Upah Perempuan di Tengah Pandemi dalam Mengatasi Kemiskinan

Oleh : Mariana, S.Pd
Guru MI Al Muhajidin II

Dimasa pandemi sekarang ini musim sulit untuk mengais rejeki dan bahkan banyak yang dirumahkan, padahal dimusim sekarang banyak memerlukan dana untuk kebutuhan ekonomi sehari hari. Menkeu Sri Mulyani meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III masih negatif di kisaran minus 2,9 persen hingga minus 1 persen.

Dilansir dari cnbcindonesia.com (23/9/2020), perekonomian nasional terkontraksi dua kuartal berturut-turut, yang sebelumnya di kuartal II terkontraksi 5,32 persen. Tentu sulit dibayangkan ekonomi akan bergerak normal dalam suasana demikian. Pukulan telak akan terus dirasakan dalam kegiatan perekonomian, jika pandemi Covid-19 ini tidak ditangani serius, tidak dilakukan penyembuhan tuntas dengan koordinasi rapi, juga tiada dukungan penuh sistem keuangan negara.

Di sisi lain, penguasaan pemerintah Indonesia terhadap kendali perputaran ekonomi negeri ini hanya sebesar 30 persen, membuat negara tidak bisa berbuat banyak. Perputaran ekonomi sebesar 70 persen ada pada kendali korporasi besar, dan mereka hari ini menahan investasinya, melihat perkembangan situasi, negara hanya bertumpu pada strategi peningkatan demand masyarakat, melalui berbagai program jaring pengaman sosial untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Dalam sistem kapitalis maka masalah upah ini akan selalu bermasalah karena masalah upah ini tidak berdiri sendiri. Faktor filosofis dan sistematis berperan sangat signifikan. Demikian pula persoalan upah ini dialami perempuan, oleh karena itu penyelesaiannya tidak bisa sebatas menaikkan atau menyetarakan upah perempuan dengan laki-laki semata.

Secara global, kesenjangan upah berdasarkan gender berada pada angka 16 persen, yang berarti pekerja perempuan yang mendapatkan rata-rata 84 persen dari penghasilan laki-laki. Perbedaan gaji ini memiliki konsekuensi negatif secara dalam kehidupan sehari-hari seorang perempuan dan keluarga mereka. Dampak buruk ini diperparah oleh krisis karena pandemi Covid 19.

Pandemi ini diperkirakan dapat mendorong 96 juta orang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem tahun 2021, sehingga jumlah total perempuan dan anak perempuan yang hidup dengan USD 1,90 per hari menjadi 435 juta. Indonesia juga turut serta memperingati hari kesetaraan upah internasional itu. Penghasilan perempuan Indonesia 23 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Indonesia bersama dengan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) turut berpartisipasi dalam merayakan hari kesetaraan upah Internasional yang jatuh pada 18 September. Organisasi perburuan Internasional (ILO) dan UN Women, dua badan PBB yang memimpin pendirian Koalisi Internasioanl untuk kesetaraan upah bersama dengan organisasi untuk kerja sama dan pengembangan ekonomi mengisi momentum ini.

Konstitusi ILO telah mencantumkan prinsip kesetaraan upah sejak tahun 1919. Seratus tahun lalu upah ini menjadi permasalahan dunia. Indonesia sendiri telah meratafikasi konvensi ini sejak tahun 1958. Data Global yang dirilis oleh UN Women menyebutkan bahwa perempuan masih dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki. Terlebih di masa pandemi ini saat dunia mengalami resesi, persoalan upah ini semakin kuat dirasakan.

Sistem ekonomi kapitalis menjadikan rakyat sebagai penggerak roda ekonomi Negara. Ironisnya perempuan juga dituntut disini, padahal permasalahan mendasarnya adalah sistem ekonomi kapitalisme.

