BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan mencapai 5,67 persen (yoy) pada Triwulan I 2026 atau 5,67 perseb c-to-c. Dari sisi pengelolaan fiskal, realisasi Belanja Negara telah mencapai sebesar Rp 50 triliun atau 31,75 persen dari pagu, di mana porsi terbesarnya dialokasikan untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,68 triliun.
“Selain itu, kinerja APBD pada periode ini juga mencatatkan surplus sebesar Rp993,29 miliar, menandakan ruang fiskal yang sehat untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan,” Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel) Catur Ariyanto Widodo dalam acara Asset and Liability Committee (ALCo), Senin (25/5/2026).
Dijelaskannya, perekonomian Kalsel terus menunjukkan resiliensi yang solid memasuki awal kuartal II 2026. Neraca Perdagangan Kalsel pada April 2026 konsisten mencatatkan surplus yang signifikan sebesar US$805,95 juta.
“Meski surplus ini mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen (yoy) dan 13,46 persen (mtm) yang disebabkan oleh pertumbuhan nilai impor yang lebih tinggi dari ekspor, kinerja perdagangan luar negeri tetap impresif,” tandasnya.
Catur juga mengungkapkan, nilai ekspor pada April 2026 mencapai US$1.059,10 juta,
tumbuh 15,1 persen (yoy), yang utamanya didorong oleh peningkatan volume ekspor komoditas batubara
sebagai penopang utama dengan kontribusi lebih dari 50 persen.
Di sisi lain, nilai impor juga naik tajam sebesar 46,06 persen (yoy) menjadi US$253,15 juta, akibat naiknya nilai impor komoditas minyak petroleum serta kenaikan harga transaksi BBM diesel.
“Dari sisi pergerakan harga, tekanan inflasi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren melandaibpada April 2026. Inflasi tahunan tercatat sebesar 3,67 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK)
112,75, turun dan melanjutkan tren positif dari bulan sebelumnya,” tandasnya.
Meskipun angka ini masih berada di atas rata-rata inflasi nasional yang menyentuh level 2,42 persen (yoy), secara bulanan (month-to-month)
Kalimantan Selatan justru mencatatkan deflasi sebesar -0,04 perse , berbeda dengan nasional yang mengalami inflasi 0,13 persen.
Menurut Catur, Kabupaten Tanah Laut tercatat sebagai wilayah dengan tekanan inflasi tertinggi di regional yang mencapai 3,96 persen (yoy), sementara inflasi terendah berada di Kabupaten
Kotabaru sebesar 2,90 persen (yoy).
Dia juga menjelaskan, tekanan inflasi tahunan (yoy) masih didominasi oleh andil komoditas emas perhiasan, beras, dan ikan nila. Namun secara bulanan (mtm), deflasi yang terjadi utamanya disumbang oleh penurunan harga pada komoditas daging ayam ras, emas perhiasan, dan terong, yang mampu meredam
dorongan inflasi dari angkutan udara dan beras.
Sebagai langkah mitigasi, TPID di wilayah Kals terus memperkuat sinergi. Hingga 26 April 2026, pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pasar Murah telah menyalurkan beras SPHP sebesar 3,69 ribu ton. Langkah strategis lainnya juga terus diimplementasikan, meliputi Gerakan Tanam Padi Serempak dan Optimasi Lahan (Oplah) di Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan, pemberian bantuan distribusi bapokting
di kawasan Basirih, serta penguatan sisi pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan diversifikasi konsumsi yang ditekankan melalui HLM TPID Kota Banjarmasin. (ful/KPO-3)
