Utang Kian Membengkak, Negara Bisa Ambyar?

Oleh : Nor Aniyah, S.Pd
Pemerhati Masalah Sosial dan Generasi

Bank Indonesia (BI) mencatat pembengkakan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2020 menjadi sebesar USD400,2 miliar. ULN terdiri dari sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar USD192,4 miliar dan sektor swasta termasuk BUMN sebesar USD207,8 miliar. ULN pemerintah mengalami peningkatan, setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi. Posisi ULN pemerintah pada akhir April 2020 tercatat sebesar USD189,7 miliar atau tumbuh 1,6 persen (yoy), berbalik dari kondisi bulan sebelumnya yang terkontraksi 3,6 persen (yoy) (https://asiatoday.id/read/utang-indonesia-membengkak-jadi-usd4002-miliar-pada-april-2020).

Menteri Keuangan menjelaskan kenaikan realisasi pembiayaan hingga Mei 2020 antara lain disebabkan oleh defisit anggaran yang meningkat. Pada periode yang sama, defisit APBN membengkak 42,8 persen menjadi Rp176,9 triliun atau 1,1 persen terhadap PDB. Ia mencatat total pendapatan negara hingga Mei 2020 turun 9,1 persen, Penerimaan pajak turun 10,8 persen menjadi Rp444,6 triliun, sedangkan penerimaan bea dan cukai masih tumbuh 12,4 persen menjadi Rp81,7 triliun (https://katadata.co.id/berita/2020/06/16/hingga-mei-2020-pemerintah-tambah-utang-rp-360-triliun).

Pemerintah tahun ini berencana menambah utang baru yang amat besar. Nilainya sangat ambisius yakni mencapai Rp1.006 triliun. Jumlah itu mencapai tiga kali lipat dari utang setiap tahun, dengan dasar Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan dengan dalih menghadapi wabah corona. “Jika gagal mendapat utang sebesar itu, dan dipastikan APBN ambyar total. Sementara rencana cetak uang Rp6.000 triliun dimentahkan oleh Bank Indonesia (BI) artinya rencana ini ambyar. BI ketakutan,” kata peneliti AEPI Salamuddin Daeng di Jakarta.

Pada saat yang sama, pemerintah menanggung beban utang luar negeri yang sangat besar. Demikian juga utang BUMN luar negeri yang juga besar. Hal yang juga paling mengkhawatirkan adalah jika Pemerintah gagal membayar dana dana publik yang dipakai oleh APBN. Seperti dana Haji, dana Jamsostek, Asabri, dana Taspen, dana perusahaan asuransi, dana perbankkan yang selama ini ditelan didalam surat utang negara (SUN). Jika ini terjadi maka akan bertambah banyaklah dana dana masyarakat yang menjadi korban gagal bayar, setelah jiwasraya dan kasus skandal asuransi dan perusahaan keuangan lainnya (https://bisnisnews.id/detail/berita/bahaya-pemerintah-akan-tambah-utang-baru-rp1006-triliun-).

Seiring penanganan wabah, utang luar negeri Indonesia semakin membubung tinggi. Baik untuk defisit anggaran periode sebelumnya atau mengalokasikan secara efisien untuk membiayai rakyat di masa pandemi. Utang luar negeri yang makin menumpuk bisa membawa negeri kehilangan kedaulatan dan menjadi alat penjajahan ekonomi. Kebijakan Negara berpotensi makin jauh dari pemenuhan kemaslahatan rakyat tapi dikendalikan oleh kepentingan asing.

Sistem kapitalis demokrasi telah menjadi sistem yang mendominasi dan mengatur segala urusan bangsa kita dan meletakkan kehidupan umat kita di bawah sistem perekonomiannya. Bank-bank yang memberikan utang ribawi skala lokal hingga global telah dijadikan pilar utama di dalam perekonomian. Padahal ini termasuk mu’amalah ribawi yang haram dan bertentangan dengan hukum syariah.

Berita Lainnya

Pendidikan Utama Manusia di Bumi

Pendidikan Minus Visi, Berorientasi Industri

1 dari 153
Loading...

Sejak awal politik demokrasi adalah politik transaksional. Untuk kepentingan dan keuntungan ekonomi, akan dikeluarkan kebijakan zalim yang sekalipun merugikan negara dan rakyat. Meningkatkan hegemoni asing terhadap ekonomi negeri ini, melalui utang ribawi yang menjerat dengan konsekuensi terhadap penguasaan ataupun penjarahan SDA milik rakyat. Inilah neoimperialisme, yang membuat negara bisa ambyar. Semua ini adalah akibat kebobrokan kaidah yang ditetapkan oleh sistem ekonomi kapitalis, yang anehnya diikuti oleh penguasa negeri ini.

Jelaslah, kaum Muslim harus menghindari aktivitas ribawi dan meninggalkan sistem sekuler kapitalisme yang menjatuhkan negara pada utang riba. Masyarakat harus sepenuhnya menolak mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme neo liberal. Karena sistem ini hanya menjadi umat semakin terpuruk dalam berbagai masalah, kehinaan, kedazliman dan kubangan dosa akibat utang ribawi. Umat harus kembali pada sistem Islam untuk menyelesaikan seluruh problematika kehidupan.

Bagaimana Islam menangani persoalan ini dan sejauh mana utang semestinya boleh dilakukan negara? Utang ribawi yang dipraktekkan negara saat ini termasuk dosa besar. Allah SWT secara tegas telah mengharamkan riba.

Allah SWT berfirman: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan utusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah : 275).

Utang pun tidak boleh memberikan kesempatan terhadap intervensi asing demi kepentingan menanamkan kepentingan dalam negeri kaum Muslim. Berupa ketergantungan, penguasan sumber daya alam, kontrol terhadap politik dan arah kebijakan perekonomian negeri oleh pihak luar negeri yang sangat membahayakan kedaulatan negara.

Saat ini sumber pemasukan negara kita justru bertumpu pada pajak dan utang riba yang menjerat rakyat. Padahal, negeri ini sangat kaya akan sumber daya alam, seperti emas, perak, tembaga, timah, minyak dan gas, batu bara dan lain-lain. Belum lagi kekayaan laut dan hutan yang bisa menjadi sumber pemasukan negara yang melimpah ruah. Namun, sayangnya kekayaan alam tersebut berada di dalam genggaman pihak swasta dan asing. Padahal, dalam pandangan Islam migas serta kekayaan alam tersebut merupakan milik umum dan hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat.

Alhasil, saatnya mengembalikan kekayaan alam milik rakyat agar dikelola oleh negara. Insya Allah, bila semua sumber daya alam tersebut dikelola sesuai petunjuk syariah Islam, tentu seluruh hasilnya akan sangat cukup untuk membiayai kebutuhan vital masyarakat, layanan publik dan perbelanjaan negara lainnya untuk mengatasi pandemi serta mewujudkan kesejahteraan rakyat.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya