BPK Nilai Kalsel Berhasil Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) nilai Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Beberapa bidang pembangunan terutama upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan data statistik pencapaiannya di atas rata rata nasional.
Menurut Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Prof Harry Azhar Aziz, selama tahun 2019, ada 4 indikator kesejahteraan yang meningkat di Kalsel.
Yaitu tingkat pengangguran, angka kemiskinan, gini ratio, dan pengendalian inflasi.
Hal itu disampaikan Harry Azhar Azis saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan secara virtual, Kamis (18/6) lalu.
“Berdasarkan data BPS tahun 2019 beberapa indikator kesejahteraan meningkat di antaranya pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan I tahun 2020 tumbuh 5,68 persen. Ini menunjukan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 2,9 persen,” tambahnya.
Lebih lanjut Harry menyampaikan, tingkat pengangguran terbuka tahun 2019 di Kalsel sebesar 4,31 persen jauh lebih baik di rata rata nasional 5,28 persen.
Tingkat kemiskinan tahun 2019 4,55 persen ini juga jauh lebih baik dari rata-rata nasional 9,22 persen, angka gini ratio 0,334 lebih baik di banding nasional 0,380.
Untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,72, masih menunjukan angka yang masih rendah dibanding nasional 71,92.
Sedangkan inflasi di Kalsel pada April tahun 2020 mencapai 1,49 persen jauh lebih baik dibanding nasional 2,60.
Kondisi tersebut menunjukan pertumbuhan ekonomi di Kalsel memberikan dampak positif pada pengurangan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan.
“Kami berharap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan,” katanya.
Sementara itu Gubernur Kalsel, H Sahbirin mengucapkan terima kasih kepada segenap komponen masyarakat atas capaian pembangunan daerah.
Gubernur yang akrab disapa Paman Birin berharap kebersamaan dan sinergi terus dikembangkan dan dipupuk untuk mencapai Kalsel mapan dan sejahtera.
“Terus bergerak bersama untuk mencapai Banua mapan dan rakyatnya sejahtera,” ucap Paman Birin.
Seperti diberitakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), untuk ketujuh kali berturut turut sejak 2012.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kembali merekomendasikan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tahun anggaran 2019.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan secara virtual Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Prof Harry Azhar Azis kepada Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor secara virtual, di Ruang Rapat Paripurna di DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin.(adv/K-2)