Sistem ini menjadikan 70 persen aset ekonomi dikuasai oleh korporasi, Negara hanya mengendalikan 30 persen saja. Sebuah kedzoliman tentunya jika rakyat termasuk perempuan didalamnya dipaksa menggerakkan roda ekonomi negara dengan dalih penyetaraan upah. Dampak ekonomi pada perempuan akibat Covid 19 sesungguhnya menunjukkan ketidakberdayaan Negara dalam menghadapai pandemi global ini.

Terlebih faktanya kebanyakan kaum perempuan terlibat dalam sektor yang paling terdampak krisis. Seperti sektor akomodasi, makanan, penjualan dan manufaktur. Serta dalam sektor informal yang tidak memiliki jaminan asuransi kesehatan dan perlindungan sosial. Karenanya PBB terus mendorong pemerintah, pengusaha, pekerja dan organisasi mereka untuk membuat kemajuan nyata dan terkoordiansi menuju tujuan ini. Yakni melalui aksi-aksi bersama menentang diskriminasi berbasis gender.

Di era hegemoni kapitalisme, ide kesetaraan upah dan gender telah menjadi senjata untuk meyakinkan bahwa sistem ini tak bermasalah. Propaganda ini telah berhasil melakukan kamuflase. Seolah kapitalisme tetap memberi harapan bagi kaum perempuan selama mereka mau berjuang.

Padahal diskriminasi dan kemiskinan perempuan merupakan buah busuk penerapan kapitalisme. Sejak sistem ini berdiri, persoalan diskriminasi tak kunjung terselesaikan. Meski ketika negara-negara besar melalui PBB mengajak seluruh dunia untuk menghapusnya.

Pasalnya, sistem ini lahir dari buah pikir manusia yang rakus dan tak mau terikat dengan agama. Sehingga meniscayakan penguasaan faktor-faktor ekonomi dunia oleh segelintir pihak saja.

Para penjaga sistem kapitalisme sangat berkepentingan mendorong kaum perempuan untuk masuk pasar tenaga kerja. Selain sebagai pemasok buruh murah, kaum perempuan harus memiliki daya beli agar menjadi pasar bagi produk mereka.

Berita Lainnya

Lunaknya Sikap KPI Terhadap Pelaku Asusila

1 dari 326

Perempuan  dipandang lebih menguntungkan dibandingkan dengan laki-laki. Sehingga kaum perempuan rentan dieksploitasi dalam arus industrialisasi dan kapitalisasi global. Demi menutup wajah busuknya, narasi “pemberdayaan ekonomi dan politik perempuan” pun dipilih sebagai kemasan. Mirisnya, jualan mereka laku di pasar global. Termasuk di negeri-negeri muslim yang sudah lama disekularisasi dan dimiskinkan.

Para pegiat gender meyakini, upah setara adalah bagian dari upaya untuk menyejahterakan perempuan dan mewujudkan kesetaraan perempuan. Namun, sesungguhnya itu hanyalah narasi menyesatkan. Kesejahteraan perempuan niscaya tidak akan terwujud dengan adanya upah setara.

Racun kebebasan dan konsumerisme yang berkelindan dengan kemiskinan akut telah menjadikan kaum perempuan rela menempuh bahaya di belantara dunia kerja. Mereka dieksploitasi tenaga dan kehormatannya. Semua mengatasnamakan perjuangan kesetaraan dan spirit pemberdayaan perempuan.

Gagasan ini justru diadopsi oleh para penguasa sebagai solusi untuk menutup kegagalan mengurus rakyatnya. Para penguasa dibantu cheerleaders-nya gigih mengaruskan gagasan ini hingga ke level grassroot dengan berbagai cara.

Situasi pandemi dan krisis ekonomi yang berlarut menjadi pintu masuk untuk menancapkan doktrin soal urgensi gagasan ini. Mesin pemutar roda kapitalisme yang nyaris mandek butuh support tenaga kerja murah agar kembali berjalan

Kaum perempuan di dunia Islam terus diberi harapan. Saat mereka terjun ke dunia kerja dengan upah pas-pasan, seolah pintu kesejahteraan terbuka lebar. Padahal pintu itu telah lama tertutup rapat sejak mereka mengadopsi sistem rusak yang hakekatnya merupakan penjajahan.

