Martapura, KP – DPRD Banjar menggelar rapat paripurna agenda pendapat akhir fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan terhadap raperda Kabupaten Banjar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019 serta penyampaian laporan pansus tatib Dewan.
Rapat paripurna tersebut diikuti 31 anggota dewan dipimpin Ketua DPRD Muhammad Rofiqi dan dihadiri Sekdakab Ir HM Hilman, di ruang Paripurna Lantai II gedung DPRD Banjar, kemarin.
Bupati KH Khalilurrahman sendiri mengikuti rapat paripurna melewati video conference dari Command Center Barokah, Mahligai Sultan Adam Martapura.
Fraksi- fraksi dalam penyampaiannya akhirnya menyetujui raperda tersebut menjadi perda. Ketua DPRD Rofiqi mengatakan, pertanggungjawaban Bupati penggunaan APBD diterima oleh semua fraksi.
”Namun ada beberapa yang disoroti, terutama pada kinerja pendapatan daerah, seperti BUMD yang tidak pernah maksimal menyetorkan hasilnya ke daerah,” ungkapnya.
Bupati Khalillurrahman dari Command Center mengucapkan terima kasih atas dukungan pihak legislatif tersebut, sehingga raperda ini dapat diselesaikan dan disetujui.
”Banyak saran dan masukan sangat berarti dari dewan, baik yang disampaikan dalam bentuk pemandangan umum maupun saat pembahasan raperda ini oleh tim anggaran dan Banggar DPRD pada 8 dan 9 Juli 2020 lalu. Ini sangat berguna untuk perbaikan dan kesempurnaan kedepan,” pungkasnya. (Wan/K-3)
