Antisipasi Bencana Alam Penataan Ruang Faktor Utama Diperbaiki

Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut (Tala) akan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam proses penanggulangan bencana baik alam maupun non alam, demikian diungkapkan Wakil Bupati Tala Abdi Rahman saat dikonfirmasi usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring pada Rabu (3/1/2021) siang dari Ruangan Wakil Bupati Tala.

“Kabupaten Tala menempati urutan ke 170 sebagai wilayah rawan bencana alam dari 500 lebih kabupaten kota se-Indonesia, Pemkab Tala akan menyikapinya dengan melaksanakan mitigasi (pencegahan) yakni melakukan penataan ruang dari hulu hingga hilir yang terintegrasi serta mengedukasi masyarakat disekitar wilayah rawan bencana untuk tanggap dalam menghadapi bencana alam, sehingga jika nantinya terjadi bencana alam seluruh pihak tidak latah dalam bertindak dan mengambil kebijakan”, ucap Abdi.

Pasca bencana juga tak luput dari amatan orang nomor dua di Tala tersebut, Ia ingin agar rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana alam dapat terlaksana dengan cepat sehingga masyarakat dapat kembali beraktifitas, dengan harapan akan memulihkan perekonomian pasca bencana alam.

Berita Lainnya
1 dari 443

“Fakta saat ini salah satunya yakni jembatan putus, jalan rusak dan dampak lainnya akibat bencana alam yang tentunya menghambat perekonomian, Ketika berbicara rehabilitasi rekonstruksi kami mengharapkan sinergitas pemerintah provinsi dan pusat untuk melaksanakannya, dengan harapan penyelesaiannya bisa lebih cepat”, ujar Abdi.

Rakornas tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), dalam sambutannya Jokowi mengatakan pemerintah telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 melalui Perpres Nomor 87 Tahun 2020, grand design penanganan bencana jangka panjang sudah tertuang dalam beleid itu, namun Ia ingin ada langkah konkret yang terlihat dalam sebuah kebijakan serta perencanaan tata ruang.

“Poin pentingnya bukan hanya berhenti pada grand design pada janka panjang, tapi grand desain itu harus diturunkan dalam kebijakan perencanaan termasuk tata ruang yang sensitif dan memperhatikan aspek kerawanan bencana. (rzk/K-6)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya