Menyoal Rencana PPN Pendidikan

Oleh : MHD Natsir Yunas
Dosen Jurusan PLS FIP UNP Padang

Sejatinya pendidikan menjadi hak setiap warga negara yang harus dibiayai oleh negara. Pemerintah sebagai pengelola negara memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memberikan layanan pendidikan kepada setiap warganya. Sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kemudian pada Ayat 2 ditegaskan tentang kewajiban setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Dalam hal ini menjadi jelas bahwa rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pendidikan bertentangan dengan UUD 1945 tersebut. Karena UUD 1945 Pasal 31 menjadi salah satu landasan penting untuk mengatur keberlangsungan kegiatan pendidikan di tanah air. Pasal ini memuat jelas tentang hak pendidikan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.

Oleh sebab itu menjadi sangat wajar ketika terjadi penolakan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap keinginan pemerintah yang akan memungut PPN pada jasa pendidikan, seperti tertuang dalam draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Rencana pemerintah tersebut diyakini akan berimbas pada biaya penyelenggaraan pendidikan, yang tentu saja akan memberatkan lembaga pendidikan swasta seperti PAUD, Perguruan Tinggi, Bimbingan Belajar (Bimbel), lembaga kursus dan berbagai lembaga pendidikan nonformal. Padahal sama-sama diketahui sebagian besar dari lembaga tersebut dengan dana terbatas masih berjuang untuk tetap bisa bertahan memberikan layanan pendidikan pada masyarakat di tengah pandemi ini.

Banyak dari lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tersebut kesulitan dalam pembiayaan pendidikan. Bahkan ada yang mengurangi gaji guru, bahkan mengurangi SDM di lembaganya agar proses pembelajaran terhadap peserta didik tetap berjalan dengan baik. PPN yang akan diterapkan pemerintah tentu akan berimbas pada kebijakan lembaga dalam mengelola pendidikannya. Seperti kenaikan biaya pendidikan yang akan memberatkan para orang tua siswa. Terlebih lagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini perekonomian masyarakat sangat sulit dan memprihatinkan. Keterbatasan orangtua dalam menyediakan fasilitas yang layak untuk kebutuhan belajar anak dengan sistem daring selama pandemi ini menjadi salah satu persoalan yang belum terselesaikan.

Rencana kebijakan ini nantinya juga dikhawatirkan akan mematikan lembaga-lembaga pendidikan swasta, baik formal maupun nonformal yang dikelola oleh masyarakat. Mungkin nanti lembaga dengan dana besar saja yang akan mampu bersaing dengan kebijakan tersebut. Sedangkan lembaga-lembaga kecil dengan dana sangat terbatas akan kesulitan. Sehingga akhirnya akan semakin terlihat ketimpangan (disparitas) antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemilik modal besar dengan lembaga kecil yang hanya memiliki dana terbatas.

Alasan pemerintah yang menyebutkan bahwa kebijakan tersebut demi keadilan, sungguh sulit dipahami oleh masyarakat. Keadilan seperti apa yang dimaksudkan? sedangkan dalam Undang-undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan kewajiban negara untuk membiayainya. Terkait dengan hal itu maka rencana pemerintah memungut PPN pendidikan jelas bertentangan dengan UUD 1945 tersebut. Pasal 31 dalam UUD 1945 ini sangat jelas menyebut hak pendidikan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.

Berita Lainnya
1 dari 292

Selanjutnya alasan dengan menyebutkan bahwa pungutan PPN pendidikan ini hanya diperuntukkan bagi lembaga pendidikan dengan kelas tertentu jelas kurang tepat. Karena biaya tinggi yang diberlakukan oleh beberapa lembaga pendidikan favorit yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak sepenuhnya memberlakukannya pada semua peserta didik. Masih banyak di antara sekolah berbiaya tinggi tersebut yang memberikan subsidi silang bagi peserta didik yang kurang mampu. Artinya, biaya tinggi tidak untuk semua peserta didik, tetapi kepada mereka yang mampu agar bisa berbagi dengan mereka dengan kemampuan ekonmi terbatas. Perhatian kepada peserta didik yang kurang mampu dan memiliki prestasi diberikan dengan kebijakan subsidi silang tersebut. Dalam konteks inilah PPN pendidikan yang akan diterapkan pemerintah dikhawatirkan akan merusak sistem yang sudah dijalankan.

Semua upaya yang dilakukan masyarakat dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas adalah bentuk kesadaran dan tanggung jawab bersama setiap warga. Tugas pemerintah seharusnya adalah memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tersebut sesuai dengan landasan hidup bernegara berdasarkan Pancasila. Karena sebagian dari lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tidak membutuhkan bantuan dana dari pemerintah. Mereka hidup dari kepedulian masyarakat sekitar untuk menghadirkan pendidikan yang lebih baik.

Oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangakan terkait rencana pemerintah yang akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan tersebut. Pertama, dalam menjalankan kebijakan (khususnya yang terkait dengan pendidikan), pemerintah tidak boleh abai dengan UUD 1945 Pasal 31 sebagai landasan dalam mengatur berbagai kegiatan pendidikan di tanah air. Apapun bentuk dan kebijakan yang diambil harus tetap memperhatikan hak mendapatkan pendidikan dasar dari setiap warga negara dengan sumber biaya dari pemerintah. Negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan dasar setiap warga negara.

Kedua, Pemerintah perlu lebih kreatif mencari sumber dana yang berpihak kepada masyarakat kecil. Seperti menetapkan pajak yang sesuai kepada pemilik mobil mewah yang cukup banyak di negara ini sebagai salah satu sumber dana yang perlu dipertimbangkan. Karena mobil mewah bukanlah kebutuhan mendasar manusia, sedangkan pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Ketiga, seharusnya pemerintah lebih fokus untuk menyelesaikan persoalan penyelenggaraan pendidikan selama pandemi ini yang dirasa belum mendapatkan hasil maksimal. Baik itu terkait dengan akses pendidikan yang belum merata didapatkan oleh seluruh daerah-karena terbatasan wilayah yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan sistem daring, maupun capaian pembelajaran yang masih fokus pada kemampuan kognitif dan belum sepenuhnya mencapai tingkat kemampuan afektif dan psikomotorik sebagaimana tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan yang baik adalah jendela dan harapan masa depan bagi setiap warga bangsa ini. Karenanya memajaki pendidikan bukanlah pilihan terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Seharusnya setiap kebijakan yang terkait dengan pendidikan hasil akhirnya adalah akses mudah bagi pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan setiap individu yang hidup di negara tercinta ini.

Oleh sebab itu, semua kebijakan yang dapat menghalangi terpenuhinya hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, tentu harus dicegah dan dihentikan. Semoga saja bangsa ini bisa lebih arif dalam menghadapi setiap masalah. Sehingga setiap kebijakan yang diambil akan memberikan pengaruh yang lebih baik bagi masa depan dunia pendidikan dalam mewujudkan generasi-generasi yang berkualitas di masa mendatang.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya