Martapura, KP – Pencanangan Zona Integritas sebuah instansi bertujuan mewujudkan sistem manajemen yang akuntabel, kredibel dan bebas korupsi.
Hal tersebut disampaikan Sekdakab HM Hilman saat membuka Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banjar, di Hotel Rodhita, Banjarbaru, Selasa (07/05/2024).
Hilman menjelaskan, kegiatan ini melibatkan koordinasi dan kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah, terutama pada level pengambil kebijakan.
“Kolaborasi ini kunci keberhasilan dalam pembinaan statistik sektoral, bertujuan memastikan data yang dihasilkan berkualitas dan relevan dengan kebutuhan tugas pokok setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar,” jelasnya.
Kepala BPS Kalsel Martin Wibisono meminta seluruh BPS Kabupaten/Kota membangun zona integritas.
“Membangunnya menuju WBK dan WBBM dimulai dari pencanangan untuk menegakkan zona integritas dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik,” imbuhnya.
Khusus untuk pembinaan statistik sektoral, lanjut Martin, secara tidak langsung berpengaruh kepada masyarakat secara umum.
“Salah satu contoh pembinaan statistik sektoral oleh BPS Banjar adalah program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) yang dimulai 2022, bertujuan meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pemanfaatan data, sehingga perencanaan pembangunan desa lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Pada kesempatan ini juga dibacakan Pakta Integritas oleh Plt Kepala BPS Banjar Deisy Andriani, penyerahan penghargaan Produsen Data Terbaik penyampaian data Kabupaten dalam angka 2024 kepada Disnakertrans Banjar dan OPD dengan Koordinasi Terbaik pada penyelenggaraan kegiatan statistik Kabupaten Banjar 2023 kepada Bappedalitbang serta Launching Aplikasi Basis Data Kesehatan Bayi dan Anak (BAKIAK).
Dilanjutkan Focus Group Discussion (FGD) pembinaan statistik sektoral OPD se-Kabupaten Banjar. Kegiatan ini diikuti 65 peserta, terdiri dari 30 orang dari OPD dan pegawai BPS setempat. (Wan/K-3)
