Oleh : Saadah, S.Pd
Pendidik dan Pemerhati Sosial Masyarakat
Rencana pemerintah untuk mengubah skema pemberian subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram (kg) menjadi bantuan langsung tunai (BLT) dinilai akan melahirkan masalah baru. (17 Juli 2024, https://www.beritasatu.com)
Meskipun rencana ini masih dalam tahap pembahasan oleh Kementerian ESDM bersama DPR, kebijakan ini akan menimbulkan kerumitan. “Menurut saya itu dalam implementasinya akan rumit, secara wacana bisa sangat efektif tentunya. Namun, implementasinya akan rumit karena antara penerima BLT dengan LPG ini, meskipun fokusnya sama pada orang tidak mampu, tetapi LPG ini kaitannya dengan produktivitas perekonomian,” kata pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. (17 Juli 2024, https://www.beritasatu.com)
“Kalau subsidi LPG dihapus, harga-harga akan melambung tinggi. Nanti yang terdampak masyarakat miskin lagi, nanti tambah susah daya belinya. Selama ini kan, dapat subsidi itu bisa secara langsung menekan harga pokok pangan, bisa secara efektif menekan harga, artinya harga bisa terjangkau oleh masyarakat bawah,” jelasnya. (17 Juli 2024, https://www.beritasatu.com)
Alasannya, selain karena dianggap tidak tepat sasaran, subsidi gas LPG ini pun semakin membebani APBN. Kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah dalam upayanya memangkas subsidi dan kompensasi energi hingga Rp671 triliun pada 2025.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno memerinci, jika harga gas LPG 3 kg bersubsidi saat ini di kisaran Rp20 ribu, maka setelah dicabut harganya menjadi Rp53 ribu. Ini karena pada setiap satu tabung gas LPG 3 kg terdapat subsidi pemerintah sebesar Rp33 ribu. Sebagai gantinya, pemerintah akan memberikan BLT kepada warga yang berhak sebesar Rp 100 ribu per bulannya. Nominal tersebut berdasarkan asumsi bahwa setiap bulannya rata-rata warga mengonsumsi gas 3 kg sebanyak tiga tabung. (21 Juli 2024, https://www.cnbcindonesia.com)
Para pengamat sudah banyak mengingatkan pemerintah agar tidak mencabut subsidi produk migas. Bagaimanapun, efek domino kenaikan harganya akan cepat dirasakan oleh masyarakat lantaran subsidi LPG berkaitan dengan produktivitas perekonomian.
Sedangkan kompensasi yang diberikan yaitu pemberian BLT sebesar Rp100 ribu kepada yang berhak jelas tidak menyolusi. Selama ini, program BLT lainnya seperti BLT BBM, BLT subsidi upah, dan BLT UMKM sudah penuh dengan polemik. Birokrasi yang rumit dan pendataan yang buruk menyebabkan penyaluran BLT banyak yang salah sasaran. Untuk itu, mengalihkan subsidi LPG ke BLT dengan alasan agar semakin tepat sasaran, alasan yang tidak jelas.
Menyikapi subsidi yang dianggap belum tepat sasaran, Trubus menyarankan, LPG tetap disubsidi, tetapi dengan perbaikan distribusi. (17 Juli 2024, https://www.beritasatu.com)
Alasan lain subsidi LPG, yang katanya membebani APBN, juga tidak bisa dibenarkan. APBN sendiri akan terus defisit meski anggaran untuk subsidi ditiadakan. Lemahnya APBN negeri ini tidak bisa dilepaskan dari politik APBN yang kapitalistik, yaitu APBN yang pemasukannya bertumpu pada pajak dan utang, tetapi pengeluarannya tidak fokus pada kemaslahatan umat. Atas dasar ini, pengalihan subsidi LPG ke BLT bukan hanya tidak efektif, tetapi juga akan menambah persoalan baru.
Negeri yang kaya akan gas alamnya malah menjadi net importer LPG. Dampaknya, harga LPG terus naik. Andai saja pemerintah mengelola migasnya secara mandiri, niscaya harga LPG akan sangat terjangkau. Namun lagi-lagi persoalannya pada teknologi, SDM, dan biaya, sehingga pemerintah lebih memilih bergantung pada korporasi swasta daripada mengelola kilang gas sendiri.
APBN di negeri yang berlimpah SDA malah selalu defisit karena sumber utama APBN nya berasal dari pajak. Andai saja SDA dikelola secara mandiri maka pemasukan negara akan sangat besar. Dalam sistem saat ini pengelolaan SDA diserahkan pada asing karena mengambil sistem ekonomi kapitalisme, yang menganggap bahwa siapapun bebas memiliki apapun selama ia memiliki modal.
Dalam sistem kapitalisme, negara hanya berfungsi sebagai regulator yang membuat para pemilik modal bisa menguasai SDA dengan mudah, sehingga tidak heran jika kehidupan rakyat kian menderita.
Sedangkan BLT yang digelontorkan kepada rakyat jelas tidak sebanding dengan biaya kebutuhan hidup yang terus meningkat. Untuk itu, makin nyata bahwa BLT hanyalah politik pencitraan.
Berbeda dengan sistem Islam yang memiliki berbagai mekanisme pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan menjadikan negara sebagai pengurus umat. Pelayanan negara kepada rakyat akan merata, tidak dibeda-bedakan berdasarkan statusnya dan agama.
Harga gas yang tidak lain kebutuhan rakyat harus terjangkau oleh mereka semua. Bahkan, gas yang gratis sangat mungkin terwujud. Ini karena dalam sistem Islam, negara akan mengelola seluruh SDA secara mandiri dan hasilnya dikembalikan lagi kepada pemiliknya yaitu rakyat, baik dalam bentuk barang ataupun pembangunan sejumlah fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit.
Negara juga akan mengharamkan swasta untuk mengelola SDA yang melimpah. Larangan ini terdapat dalam hadis Rasulullah saw., “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad).
Regulasi kepemilikan yang mengharamkan swasta mengelola SDA melimpah akan menjadikan pemasukan baitulmal melimpah ruah. Dan secara maksimal dalam mendistribusikan gas kepada warga, baik dengan mekanisme ekonomi maupun nonekonomi. Mekanisme ekonomi, negara memastikan setiap kepala keluarga memiliki pekerjaan yang cukup untuk menafkahi keluarganya. Adapun mekanisme nonekonomi negara akan menyantuni siapa saja yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, baik karena cacat, sakit, atau sudah lansia.
Mekanisme ini, dilakukan dengan beberapa langkah. Pertama, birokrasi dalam Islam akan dibuat sederhana sehingga mudah dan mempercepat proses pelayanan kepada rakyat. Kedua, memilih petugas yang amanah karena ia berperan penting untuk menjadikan pelayanan semakin prima. Ketiga, negara akan mempersiapkan SDM terbaik melalui sistem pendidikan yang berkualitas. Berbagai penelitian akan didukung penuh oleh negara sehingga negara akan terdepan dalam sains dan teknologi.