Begitu apik negara-negara adidaya beserta seluruh alat dan antek-anteknya berusaha menutup semua kebohongan demi mempertahankan sistem kapitalisme global. Namun, makin hari, bau busuknya tak mampu lagi ditutup-tutupi. Karena borok-boroknya kian menjalar dan membawa pada kehancuran. Mulai tataran individu, keluarga, masyarakat hingga negara.

Rupanya masyarakat dunia mulai sadar, bahwa tingginya angka pertumbuhan hanyalah alat kebohongan para penguasa untuk membodohi rakyat dunia. Terbukti, kesejahteraan itu hanya milik segelintir pemilik modal. Sementara mayoritas rakyat hidup dalam kesulitan.

Kenyataan ini semestinya menyadarkan umat Islam, bahwa sistem buatan manusia sama sekali tak layak dipertahankan. Sistem ini telah mencabut kemuliaan mereka, termasuk kemuliaan kaum perempuan.

Didalam Islam, terdapat empat komponen dalam sistem pengupahan yaitu: ajir (pekerja), mustajir (pemberi kerja), manfa’ah (jasa) dan iwadl (upah). Upah dinilai berdasar pada manfaat/jasa yang didapatkan oleh pemberi upah dari pekerja, sehingga tidak ada relevansinya dengan jenis kelamin. Mengenai kesejahteraan perempuan berupa pemenuhan hajat hidup dasar dan pelengkapnya. Islam menjadikannya sebagi tanggung jawab suami atau wali dari para perempuan tersebut.

Persoalan upah hari ini menjadi rumit dan sulit karena seluruh hajat hidup rakyat baik yang bersifat individu berupa sandang, pangan dan papan maupun yang bersifat komunal berupa layanan pendidikan, kesehatan dan keamanan seluruhnya dibebankan kepada rakyat.

Islam memberikan kesetaraan hakiki yang sesungguhnya dibutuhkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yakni berupa posisi yang sama di hadapan Sang Pencipta Alam Semesta, sekalipun adakalanya diberi peran yang berbeda.

Islam begitu menghargai kaum perempuan, sebagaimana menghargai kaum laki-laki. Penghargaan itu, salah satunya tampak dari pemberian posisi yang politis dan strategis sebagai ibu bagi anak dan generasi. Posisi ini adalah tumpuan peradaban Islam.

Perempuan berdaya dalam Islam, tak diukur dengan besarnya jumlah penghasilan. Tapi diukur seberapa sukses seorang perempuan menjalankan peran keibuan. Ketika ada perempuan yang sukses di luar peran keibuan, itu dipandang sebagai tambahan kesalehan yang menambah kemuliaan di hadapan Sang Pencipta Alam.

Islam mengatur mekanisme sistemik dan konkrit bagi permasalahan upah ini. Negara Islam memberi pengayoman yang pasti dan tidak diskriminatif terhadap warganya baik laki-laki maupun perempuan. Kontras dengan sistem kapitalisme yang tidak manusiawi dan tidak ramah pada perempuan .

Islam tak melarang kaum perempuan bekerja mengaktualisasikan diri di luar rumah. Sepanjang tak melanggar ketetapan syariat Islam. Bahkan penerapan Islam kaffah oleh negara, akan menjadikan kiprah perempuan lebih optimal sebagai penyumbang peradaban.

Di dalam sistem Islam, hak-hak kaum perempuan akan terjaga. Mulai hak politik, ekonomi, keamanan, pendidikan, kesehatan dan finansial. Termasuk hak mendapat reward yang layak saat mereka bekerja, sesuai akad yang disepakati. Hanya Islam kaffah sebagai solusi terhadap permasalahan upah ini. Wallahu ‘alam bishowab

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya