Supersemar dan Larangan Varia Universitas di RRI Banjarmasin

Banjarmasin, KP – Tanggal 11 Maret akan selalu diperingati sebagai hari Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret) setiap tahunnya. Supersemar tahun 1966, menjadi satu tahapan masa transisi negara Indonesia.

Titah Sakti ini menjadi titik tolak perubahan rezim Orde Lama yang dipimpin Ir. Soekarno menjadi Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

Jelang terbitnya Supersemar, Pergolakan besar tidak hanya terjadi di Ibukota Jakarta, di berbagai daerah pun muncul ekses sebagai dampak peristiwa sebelumnya yakni peristiwa berdarah Gerakan 30 September 1965. Gelombang demonstrasi yang ingin agar PKI dibubarkan kerap terjadi. Situasi Indonesia pada saat itu benar-benar kacau.

Tuntutan-tuntutan yang digelar oleh berbagai golongan masyarakat pada awalnya masih tergolong lunak. Dari pihak ABRI sendiri melalui Menko Hankam/Kasad pada bulan Oktober 1965 sebulan sesudah pemberontakan G 30 S/PKI hanya menuntut retooling pimpinan angkatan yang terlibat. Namun tuntutan-tuntutan ini semakin lama semakin keras nadanya.

Kenyataan ini terlihat ketika pada bulan Januari 1966, sebelum keluarnya Supersemar, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) menghendaki supaya Kabinet dibersihkan dari unsur-unsur G 30 S/PKI dan ini berarti sudah menyinggung pemerintahan.

Selanjutnya dengan adanya tuntutan KAMI agar harga-harga diturunkan, menunjukkan pula bahwa tuntutan yang semula terbatas pada bidang politik dan pemerintahan sudah meluas ke bidang lain, yaitu sektor ekonomi yang menyangkut hidup orang banyak.

Gerakan PKI yang cepat dapat ditumpas baik di pusat maupun di daerah dan secara serentak pula melahirkan angkatan 66 yang gigih memperjuangkan tuntutan rakyat.

Karena itu pada awal tahun 1966 rakyat semakin tidak sabar menunggu penyelesaian masalah penurunan harga dan pembubaran PKI.

Pergolakan besar tidak hanya terjadi di Ibukota Jakarta. Menurut penuturan sejarawan Universitas Lambung Mangkurat, Mansyur, S.Pd, M.Hum, dinamika terutama pra dan pasca supersemar juga terjadi di Banjarmasin.

Jika di Jakarta muncul gerakan mahasiswa yang dipelopori Pasukan jaket kuning dari Universitas Indonesia yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang diikuti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPPI), maka di Kalimantan Selatan juga lahir organisasi dan perjuangan yang sama.

Tuntutan KAMI yang dikenal dengan Tritura, yaitu bubarkan PKI, bubarkan 100 menteri dan turunkan harga barang merupakan daya picu yang sangat ampuh untuk menggerakkan masyarakat dalam melakukan aksi unjuk rasa.

Berita Lainnya

Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme

1 dari 1.314

“Di Banjarmasin tuntutan-tuntutan yang bergaung di Tingkat Nasional telah pula diikuti oleh para mahasiswa dan pelajar dengan turun ke jalan berdemonstrasi,” kata Mansyur.

Salah satu sasaran para pengunjuk rasa dengan mendatangi gedung konsulat Republik Rakyat Cina di Jalan Pacinan (Jalan Pierre Tendean sekarang) untuk menyampaikan protes terhadap sikap Peking yang mencampuri urusan dalam negeri Republik Indonesia.

Kegiatan unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 10 Februari 1966 mengakibatkan jatuhnya korban seorang mahasiswa yang bernama Hasanuddin H.M.

“Kalau demonstrasi di Jakarta korban pertamanya adalah Arif Rahman Hakim mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia diberi gelar Pahlawan Ampera, begitu juga dengan Hasanuddin HM yang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Unlam,” tambah Mansyur.

Di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin, aktivitas KAMI/KAPPI selain melakukan unjuk rasa turun ke jalan, juga mengeluarkan pernyataan dan pendapat melalui siaran RRI Banjarmasin.

Siaran pada RRI Banjarmasin ini mereka memanfaatkan rubrik Varia Universitas yang dilakukan oleh Biro Penerangan KAMI yang secara organisatoris masuk dalam Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI).

Siaran-siaran yang mereka utarakan adalah menyampaikan aspirasi mahasiswa dan masyarakat umumnya yang mengkritik pemerintahan Orde Lama serta yang tidak kalah pentingnya mengemban misi agar TRITURA benar-benar dapat diwujudkan.

Acara Varia Universitas sebagai corong mahasiswa yang banyak disuarakan pada masing-masing daerah di Indonesia telah membuat khawatir dan dianggap membahayakan kehidupan berbangsa, sehingga keluar surat keputusan Panglima Tertinggi /Soekarno No. 041/Kogam yang isinya menghentikan acara tetap Varia Universitas di berbagai RRI daerah di Indonesia, termasuk RRI di Banjarmasin.

“Mereka mengemukakan pendapat melalui RRI Banjarmasin, lantaran adanya larangan berdemonstrasi oleh penguasa sehingga melahirkan gagasan untuk mengeluarkan aspirasi mahasiswa melalui penerbitan bulletin. Dengan semangat idealisme yang tinggi para aktivis mahasiswa terutama pada Biro Penerangan KAMI yang di dalamnya ada organisasi IPMI berhasil mewujudkan penerbitan buletin dalam bentuk cetak stensilan,” tandasnya.

Sebelum Supersemar, di Banjarmasin masa Orde Lama, Dalam usaha menciptakan iklim politik yang sehat dan stabil, terutama agar roda pemerintahan tetap dapat terlaksana dengan baik setelah tumbangnya Orde Lama, Gubernur bersama para Bupati/Kepala daerah se Kalimantan Selatan menetapkan Program Kerja Tahun 1966 yang dirumuskan pada rapat kerja yang diselenggarakan tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 1966. Program Kerja yang ditetapkan tersebut, khususnya bidang pemerintahan telah diputuskan untuk melakukan intensifikasi usaha pemerintahan di daerah-daerah.

Selanjutnya, mengacu dan mempedomani surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. I-1-111-61 tanggal 25-1-1966 dan No. I-1-11-67 tanggal 27-1-1966 sebagai rencana tindak lebih lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang No. 18/1965 terutama mengenai penyusunan dan komposisi DPR-GR, Wakil Kepala Daerah, BPH (Badan Pemerintahan Harian) dan Sekretariat Daerah.

Selain itu, mengusahakan agar segera diadakan Kantor Dinas/Jawatan vertikal maupun horizontal yang belum ada terutama bagi daerah kabupaten yang baru dibentuk. Selanjutnya, menyempurnakan alat-alat perlengkapan yang berhubungan dengan Aparat Pelaksana Polisi, Beleid Pemerintahan Daerah baik bidang personil maupun peralatannya. Hal ini diharapkan memelihara dan mempertinggi kewibawaan pemerintah daerah.(Zak/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya