Setiap Kelurahan Diusulkan Punya PAUD

Banjarmasin, KP – Keberadaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Banjarmasin dinilai masih sangat minim. Kalaupun ada jumlahnya tidak banyak, dan itupun tergolong eksklusif, sehingga masih belum banyak terjangkau semua lapisan masyarakat terutama orang tua berpenghasilan rendah.

Menyikapi masalah penyelenggaraan pendidikan usia dini ini, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Hilyah Aulia mengusulkan, agar Pemko secara bertahap memprogramkan pendirian lembaga PAUD.

“ Bahkan kalau bisa idealnya setiap kelurahan harus ada PAUD,” kata Hilyah Aulia.

Kepada {KP, Selasa (11/8/2020), ia mengemukakan menurut hasil penelitian para pakar , pendidikan dimulai pada usia dini sangat penting, seperti halnya peran keluarga, masyarakat dan sekolah untuk memastikan anak-anak prasekolah dan sekolah dasar agar memiliki landasan yang kokoh untuk belajar seumur hidup.

Menurutnya, menyadari pentingnya pembelanjaran pada anak usia balita antara 4 hingga 5 tahun atau sebelum masuk Taman Kanak-Kanak (TK) ini, maka Pemko melalui Dinas Pendidikan dipandang memprogramkan PAUD.

“Masalah sekali lagi karena Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kota ini dimiliki atau didirikan oleh swasta dan itupun sifatnya eksklusi karena biaya yang harus dikeluarkan para orang tua cukup mahal untuk bisa menyekolahkan anak mereka mendapatkan pendidikan di tempat itu ,” ujar anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Berita Lainnya
1 dari 1.383
Loading...

Ia mengakui, lembaga penyelenggara PAUD yang berbiaya relatif mahal itu menawarkan beragam pelayanan dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Namun ujarnya melanjutkan , bagi orang tua yang tidak mampu, tentunya tidak akan bisa menyekolahkan anaknya ke sana.

Lebih jauh dijelaskan, sejak 2020 tahun ini setiap anak berusia dini diwajibkan masuk PAUD, sehingga mengantisipasi masalah tersebut kedepan harus dicarikan solusi dan diantisipasi oleh Pemko Banjarmasin.

Dikemukakan ketentuan diwajibkannya mengikuti PAUD menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dengan adanya aturan ini kata Hilyah Aulia, maka setiap anak yang hendak masuk SD diharuskan menunjukkan ijazah PAUD .

Wakil ketua komisi membidangi masalah pendidikan dan kesehatan ini mengatakan, PAUD adalah pendidikan awal sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang diberikan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun.

Dengan cara lanjutnya, memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut baik jalur formal mapun nonformal.

Menurut para pakar pendidikan katanya, anak-anak yang mendapatkan pendidikan usia dini memperlihatkan perkembangan fisik, sosio-emosional dan kognitif jauh lebih besar dibanding anak-anak yang tidak mendapatkan layanan pendidikan tersebut .

Lebih jauh ia mengemukakan, di sejumlah negara maju pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia berkualitas dimulai dengan pengembangan pendidikan anak sudah dimulai sejak usia dini. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya