Mengkritisi Perspektif Kesetaraan Gender

Oleh : Haritsa Amina
Pemerhati Perempuan

Tahun 2021 yang baru saja berlalu dipenuhi keprihatinan terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Beberapa kasus menjadi pembicaraan publik. Kasus mahasiswi yang bunuh diri karena depresi akibat perlakuan buruk sang pacar memunculkan diskusi tentang ‘dating violance’. Dan di penghujung tahun publik dikejutkan dengan kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan agama.

Tentu saja kasus demi kasus semakin menyadarkan bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi persoalan krusial yang dihadapi negeri ini. Terlebih kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk fenomena gunung es. Artinya kejadian sebenarnya jauh lebih banyak dari pada yang dilaporkan. Kekerasan yang terlaporkan setiap tahunnya begitu banyak. Dan pada tahun 2021, dari Januari hingga Oktober 2021, Komnas Perempuan menerima 4.500 aduan kekerasan terhadap perempuan. Jumlah ini dua kali lipat dari aduan yang diterima pada tahun 2020. (detikNews.com, 06/12/2021).

Mengacu pada tingginya kasus, sejumlah pihak terutama para pegiat gender dan pengadvokasi HAM mendesakkan pengesahan RUU TPKS. RUU TPKS diharapkan bisa melindungi perempuan dari tindak kekerasan dan juga memberi amanah pengayoman pada korban. Namun terlepas dari tujuan mulia RUU ini, RUU ini memiliki pasal-pasal kontroversial dan memicu perdebatan filosofis.

Sudut pandang sekuler dan liberal dikritisi banyak pihak. Anggota komnas HAM mengakui bahwa aspek kesusilaan tidak seharusnya dilibatkan dalam masalah kekerasan seksual terhadap perempuan. Kesusilaan atau agama tidak diberi ruang untuk menilai dalam masalah kekerasan. Inilah perspektif liberalisasi yang menjadi keberatan banyak pihak. Jika perempuan dilecehkan oleh seorang laki-laki, maka tidak perlu dilihat apakah dia berpakaian terbuka yang menonjolkan daya tarik seksualnya ataukah sang perempuan itu berpakaian tertutup. Begitu pula jika seorang perempuan mengalami rudapaksa atau kekerasan fisik maka asumsi tanpa norma susila tidak mempertimbangkan apakah hubungan yang terjalin itu pernikahan yang sah, yang menempatkan laki-laki dan perempuan untuk berkomitmen ataukah dalam hubungan zina, tidak sah yang berorientasi pada kesenangan semata. Memasukkan asumsi norma susila atau agama akan mengaburkan posisi pelaku dan korban. Ini tidak dikehendaki pegiat gender dan HAM. Korban tidak dilihat murni sebagai korban, begitupula pelaku bisa diperlakukan sebagai pelaku dan korban sekaligus.

Kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan anak (KtA) dianggap terjadi di ruang vakum bias gender dan seksis. Perempuan menjadi korban atau rentan menjadi korban karena pandangan bias gender yang diadopsi masyarakat. Perempuan dipandang rendah karena diposisikan dibawah superioritas laki-laki yang dominan dalam kehidupan publik dan domestik. Perempuan terkungkung sebagai obyek seksual dan fungsi reproduksi yang tidak berdaya. Karena tugas-tugasnya dalam rumah tangga, perempuan selalu dituntut sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap semua masalah hubungan dan rumah tangga. Dalam situasi ini perempuan akan rentan menjadi korban kekerasan baik kekerasan, fisik, psikis dan seksual. Bahkan perempuan yang menjadi korban tetap disalahkan. Karenanya menurut pegiat gender dan HAM, UU harus fokus pada korban dan mengayominya. Relasi kuasa yang timpang oleh dominasi laki-laki harus dihilangkan. Inilah akar masalah kekerasan seksual menurut perspektif gender.

Benarkah pandangan dan UU berperspektif kesetaraan dapat melindungi perempuan dan anak terhadap kekerasan seksual?

Berita Lainnya

Acara Islami yang Tidak Islami

Bahaya Belajar Teks Agama Secara Leterlek

1 dari 540
loading...

