyak yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah, pasar masih ramai, warga masih banyak yang berkerumun, selain itu terkait juga sosialisasi dari pemerintah daerah yang sangat kurang dan menyebabkan masyarakat belum memiliki kesadaran akan PSBB ini. Dampaknya, kasus positif Covid-19 tidak terbendung, setiap hari selalu ada saja warga yang positif, PDP bahkan meninggal dunia. Sehingga bisa dikatakan pelaksanaan PSBB Jilid I tidak efektif.

Dalam rencana pelaksanaan PSBB jilid II dikatakan akan ada sejumlah komitmen, tindakan tegas kepada setiap pelanggar. Pedagang dan kantor yang tidak dikecualikan oleh aturan PSBB pun akan ditindak. Saat pelaksanaan PSBB Jilid I memang tergolong sangat longgar, tidak ada tindakan bahkan saat dilaksanakan razia masker, warga yang tidak mengenakan masker saat keluar rumah kemudian diminta menandatangani selembar surat pernyataan malah memanggil teman-teman yang lain, agar juga ikut menandatangani surat pernyataan, karena mereka pikir sedang ada bagi-bagi masker gratis.

Berita Lainnya
1 dari 135
Loading...

Memang benar, setiap aturan harus ada tindakan tegas, agar aturan itu dipatuhi. Bukan malah mengatakan “aturan dibuat untuk dilanggar”. Jika memang sudah diatur sedemikian rupa, maka pelaksanaannya harus sesuai, tindakan tegas harus dilaksanakan, mau tidak mau, suka tidak suka. Karena karakter masyarakat jika tidak ada tindakan tegas maka aturan hanya menjadi angin lalu. Semoga pelaksanaan PSBB jilid II tidak hanya mengulang jilid I. evaluasi harus dilakukan setiap hari.

Berkaca dari bagaimana Islam mengatasi persoalan pandemi, mestinya layak dilirik oleh pemerintah saat ini, betapa tidak selain karena Islam berasal dari sang khalik yang Maha Tahu segalanya yang terbaik bagi manusia, juga karena solusi Islam telah terbukti efektif dan berhasil mengatasi wabah. Adapun bukti tersebut bisa kita lihat dari sejarah Khulafaur Rasyidin yakni pada masa Umar bin Khattab, dimana saat itu telah terjadi wabah penyakit thau’un di wilayah Damaskus yang merupakan bagian dari wilayah negara Islam saat itu, yang dilakukan Umar bin Khattab saat itu adalah mengisolasi wilayah yang terkena wabah agar masyarakat disana tidak boleh ada yang keluar, dan masyarakat yang ada diluar tidak boleh masuk kedalam, hal ini sejalan dengan hadist Rasulullah yang mengatakan bahwa jika engkau mendengar di suatu wilayah yang terkena wabah, janganlah kalian memasukinya, dan jika kalian berada didalamnya janganlah kalian keluar hingga menyebarkan ke wilayah yang lain.

Apa yang dilakukan pemerintah saat ini yakni pemberlakuan PSBB sudah cukup baik guna menangkal penyebaran virus semakin massif, hanya saja yang patut disayangkan adalah konsekuensi dari pemberlakuan PSBB tersebut tidak sepenuhnya di layani masyarakat. Harusnya ketika masyarakat dilarang keluar rumah baik untuk bekerja ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mestinya mendapatkan kebutuhan mereka dengan layak dan merata, jangan seperti dilapangan dimana pemberian bantuan sosial penuh dengan polimek yang berujung pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan PSBB dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan perut.

Sementara dalam konsep Islam segala kebutuhan individu warganya disaat kehidupan normal apalagi masa pandemi akan dipenuhi oleh negara dengan merata tanpa pilih kasih dan tak akan. berujung pada salah sasaran, semua dana yang tidak dalam kondisi genting seperti infrastruktur atau pembangunan negara yang masih bisa ditunda atau bahkan tunjangan para pejabat nya yang dianggap masih bisa hidup layak akan direlokasikan untuk memenuhi kebutuhan warganya, sehingga tak ada istilah kekurangan dana, tak ada istilah pinjaman luar negeri yang berujung riba dan tak ada pula alasan ekonomi lainnya hingga rakyat mati kelaparan ditengah wabah yang mengintai nyawa mereka.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya