Berbelitnya Mekanisme Bantuan, Bikin Rakyat Semakin Terjepit

Oleh :Mariana, S.Pd
Guru MI. Al Mujahidin II Banjarmasin

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program bantuan sosial dan subsidi dalam upaya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi beban hidup, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat kurang mampu. Berbagai bantuan sosial diberikan secara langsung kepada individu, keluarga, atau kelompok dari masyarakat kurang mampu melalui berbagai Kementerian/Lembaga pelaksana. Subsidi juga diberikan langsung kepada keluarga atau kelompok masyarakat, namun sebagian besar subsidi masih dalam bentuk subsidi barang. Hasil penelusuran berdasarkan mata anggaran di Kementerian Keuangan dengan kode akun 57 (dana bantuan sosial), akun 52 (dana bantuan pemerintah), dan akun 99 (anggaran subsidi) sedikitnya terdapat 89 program yang digolongkan sebagai program untuk masyarakat kurang mampu. .

Pendistribusian bantuan sosial atau bansos kepada warga yang terdampak Covid-19 selama masa pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, masih amburadul. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menunda penyaluran bantuan tahap dua sampai adanya perbaikan data. Pemerintah pun memverifikasi ulang data penerima dengan melibatkan petugas RT, RW, dan kelurahan. Kondisi demikian sempat menimbulkan konflik di antara warga.

Permasalahannya sekarang yaitu lambatnya penyaluran berbagai bantuan jaring pengaman sosial kepada masyarakat, banyak berdampak pada kematian karena kelaparan. Terutama di Daerah Banjarmasin masih banyak kepala keluarga yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah dari 20.315 KK dan sisanya diminta menunggu dan bersabar, karena dinas sosial masih sibuk dengan persoalan data. Baik dalam proses input maupun upload data ke situs milik Kementerian Sosial. Padahal pusat memberi bantuan Rp33 miliar. Diserahkan kepada 41 ribu warga miskin yang masuk dalam database. Diserahkan secara rutin selama tiga bulan ke depan. Melalui kartu ATM dan buku tabungan BRI yang dipegang penerima manfaat.

Adapun nominal yang bakal didapatkan warga yakni Rp600 ribu per bulan bantuan dari pemerintah tidak merata dan terkadang tidak tepat sasaran. Banyak warga miskin yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan tak dapat bantuan. Banyak rakyat yang mengeluh atas permasalahan ini. Penyaluran ini dari golongan bawah harus benar-benar tepat sasaran dan harus dilaksanakan sesegera mungkin. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo meminta proses penyaluran harus melibatkan para pemimpin daerah hingga level terbawah seperti ketua RT/RW di wilayah masing-masing.

Berita Lainnya

Pendidikan Utama Manusia di Bumi

1 dari 153
Loading...

Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp110 triliun yang akan digunakan sepenuhnya untuk program Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat lapisan bawah. Dengan stimulus tersebut, mereka diharapkan tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok selama masa pandemi covid-19. Secara rinci, melalui program tersebut, pemerintah memperluas jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dari 9,2 juta penerima menjadi 10 juta penerima. Nilai manfaat juga dinaikkan kurang lebih 25 persen dengan penyaluran yang dipercepat menjadi sebulan sekali. Pemerintah juga menaikkan penerima manfaat kartu sembako dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta orang. Nilai bantuan yang diberikan mencapai Rp200 ribu per penerima manfaat dan akan diberikan setiap bulan selama sembilan bulan. Khusus wilayah Jabodetabek, pemerintah menyiapkan bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta orang selama dua bulan ke depan.

Sudah lebih sepekan pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini sangat berdampak pada masyarakat, mereka merasakan kesulitan untuk memperoleh pendapatan dan PSBB ini diperpanjang dan lebih parahnya para pedagang banyak yang disuruh tutup kecuali toko sembako yang menjualkan kebutuhan pokok, ini juga membuat masyarakat kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka ditambah saluran bantuan yang lambat sampai ke masyarakat sehingga membuat keresahan masyarakat.

Lambatnya bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah kepada masyarkat terdampak Covid-19 akibat berbelitnya aturan, banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Termasuk validitas data bahwa masyarkat calon penerima memang benar-benar yang terdampak. Padahal sejatinya, seluruh masyarakat pasti terdampak secara ekonomi. Namun, inilah Negara kapitalisme yang tak mempedulikan kesejahteraan rakyatnya. Negara hanya mau membantu jika dirasa perlu dan membawa manfaat bagi para pemilik modal. Ini lah kebobrokan Negara yang menganut sistem kaputalisme yang tidak akan membuahkan hasil untuk kesejahteraan rakyat, sudah diujung tanduk sistem ini dan tidak mampu untuk dijadikan sebagai solusi dari permasalahan ini.

Dalam Islam, kebutuhan seluruh rakyat harus dipastikan oleh Negara terpenuhi orang per orang. Baik dalam kondisi kehidupan normal, apalagi dalam kondisi wabah seperti ini. Harga nyawa seorang saja menjadi perhatian Negara. Lebih lebih terkait nyawa seluruh rakyatnya. Inilah Islam yang berfungsi sebagai perisai bagi rakyatnya. Islam sebagai satu satunya solusi yang ditawarkan untuk permasalahan ini dan membawa kepada kemaslahatan umat sebagaimana kita ketahui pada masa khalifah umar bin khatab beliau sendiri yang memangku gandum untuk diberikan kepada rakyatnya yang kelaparan.

Tidak hanya kebijkan Negara yang penting dalam masalah ini , juga kunci lain adalah peran umat. Umat yang mempunyai pemahaman, standarisasi dan keyakinan yang sama dengan Negara mudah diatur, bahkan umat dengan suka rela mengasuh, mendukung, menjaga dan membantu Negara. Negara dan umat saling bergandengan tangan. Inilah rahasianya mengapa khilafah bisa bertahan selama hingga 14 abad. Semua karena dukungan umat. Waalahu a’lam bi shawab.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya