Duh! Tanah Airku Terburuk Ketahanan Covid-19

Oleh Adzkia Mufidah, S.Pd
Pengajar di Kecamatan Danau Panggang, HSU

Awal Agustus 2021 pemerintah resmi mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Sebab diklaim mampu menurunkan angka kasus Covid-19 di Tanah Air.

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, para epidemiolog dan ahli kesehatan masyarakat justru menyimpulkan grafik data pandemi Covid-19 di Indonesia menunjukkan masih tak terkendali. Sejumlah target pemerintah dalam pengendalian pandemi tidak tercapai dan angka kematian makin tinggi.

“Selama satu bulan setelah mulai dari pertengahan Juni sampai akhir Juli ini kasus atau pencapaian kita itu menunjukkan bahwa belum terkendali,” kata epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane. (tirto.id, 29/7/2021)

Di samping itu, menurut sebagian pihak penurunan kasus itu karena minimnya testing atau pemeriksaan kasus dan pelacakan kontak.

Berdasarkan catatan Our World in Data, rata-rata tujuh harian tes di Indonesia per 28 Juli 2021 adalah 0,6 per 1.000 penduduk. Jumlah ini masih di bawah negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Hingga akhir Juli 2021 positivity rate Indonesia tercatat masih tinggi. Masih di atas 20 persen. Angka persentase itu melampaui ambang batas positivity rate yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yakni lima persen. (cnnindonesia.com)

Bahkan jumlah kasus kematian harian Indonesia adalah yang terbanyak di dunia. Melebihi angka kematian harian di Rusia, Brasil dan Rusia. Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, angka kematian tertinggi selama pandemi Covid-19 terjadi pada Juli. (Kompas.com)

Karena itu periode Juli 2021, tanah air tercinta ini dinilai Bloomberg (oleh Media Amerika Serikat) sebagai negara terburuk ketahanan Covid-19.

Lalu, atas dasar apa pemerintah mengklaim telah terjadi penurunan kasus Covid-19? Meski sudah lebih satu setengah tahun, namun pandemi virus corona (Coronavirus Disease-2019/Covid-19) masih menghantui Indonesia.

Sejak awal pandemi, kebijakan pemerintah sudah diragukan oleh masyarakat. Pemerintah terkesan tidak serius melindungi masyarakat dari Covid-19. Berbagai kebijakan dibuat, namun terkadang kontradiktif. Alhasil pandemi dan dampaknya pun tak kunjung teratasi.

Pemerintah juga sudah bolak-balik memperpanjang PPKM darurat, yang diberlakukan sejak 3 Juli 2021. Teranyar, pemerintah memperpanjang PPKM level 4. Namun tak mampu menekan lonjakan wabah. Pasalnya, sejak PPKM darurat diperpanjang sejumlah indikator penanganan pandemi Covid-19, belum juga membaik.

Salah satunya adalah testing. Hingga saat ini belum ada kenaikan signifikan dalam jumlah testing oleh pemerintah. Padahal itu penting agar cepat diketahui jumlah masyarakat yang terinfeksi dan wilayah sebaran virus. Dengan begitu bisa mempermudah penanganannya. Sayangnya, hingga hari ini angka testingnya belum juga mencapai target hingga 500 ribu spesimen per hari.

Ironisnya lagi PPKM yang dimaksudkan pemerintah untuk menahan laju penularan virus Covid-19 justru berdampak terhadap sosial-ekonomi. Kebijakan ini terbukti membuat rumah tangga dan dunia usaha menderita karena ekonomi ‘lumpuh’.

Berita Lainnya
1 dari 327

Masyarakat dirumahkan, dilarang berdagang, dan dibatasi aktivitasnya di luar rumah. Namun tidak diberikan jaminan kebutuhan pokok. Akibatnya Masyarakat kian sengsara. Resiko kenaikan angka pengangguran dan kemiskinan pun kian tak terelakkan.

Beginilah negara yang menerapkan sistem sekularisme-kapitalisme dalam menangani persoalan, termasuk persoalan pandemi. Tidak pernah tuntas. Namun selalu saja menyisakan masalah.

Dalam perspektif kapitalisme kepentingan ekonomi adalah yang utama. Kadang hal itu seolah dipandang lebih penting dari pada nyawa. Kita bisa melihat sebelumnya bagaimana negara membuat kebijakan kontradiktif, menggalakkan sektor pariwisata bahkan dimasa pandemi ini.

Alasannya itu salah satu pintu menambah pemasukan negara, yang tengah seret akibat pandemi. Pemerintah berdalih bahwa hal itu aman selama dilakukan prokes. Kalau perlu disertai dengan pemberian vaksinasi di tempat piknik.

Di sisi lain, penanganan penularan virus tidak didasarkan pada paradigma yang benar. Dan bahwa nyawa rakyat harus dilindungi. Kasus penularan, orang yang sakit, dan yang meninggal karena Covid-19 dipandang seolah hanya sebagai angka.

Tidak hanya itu, perspektif tata kelola sistem kapitalisme membuat segala sesuatu dilakukan negara berlandaskan untung rugi, materi. Bahkan dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Semakin dijauhkan dari konteks pelayanan publik. Tetapi diarahkan pada pendekatan bisnis.

Terlihat jelas betapa sistem batil saat ini membuat pemerintah makin berlepas tangan dari tanggung jawabnya dalam mengurusi masyarakat. Mereka hadir hanya sebagai pembuat aturan/kebijakan. Bukan pengurus dan pelayan masyarakat.

Memang kebijakan yang berfokus pada penuntasan pandemi sangat mendesak untuk diimplementasikan. Di samping untuk mencegah bertambahnya korban, juga agar perbaikan kondisi akibat dampak pandemi bisa segera dilakukan. Untuk ini, tentu saja sudah tidak bisa berharap kepada sistem kapitalisme yang terbukti telah gagal.

Sudah saatnya merujuk kepada aturan Islam. Sebab aturan Islam berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Mengetahui lagi Maha Pengatur.

Islam memiliki metode baku dalam mengatasi wabah, yakni dengan karantina atau lockdown.

Karena itu, ketika wabah terdeteksi, negara segera mengambil kebijakan melakukan pemisahan sempurna antara si sakit dan masyarakat yang sehat.

Tentu tidak cukup sekedar itu. Bagi mereka yang terinfeksi, negara menjamin pengobatannya hingga sembuh. Pengobatan tersebut diberikan secara gratis oleh negara. Termasuk pemberian vaksin.

Penerapan lockdown tentu saja tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ditopang penerapan sistem ekonomi dan politik Islam. Dengan begitu, segala kebutuhan pokok masyarakat selama proses lockdown akan mampu dijamin dan dipenuhi oleh negara. Tidak hanya itu, resesi ekonomi akibat diterapkannya lockdown pun akan dapat dicegah.

Begitulah sistem dalam menangani pandemi. Mekanisme seperti tersebut telah diaplikasikan oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab pada era kepemimpinannya. Beliau mengambil kebijakan “lockdown” kala wabah penyakit (Tha’un) melanda masyarakat saat itu. Alhasil, wabah dapat diakhiri dalam waktu yang relatif singkat.

Sungguh, hanya sistem Islam yang memiliki aturan sempurna dan telah terbuki mampu menyelesaikan persoalan yang menimpa umat manusia. Termasuk persoalan pandemi. Masihkah kita ragu mengambil aturan dan sistem Islam?

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya