Mekanisme Bantuan yang Secara Ihsan

Oleh: Nor Aniyah, S.Pd
Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi

Dari 41 ribu warga miskin di Banjarmasin, sudah 20.315 kepala keluarga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Sisanya diminta menunggu dan bersabar. Pasalnya, Dinas Sosial setempat masih disibukkan persoalan data. Baik dalam proses input maupun upload data ke situs milik Kementerian Sosial.

“Sebenarnya, data penerima bantuan sudah beres. Yang menjadi kendala, yakni sistem aplikasi Kemensos yang sering gagal upload,” beber Kepala Dinsos Banjarmasin (30/4).

Ditekankannya, kendala ini tak hanya dialami Banjarmasin saja. Tapi, sudah menjadi keluhan umum Dinsos di semua daerah. “Ya, karena semuanya barengan mengakses aplikasi itu,” tambahnya (https://kalsel.prokal.co/read/news/32509-bantuan-lamban-dinsos-banjarmasin-salahkan-aplikasi).

Satu pekan sudah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kota Banjarmasin. Dampaknya pun, begitu dirasakan warga. Mereka, merasakan kesulitan untuk memperoleh pendapatan. Namun, hingga kini warga Kelurahan Kelayan Timur kecamatan Banjarmasin Selatan belum juga mendapatkan bansos dan sejumlah uang tunai tersebut (https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/05/01/sepekan-psbb-diberlakukan-bansos-di-kelayan-timur-masih-tak-jelas).

Puluhan warga yang tinggal di Kelurahan Kelayan Dalam mendatangi Kantor Kelurahan setempat untuk memprotes sekaligus menyampaikan rasa kecewa dengan kinerja pegawai disana, Rabu (06/05/2020) pagi. Menurut informasi yang dihimpun Kalselpos.com di lapangan, aksi protes tersebut muncul karena masyarakat menilai proses pembagian bantuan sembako disana tidak merata.

“Sekitar 80 warga yang belum menerima bantuan selama PSBB ini dijalankan,” ungkap salah satu peserta aksi.

Warga RT 01 Kelurahan Kelayan Dalam itu menjelaskan, warga yang terdampak Covid-19 di kota Banjarmasin khususnya kelurahan Kelayan Dalam ini sudah melapor kepada ketua RT setempat. Namun, ketika bantuan datang pembagiannya tidak merata. Hal itu dikarenakan data penerima bantuan dampak Covid-19 itu tergabung dengan warga yang mendapatkan program bantuan lain seperti penerima Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) (https://kalselpos.com/2020/05/terkait-pembagian-sembako-warga-demo-kelurahan/).

Lambatnya bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah kepada masyarakat terdampak Covid-19 akibat berbelitnya aturan. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Termasuk validitas data bahwa masyarakat calon penerima memang benar-benar yang terdampak. Padahal sejatinya, seluruh masyarakat pasti terdampak secara ekonomi. Namun, inilah negara Kapitalisme yang tak mempedulikan kesejahteraan rakyatnya. Negara hanya mau membantu jika dirasa perlu dan membawa manfaat bagi para pemilik modal.

Berita Lainnya
1 dari 151
Loading...

Ideologi Kapitalisme atau ideologi apapun selain ideologi Islam tidak mementingkan kemanusiaan atau ketulusan terhadap sesama manusia saat memberikan bantuan. Kebijakan hari ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh para Khalifah di masa lalu. Mereka hanya takut kepada Allah SWT, sehingga mereka menempatkan prioritas penyelamatan jiwa dan hak-hak rakyat di atas kepentingan ekonomi, politik, apalagi sekadar kursi kekuasaan. Berbelitnya mekanisme bantuan membuat rakyat semakin terjepit.

Minimnya anggaran negara untuk pandemi. Solusi bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Pemberian kebutuhan pokok rakyat yang terdampak tidak memadai. Hingga bantuan yang tidak tepat sasaran. Sementara persebaran virus corona di dalam negeri berkembang secara cepat. Meluas hingga ke pelosok negeri. Hampir semua kalangan kena gelombang wabah, dan terjadi ancaman krisis pangan dan ekonomi.

Sebenarnya, bukan hanya masalah penanganan covid-19, krisis multidimensi juga turut mewabah. Sistem kapitalisme neoliberal telah gagal menyelesaikannya. Seharusnya cukup untuk menyadarkan kita, bahwa negeri ini bahkan dunia hari ini sangat butuh hadirnya kembali sistem Islam.?

Dalam Islam, kebutuhan seluruh rakyat harus dipastikan oleh negara terpenuhi orang per orang. Baik dalam kondisi kehidupan normal, apatah lagi dalam kondisi wabah seperti ini. Harga nyawa seorang saja menjadi perhatian negara. Lebih-lebih terkait nyawa seluruh rakyatnya. Inilah negara Islam yang berfungsi sebagai perisai bagi rakyatnya.

Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda: “Sesungguhnya Imam/Khalifah itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya”. (HR. Muslim).

Pengaturan berbagai urusan umat pada dasarnya adalah sesuatu yang diwakilkan kepada Khalifah. Dengan demikian, Khalifah diserahi kewajiban untuk mengatur berbagai urusan rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Hal ini sesuai pula sabda Rasul SAw bahwa: “Imam (Khalifah) adalah pengurus, ia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya”. (HR. Muslim).

Rasulullah Saw telah mencontohkan bagaimana beliau sebagai kepala negara mengatur berbagai kemaslahatan kaum Muslim. Beliau juga mengatasi berbagai persoalan administratif mereka dengan penuh kemudahan dan kesederhanaan (tidak rumit). Beliau juga meminta bantuan kepada beberapa orang Sahabat untuk menjalankan hal itu. Dengan demikian, pengaturan berbagai kemaslahatan rakyat itu merupakan salah satu fungsi struktur negara yang ditangani oleh para Khalifah berikutnya, atau Khalifah pun dapat pula mengangkat direktur profesional atau para pegawai (diwan) untuk mengurusinya. Yang dari sisi pelayanan mereka akan bertanggung jawab kepada Khalifah. Mereka pun terikat dengan hukum-hukum syariah dan peraturan-peraturan administratif negara yang ada.

Dalam sistem Islam strategi dalam mengatur kepentingan masyarakat dilandasi dengan kesederhanaan aturan, kecepatan pelayanan dan profesionalitas orang yang mengurusinya. Hal ini diambil dari realitas pelayanan kepentingan itu sendiri. Orang-orang yang memiliki kepentingan menginginkan kecepatan dan kesempurnaan pelayanan. Negara wajib menghilangkan kesulitan bagi warga negara. Sehingga, bisa saja para pegawai pemerintahan yang akan mengantarkan ke rumah-rumah masyarakat untuk memberikan bantuan.

Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk berlaku baik dalam setiap urusan lewat sabda beliau: “Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik (ihsan) dalam setiap urusan. Karenanya, bila kalian menyembelih maka sembelihlah dengan baik”.

Ihsan (kebaikan, kesempurnaan) dalam melaksanakan pekerjaan jelas diperintahkan oleh syariah. Termasuk dalam pelaksanaan layanan kesehatan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat selama masa dilanda pandemi, maupun tanpa adanya wabah sama sekali. Hal ini tentunya akan bersinergi dengan penerapan hukum-hukum syariah Islam secara totalitas (kaffah). Sebab, hanya seorang Khalifah sejatilah yang akan selalu menempatkan posisi rakyat hari ini sebagai amanahnya, dan menyadari bahwa di hari esok (akhirat) umat akan menuntutnya dalam pengurusan mereka di sisi Allah SWT.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya