Iklan
Iklan
Iklan
OPINI PUBLIK

Korelasi Agama dengan Budaya Nasional

×

Korelasi Agama dengan Budaya Nasional

Sebarkan artikel ini

Oleh : Ahmad Barjie B
Komisi Infokom MUI Kalsel, Penulis buku “Korelasi Agama dengan Budaya Banjar”

Pemerintah telah menyusun draf Peta Jalan Pendidikan Nasional tahun 2020-2035 dengan visi “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, berakhlak mulia, dengan melaksanakan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila”.

Jika membutiri rangkaian kalimat ini, semua terasa baik, bagus dan penting dimiliki seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi peserta didik dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Namun ada sesuatu yang terasa kurang, yaitu tidak dicantumkannya tuntutan kepada peserta didik untuk “Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”, sebagaimana kita temui pada setiap visi pendidikan nasional pada perundang-undangan sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 dan Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Draf ini sempat menjadi kontroversi di tengah masyarakat, menjadi polemik, bahkan ada yang panik dan bereaksi berlebihan. Ada kekhawatiran, kalau visi keimanan dan ketakwaan dihilangkan, berarti pendidikan agama di sekolah-sekolah juga akan ditiadakan

Komisi X DPR-RI menggelar rapat dengar pendapat secara fisik dan virtual dengan Mendikbud Nadiem Makarim, 10 Maret 2021 lalu. Komisi X seperti disampaikan Ketuanya Saiful Huda, menyatakan bahwa draf sepanjang 70-an halaman ini perlu sekali dikritisi dan disempurnakan lagi, terutama terkait tidak dicantumkannya frasa agama di dalamnya. Menurutnya, visi pendidikan nasional hendaknya menjadikan nilai-nilai agama, tradisi budaya Nusantara, aspek historis pendidikan Nusantara dan pemikiran para tokoh pendidikan sebagai bagian integral dalam upaya pembentukan karakter bangsa.

Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr Haedar Nasir yang organisasinya banyak bergerak di bidang pendidikan, juga mengaku heran, karena selain UU Sisdiknas terdahulu yang selalu menyertakan frasa keimanan dan ketaqwaan, pasal 31 ayat (3) UUD 1945 Amandemen juga menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Baca Juga:  2022, Tahun Penderasan Moderasi Beragama(Menyuburkan Isme-Isme Kufur)

Menyikapi reaksi ini, Mendikbud Nabiel Makarim menyatakan, pihaknya terbuka dan akan memasukkan kembali frasa yang dikehendaki. Ia meminta masyarakat tidak perlu panik dan berpolemik, sebab tidak ada niatan dari pemerintah untuk meniadakan pendidikan agama dalam kurikulum. Menurutnya, isu bahwa pelajaran agama akan dihapuskan dari kurikulum hanya hoaks dari orang-orang yang “kreatif” menebar isu yang memanaskan suasana.

Dari Awal

Sebenarnya kekhawatiran masyarakat wajar adanya. Sebab, ada kecenderungan setiap kali membuat peraturan perundang-undangan, pemerintah langsung menyusunnya tanpa menyertakan hal-hal yang mendasar, seperti persoalan agama. Setelah diprotes keras, barulah pemerintah melakukan revisi.

Ini tampak misalnya, pada Perpres Nomor 10 tahun 2021 tentang Usaha Penanaman Modal yang melegalisasi industri miras pada beberapa provinsi, setelah banyak kalangan mengkritisi barulah kemudian presiden mencabutnya. Menjadi pertanyaan, bagaimana kalau masyarakat tidak tahu atau tidak sempat melakukan protes, akankah suatu peraturan atau perundangan diberlakukan dan dijalankan begitu saja, padahal masyarakatlah yang akan melaksanakan, terkena dampak dan sanksi jika melanggarnya.

Seharusnya dari awal pemerintah sendiri yang memasukkan hal-hal yang mendasar. Misalnya dalam visi pendidikan nasional di atas, memang sudah seharusnya nilai-nilai agama dijadikan sebagai landasan utama, sebab sila pertama Pancasila sudah mendasarkan bahwa NKRI ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan begitu masyarakat akan yakin dan percaya terhadap niat baik pemerintah, dan tidak memasang kecurigaan yang tidak perlu. Niat baik, tidak bisa hanya diletakkan di dalam hati atau disimpan dalam bahasa implisit. Terlebih dalam peraturan perundang-undangan, semuanya harus ditulis melalui bahasa eksplisit, yang jelas dan tegas.