Kegagalan Perspektif Gender

Eksperimen satu abad keadilan dan kesetaraan gender di Amerika Serikat memberi banyak pelajaran. Pandangan bahwa agama dan budaya menganaktirikan perempuan dalam tatanan patriarki melatarbelakangi gagasan keadilan dan kesetaraan gender di Barat. Gagasan ini tidak sekedar menuntut hak perempuan untuk berkiprah dalam ruang publik yaitu ekonomi dan politik. Lebih jauh, gagasan ini manyeret perempuan hingga liberalisasi seksual dan pilihan orientasi seksual. Mengapa? Karena tatanan kesetaraan dan keadilan gender adalah antitesis atau kebalikan dari tatanan budaya (agama) yang dikatakan sebagai seksis, bias gender. Tatanan tradisional, seperti agama Islam memastikan relasi seksual laki-laki dan perempuan hanya dipenuhi dalam lembaga pernikahan. Pernikahan mengkondisikan laki-laki dan perempuan untuk berkomitmen. Distribusi peran dan tanggung jawab yang berbeda pada laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri akan menjaga perempuan dan peran yang dilakukannnya. Bagaimanapun, elemen dan fungsi alamiah 3 M (mengandung, melahirkan, menyusui) hanya bisa dilakukan perempuan dan membatasi ruang gerak perempuan. Karenanya agama memandatkan kewajiban bekerja dan menafkahi bagi laki-laki. Selain itu, tatanan agama juga menjaga munculnya rangsangan-rangsangan seksual di luar rumah. Agama mengatur kehidupan publik seperti menata interaksi laki-laki dan perempuan seperti larangan pergaulan bebas seperti zina atau mengatur pakaian perempuan. Pengaturan ini akan menjaga individu dan mengokohkan institusi rumah tangga.

Namun pengaturan relasi dalam pernikahan dan perlindungan terhadap perempuan justru dianggap sebagai diskriminasi dan pembatasan terhadap perempuan. Tentu ini suatu bentuk persangkaan negatif, apriori terhadap agama.

Pandangan kesetaraan menyerukan my body is my authority. Otoritas terhadap tubuh berarti kebebasan berbuat. Dalam konteks kebebasan tersebut, kekerasan atau kejahatan seksual terjadi jika aktivitas seksual tidak dikehendaki perempuan dan perempuan di sini akan menjadi korban. Namun jika suka sama suka, tanpa paksaan meski melanggar norma agama, tidak terhitung sebagai kekerasan seksual.

Padahal perspektif kebebasan pun bisa dipakai laki-laki dan menempatkan mereka sebagai korban. Survei pada mahasiswa di Amerika Serikat memberikan temuan mengejutkan bahwa mayoritas mahasiswa laki-laki berpikir tidak masalah memperkosa, karena perempuan mengundang mereka untuk melakukannya. Di AS, perdebatan tentang pelaku dan korban dalam kekerasan seksual menjadi tantangan moral yang tidak berujung. Jika seorang suami menjalin hubungan dengan perempuan lain atas dasar suka sama suka, dan hubungan tersebut menyakiti psikis isteri sahnya, bagaimana perbuatan konsensual ini secara sepihak menjadikan laki-laki, sang suami bersalah? Lalu apakah perempuan, pasangan selingkuh suami itu juga disebut korban? Tentu banyak pertanyaan yang sama diajukan pada kasus-kasus serupa yang melibatkan prinsip kesepakatan, konsensual dan non konsensual. Karenanya, meski UU anti kekerasan sudah berlaku, namun keberadaan UU atau hukum tidaklah bisa mencegah kekerasan bahkan sekedar mengurangi kasus-kasus yang terjadi. Nalar kebebasan menjadikan kejahatan itu relatif dan begitu mudah dilakukan, yaitu ditentukan oleh kehendak manusia. Tidak mengherankan kasus-kasus kejahatan, kekerasan menjadi masif. Salah satunya, kasus femicide, pembunuhan terhadap perempuan baik oleh suami, tunangan dan pacar atau patner seksual, menjadi pembunuh nomor satu wanita di AS.

Perspektif liberal dan sekuler juga menafikan realita lain bahwa kekerasan terhadap perempuan baik dalam hubungan yang sah atau tidak sah tidak berkaitan dengan relasi kuasa dan dominasi gender yang timpang. Fakta kasus-kasus kekerasan justru mengungkap pendorong tindak kekerasan yang berkaitan dengan faktor-faktor lain yang memperburuk situasi invidudu seperti tekanan ekonomi, bekal pendidikan yang membentuk akhlak/moral, penyalahgunaan narkoba, adiksi alkohol atau paparan pornografi dan pornoaksi. Singkatnya, tatanan yang melingkupi individu dan keluarga serta masyarakat sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan.

Jika mengabaikan duduk perkara sebenarnya, bagaimana bisa perspektif kesetaraan gender digunakan untuk mengatasi persoalan kekerasan? Alih-alih menyelesaikan masalah, perspektif kebebasan tersebut justru berbahaya dan membuat situasi invidudu dan masyarakat memburuk oleh relatifitas moral. Wallahu alam bis shawab.

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya