Kendati demikian, Imam Suprastowo mengungkapkan, retribusi di Kalsel ternyata nilainya lebih tinggi dibanding Kalteng, namun hal tersebut dirasakan belum mampu meningkatkan PAD.
PALANGKA RAYA, KP – Komisi II DPRD Kalsel mendukung Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menyusul minimnya kontribusi SKPD tersebut.
“Kita perlu menggali informasi agar Dinas Kelautan dan Perikanan bisa memaksimalkan kegiatan yang menjadi sumber PAD,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, usai kunjunga kerja ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kalteng, kemarin, di Palangka Raya.
Hal ini dikarenakan provinsi tetangga dinilai bagus dalam memaksimalkan program kegiatannya menjadi sumber PAD.
Imam Suprastowo mengakui, banyak hal yang bisa digali di Kalteng, terutama bagaimana agar Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel nanti bisa mendapatkan alokasi anggaran yang lebih bagus, untuk mendongkrak peningkatan PAD.
“Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel hanya Rp30 miliar, sementara di Kalteng sudah mencapai Rp100 miliar lebih,” ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Kendati demikian, Imam Suprastowo mengungkapkan, retribusi di Kalsel ternyata nilainya lebih tinggi dibanding Kalteng, namun hal tersebut dirasakan belum mampu meningkatkan PAD.
“Padahal banyak sumber-sumber PAD yang bisa digali dan ditingkatkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel,” ujar Imam Suprastowo.
Imam Suprastowo berharap, ke depan agar Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel bisa mendapatkan alokasi anggaran yang lebih bagus, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan untuk meningkatkan PAD.
Diantaranya, penyediaan sarana cold storage, atau sebuah ruangan yang dirancang khusus dengan kondisi suhu tertentu yang mempunyai fungsi utama untuk mempertahankan mutu ikan hasil tangkapan nelayan, dan sarana penunjang lainnya.
“Yang harus dicontoh Kalsel adalah bagaimana mendapatkan anggaran. Supaya lebih banyak cold storage dan fasilitas lainnya. Itu kan semua untuk meningkatkan PAD, namun belum terakomodir,” ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VII, meliputi Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin.
Untuk itu, diharapkan adanya pendekatan ke Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), agar pada 2024 mendatang bisa mengakomodir kebutuhan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel.
“Karena potensi-potensi untuk mendapatkan PAD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel ini sangat banyak,” ujar Imam Suprastowo.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalteng, H Darliansjah mengapresiasi kunjungan untuk berbagi, bersinergi, dan bertukar pikiran untuk percepatan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan di Kalteng maupun di Kalsel.
“Ada beberapa masukan yang nanti akan bisa diterapkan di Kalteng dan ada beberapa program yang bisa kami sinergikan dengan Kalsel,” katanya. (lyn/K-1)