Agama dan Budaya

Setelah 78 tahun merdeka, mestinya posisi agama dalam negara tidak perlu lagi dipersoalkan. Begitu juga hubungan agama dengan budaya. Menurut pakar antropologi budaya, Prof Koentjaraningrat, setidaknya ada tiga agama yang sangat memberi pengaruh besar terhadap budaya Nusantara, yaitu agama Hindu-Budha, Islam dan Kristen. Dari ketiga agama ini, Islam memberi pengaruh terbesar dan terluas, sebab keberadaannya memang sudah berbilang abad dan sudah berurat berakar dalam budaya Nusantara. Karena itu di ranah Minang ada perbahasa “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, alam takambang jadi guru”. Di tanah Melayu Malaysia, Sumatra dan sebagian Kalimantan juga kental budaya yang bercorak Melayu-Islam.

Baca Juga:  Cadangan Minyak Bumi Segera Habis : Prediksi Yang Tepat Atau Keliru?

Seorang pakar hukum Belanda LwC Van den Berg melalui teori Receptio in Complexu, mengakui bahwa umat Islam Indonesia sebelum era kolonialisme (l596-l945) benar-benar telah menerima dan menerapkan ajaran Islam secara menyeluruh, yang mengejawantah dalam berbagai peraturan hukum, budaya dan adat istiadat. Snouck Hurgronje kemudian muncul dengan teori Receptie, yang menyatakan agama Islam baru berlaku jika sesuai dengan adat dan budaya.

Karena itu tak ada gunanya kita memisahkan antara agama dengan budaya, atau memposisikan keduanya secara berlawanan. Keduanya memang berbeda, agama adalah God Made (buatan Allah) dengan kebenaran yang bersifat mutlak, sementara budaya adalah Men Made (buatan manusia) dengan kebenaran relatif. Sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan agama, ia tetap berhak hidup dalam komunitas dan lokalitas etnisitasnya. Bahkan ada kalanya adat dan budaya juga diadopsi menjadi hukum. Salah satu kaidah fiqhiyah berbunyi: al ’adatu muhakkamah (adat itu bisa menjadi hukum). Kecuali kalau budaya berlawanan dengan ajaran agama, maka ia harus kita hilangkan. Proses penghilangan ini pun sebenarnya sudah diupayakan oleh ulama dan leluhur kita, meskipun hingga sekarang sebagian masih bertahan.

Pemerintah tidak perlu ragu untuk menyebutkan keimanan dan ketakwaan, sebab ia merupakan milik semua agama, bahkan itu lebih universal ketimbang budaya yang bersifat lokal. Dengan menyebut frasa iman dan takwa secara eksplisit, maka pendidikan karakter bangsa menjadi jelas arahnya. Kalau sekadar frasa berakhlak mulia, meskipun ia juga bagian dari ajaran agama, namun dimensinya masih bersifat horisontal-duniawi, yaitu hubungan sesama manusia. Tetapi kalau dimasukkan keimanan dan ketaqwaan maka ada dimensi vertikal dan ukhrawi, bahwa segala sesuatu yang dijadikan sikap, ucapan dan perbuatan manusia akan ada pertanggungjawaban di hadirat Tuhan.

Baca Juga:  Kenaikan Tarif Listrik di Tengah Negeri Yang Kaya Sumber Daya Alam

Pelaku korupsi pasti orangnya pintar, mungkin akhlaknya sesama manusia juga baik-baik saja, sopan, terhormat, bahkan mungkin juga dermawan, tetapi itu jelas sebuah ketidakjujuran, melanggar hukum agama dan pengadilan Tuhan di akhirat yang sangat berat tentu akan menunggunya.

Benar kata dai kondang alm KH Zainuddin MZ, mencari orang pintar mudah, tetapi mencari orang jujur sulit. Di sinilah pendidikan karakter dalam arti seluas-luasnya menjadi semakin penting. Dasar dari pendidikan karakter, sebagai nama lain dari pendidikan akhlak, tidak lain adalah ajaran agama itu sendiri. Wallahu A’lam.

Iklan
Iklan