Jakarta, KP – Komisi IV DPRD Kalsel mendukung diaktifkannya kembali fungsi unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan.
Hal ini dikarenakan bencana alam maupun non alam yang akhir-akhir ini melanda ditengah masyarakat, sehingga menjadi perhatian wakil rakyat yang dibuktikan dengan mendatangi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta, kemarin.
Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI dr Budi Sylvana menyambut baik dengan tujuan pengaktifan kembali UPTD pelayanan krisis dan epidemi kesehatan ini.
“Karena saat terjadi bencana di lapangan, tentunya dalam hal penanganan kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan akan mengalami kesulitan. Untuk itu dengan adanya UPTD ini nantinya dapat membantu peran, tugas dan fungsi dinas kesehatan,” kata Budi Sylvana.
Diungkapkan, UPTD ini adalah berdiri sendiri dan lebih fokus dengan pekerjaannya, apalagi sekarang ini krisis tidak hanya bencana alam tetapi juga wabah penyakit semakin meningkat jumlahnya.
“Saya yakin akan sangat kesulitan ditangani dinas. Tentu harus ada UPTD sebagai perpanjangan tangan dinas dalam pelaksanaan tugasnya,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi SP menjelaskan dukungan dari DPRD dalam hal legislasi dan anggaran akan diberikan terhadap program yang dinilainya masyarakat akan menerima manfaatnya saat terjadi bencana.
“Kami mendukung dan berkomitmen kalau perlu regulasi, maka dewan akan mempersiapkan yang diperlukan Dinas Kesehatan agar UPTD ini bisa dilaunching, sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Selain itu, diharapkan pada tahun 2021 tahapan regulasi dan persiapan-persiapannya sudah selesai, sehingga pada tahun anggaran 2022 program UPTD Pelayanan Krisis dan Epidemi Kesehatan dapat dijalankan. (lyn/KPO-1)
